Kebijakan Fiskal Di Masa Krisis 1997

Nama Anggota Kelompok : DEBY YULIANA WAHYUDI 125030107111061 FANNY RIZKA A. 125030107111069 FINNA PUTERI GASENDA 125030100111129 OKTAVIA RIDHA CAKTI 125030100111122

LATAR BELAKANG Perekonomian di Indonesia tidak selalu berjalan dengan mulus. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjelang akhir tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada tahun 1998. Krisis ini benar – benar diluar dugaan karena banyak anggapan bahwa Indonesia pada saat itu mempunyai fundamental perekonomian yang kuat. Namun kenyataan yang terjadi sebaliknya. Krisis yang semula hanya berawal dari krisis nilai tukar bath di Thailand berkembang menjadi krisis ekonomi global dan berlanjut lagi menjadi krisis sosial hingga menyentuh dunia politik.

Adapun penyebabnya lainnya adalah tingginya stok hutang luar negeri swasta dan umumnya berjangka pendek dan lemahnya system perbankan di Indonesia Dampak krisis ini mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat Indonesia terutama yang berhubungan dengan dunia usaha. Berdasarkan permasalahan diatas dapat kita ketahui tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu agar mengetahui dampak dan cara menanggulangi inflasi di Indonesia

RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi 1997-1998 di perekonomian Indonesia? 2. Apasajakah faktor-faktor penyebab terjadinya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997?  

Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : Menurut Nopirin (1992:45), kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : Kebijakan Moneter Ekspansif Kebijakan Moneter Kontraktif Dalam kebijakan moneter terdapat 6 cara untuk mengatasi masalah perekonomian makro. Keenam cara tersebut adalah open market, politik diskonto, politik sanering, kredit selektif, rasio cadang wajib, dan himbauan moral.

KEBIJAKAN FISKAL Sadono Sukirno menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan pada pajak dan pengeluaran negara untuk mengatasi masalah ekonomi yang ada. Kebijakan fiskal dapat dilaksanakan lewat APBN. Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan negara atau pengeluaran dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran. APBN mempunyai dua sisi, yaitu sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan.

Indikator Utama Ekonomi Indonesia 1990 – 1997 Kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi Krisis Ekonomi 1997-1998 di Perekonomian Indonesia Indikator Utama Ekonomi Indonesia 1990 – 1997 Sumber : BPS, Indikator Ekonomi; Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia; World Bank, Indonesia in Crisis, July 2, 1998

Jika dilihat dari data diatas, masalah utamanya adalah inflasi yang menyebabkan adanya beberapa masalah baru, antara lain: Harga barang-barang naik secara keseluruhan dan terus menerus Nilai mata uang turun Daya beli masyarakat berkurang Meningkatnya pengangguran Untuk merespons anjloknya nilai rupiah, berbagai kebijakan telah dilakukan, agar nilai rupiah dapat tertolong dan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan para insvestor terhadap Indonesia. Kebijakan-kebijakan dimaksud berupa: Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN) Bank Indonesia meningkatkan suku bunga sehingga suku bunga asli mencapai 70% dengan maksud membatasi eksparasi kredit perbankan dan menarik uang yang beredar dari sistem perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank Indonesia

3. Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dolar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda penurunan yang benar-benar mengkhawatirkan. 4. Indonesia bersama-sama dengan Jepang dan Singapura melakukan intervensi pasar bersama untuk memperkuat nilai rupiah, dengan cara Bank Sentral Jepang dan Otoritas Moneter secara bertahap dilepaskan secara berangsur-angsur. 5. Deposito berjangka yang berjumlah besar milik BUMN yang ditempatkan pada berbagai perbankan, untuk sementara waktu dikonversikan kedalam SBI dan kemudian secara bertahap dilepaskan secara berangsur-angsur. 6. Pembatalan dan penundaan berbagainmega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta mengurangi laju import barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras.

