Konsep pengukuran partisipasi masyarakat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMBANGUNAN SOSIAL Fadli Abdul Aziz ( )
Advertisements

UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
Kuliah ke 4 Kwn Identitas Nasional.
MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK
Selamat Datang Presentasi Makalah Bahasa Indonesia.
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
PENTINGNYA PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
ASAS DALAM MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Perencanaan Partisipatif
Presented by Impron sarifudin, S.Pd SMA N 2 PEMALANG.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM Filsafat
Landasan Kurikulum.
DEMOKRASI PANCASILA Oleh : firdaus sianipar.
bagi suatu bangsa dan negara
KONSEP DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
BAB VIII POLITIK.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
NASIONALISME Oleh Fajar Iswahyudi.
GEOSTRATEGI INDONESIA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “HAK ASASI MANUSIA (HAM)”
COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
PANCASILA Sebagai Alat Pemersatu Bangsa
Doris Febriyanti, S.IP, M.Si
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Pendahuluan Pembahasan Penutup. Pendahuluan Pembahasan Penutup.
VISI DAN MISI KORPRI Oleh : Tjahjanulin Domai.
ELEMEN-ELEMEN DEMOKRASI
DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II Oleh Fajar Iswahyudi
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Hak Dan Kewajiban Warganegara”
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
NILAI-NILAI KEJUANGAN,PEMBANGUNAN KARAKTER, DAN KETAHANAN NASIONAL
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
BAB II PERANAN DAN KEDUDUKAN BAHASA INDONESIA
Selamat Datang Peserta
Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
NASIONALISME DAN PATRIOTISME
Doris Febriyanti, S.IP, M.Si
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
POKOK BAHASAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
UUD 1945 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum diamandemen yang terdiri dari : Pembukaan UUD.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Sejarah dan Definisi Civics
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN – TM KE-8
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
OLEH: DRA, HJ. FATMAWATY HARAHAP, MAP
Nilai persatuan dalam bermasyarakat dan bernegara
UU No.12 Tahun 2010 tentang GERAKAN PRAMUKA
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
BAB 2 WN dan KEWARGANEGARAAN
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
KELOMPOK 6 Hak dan Kewajiban Warga Negara, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional 1. Abdus Sofi ( ) 2. Yusri Alfathathsani.
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
GIANT TEMPLATE FREE POWERPOINT TEMPLATE DEMOKRASI DI INDONESIA.
Disusun oleh : a) Ferdi Ardiyansyah b) Didin Wiranto c) Fuad Yazid d) Roby Ahmad.
KORPRI Tjahjanulin.
Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,
GLOBALISASI DAN PERUBAHAN KOMUNITAS LOKAL Materi Sosiologi Kelas XII Bab 2. (Kurikulum Revisi 2016) Bagian 3.
Transcript presentasi:

Konsep pengukuran partisipasi masyarakat Doris Febriyanti, M.Si febriyantidoris@yahoo.com 08127860271

Pengertian Partisipasi Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu dari kata “participation“ yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut : a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama. b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita. c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi. d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama.

3 tradisi konsep partisipasi, yaitu: 1. Partisipasi politik (political participation) 2. Partisipasi social (sosial participation) 3. Partisipasi warga (citizen participation/citizenship)

SEKIAN DAN TERIMA KASIH