Faktor-Faktor Penyebab Krisis Moneter pada Tahun 1997 Dianutnya sistim devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar-masuk secara bebas berapapun jumlahnya. Tingkat depresiasi rupiah yang relative rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8% (1991) antara tahun 1988 hingga 1996, yang berada di bawah nilai tukar nyatanya, menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued. Akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya ditambah sistim perbankan nasional yang lemah. Permainan yang dilakukan oleh spekulan asing (bandingkan juga Ehrke: 2-3) yang dikenal sebagai hedge funds tidak mungkin dapat dibendung dengan melepas cadangan devisa yang dimiliki Indonesia pada saat itu, karena praktek margin trading, yang memungkinkan dengan modal relatif kecil bermain dalam jumlah besar.

Kebijakan fiscal dan moneter tidak konsisten dalam suatu sistim nilai tukar dengan pita batas intervensi. Ketidak mampuan pemerintah menangani krisis menimbulkan krisis kepercayaan dan mengurangi kesediaan investor asing untuk memberi bantuan finansial dengan cepat Defisit neraca berjalan yang semakin membesar (IMF Research Department Staff: 10; IDE), yang disebabkan karena laju peningkatan impor barang dan jasa lebih besar dari ekspor dan melonjaknya pembayaran bunga pinjaman. Sebab utama adalah nilai tukar rupiah yang sangat overvalued, yang membuat harga barang-barang impor menjadi relatif murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. Penanam modal asing portfolio yang pada awalnya membeli saham besar-besaran diiming- imingi keuntungan yang besar yang ditunjang oleh perkembangan moneter yang relatif stabil kemudian mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikannya dengan alasan pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik.

Spekulan domestik ikut bermain Para spekulan inipun tidak semata-mata menggunakan dananya sendiri, tetapi juga meminjam dana dari sistim perbankan untuk bermain. Terjadi krisis kepercayaan dan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu membeli dollar AS agar nilai kekayaan tidak merosot dan malah bisa menarik keuntungan dari merosotnya nilai tukar rupiah. Terjadilah snowball effect, di mana serbuan terhadap dollar AS makin lama makin besar. Terdapatnya keterkaitan yang erat dengan yen Jepang, yang nilainya melemah terhadap dollar AS

Kesimpulan Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Juli 1997 berlangsung hampir dua tahun dan telah berubah menjadi krisis ekonomi, yakni lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, faktor-faktor tersebut antara lain: Dianutnya sistim devisa yang terlalu bebas tanpa adanya pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan valas dapat mengalir keluar-masuk secara bebas berapapun jumlahnya Tingkat depresiasi rupiah yang relative rendah, berkisar antara 2,4% (1993) hingga 5,8% (1991) antara tahun 1988 hingga 1996, yang berada di bawah nilai tukar, menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued. Utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya, ditambah sistim perbankan nasional yang lemah Kemudian, dengan Untuk merespons anjloknya nilai rupiah, berbagai kebijakan telah dilakukan, agar nilai rupiah dapat tertolong dan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan para insvestor terhadap Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan.

Saran Beberapa saran dari kelompok untuk mengatasi krisis ekonomi dewasa ini adalah sebagai berikut: Membentuk kabinet yang terdiri atas teknokrat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia maupun luar negeri akan kesungguhan program reformasi. Membantu meringankan defisit anggaran belanja, terlebih lagi dengan semakin terpuruknya nilai tukar rupiah semakin besar pula defisit dalam anggaran belanja negara yang harus ditutup. Menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat yang riil, artinya tidak lagi overvalued ketika regim managed floating, bahkan bisa dipertimbangkan untuk membiarkannya sedikit undervalued untuk meningkatkan daya saing secara internasional dan merangsang produksi dalam negeri dan ekspor. Mengadakan negosiasi ulang utang luar negeri swasta Indonesia dengan para kreditor untuk meminta penundaan pembayaran, yang sekarang sedang diusahakan oleh Tim Penanggulangan Utang Luar Negeri Swasta (PULNS) atau Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA). Mengembalikan stabilitas sosial dan politik dan rasa aman secepatnya sehingga bisa memulihkan kepercayaan pemilik modal dalam dan luar negeri. dll

THANKYOU 