OVERVIEW OF ICT POLICIES

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA DI KALIMANTAN BARAT
Advertisements

Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
INFRASTRUCTURE FRAMEWORK REGULATORY FRAMEWORK ORGANIZATIONAL FRAMEWORK
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Lembaga keuangan Internasional Anggota :
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
ARUS DANA INTERNASIONAL
MASA DEPAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TERBARUKAN DI INDONESIA
The International Organization for Trade
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Hubungan internasional Tema : Organisasi internasional
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
Integrasi Ekonomi.
Pertemuan 1 Kontrak Perkuliahan dan Pendahuluan
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PELUANG BISNIS BERBASIS POTENSI LOKAL JAWA BARAT UNTUK PASAR GLOBAL
PROSPEK DAN TANTANGAN HUKUM INTERNASIONAL DI ASEAN DAN INDONESIA PASCA PIAGAM ASEAN: PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Nandang Sutrisno.
TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
KEY ISSUES.
Perdagangan Internasional
ARUS DANA INTERNASIONAL
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
DEPARTEMEN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
National ICT, internet policy and regulation
KELOMPOK 1 Diskusi: Bantuan Keuangan (Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Riau)
PENGANTAR KERJASAMA INTERNASIONAL
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
I. PERANAN MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL
Modul / Tatap Muka 11 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Pendahuluan
POLICY FOCUS AREAS.
SHIP PARTNER.
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
POLICY FOCUS AREAS.
Globalisasi Online & Cyber-Security
JENIS, BENTUK KEMITRAAN DALAM KEWIRAUSAHAAN
Integrasi Ekonomi.
PASAR BERSAMA EROPA Oleh Ari Anggari Harapan Bernadetta S. Utami
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
ANALISIS EKONOMI POLITIK TERHADAP MEA
Tantangan Globalisasi Neo-liberal dan Birokrasi kita
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
Manajemen Destinasi Pariwisata
ACFTA Asean-China Free Trade Area
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
RPJMN Bidang Tata Ruang
KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan
PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL
MENCERMATI RUU PERPUSTAKAAN (upaya mencari sandingan)
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
REFORMASI REGULASI DI INDONESIA
POTENSI INVESTASI DI KABUPATEN GRESIK, KARENA: POSISI YANG STRATEGIS POTENSI EKONOMI KETERSEDIAAN LAHAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN INFRASTRUKTUR.
Sustainable Development Goals (SDGs)
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DINAMIKA ORGANISASI INTERNASIONAL Miftah Hayati Sharfina Fadhilah Sumondang Ruthy Mataya Gultom
PRESENTATION GLOBALISASI DI BIDANG HUKUM. NAMA ANGGOTA 1.PUTRA HANDOYO 2.FEBRY ENDRIANI 3.JONATHAN FAZA 4.ARTHA ZABILHA 5.M.RAJAB 6.MONICA DWI 7.WAHYU.
Transcript presentasi:

OVERVIEW OF ICT POLICIES

PENDAHULUAN Millennium Development Goals (MDGs) and the World Summit for Information Society (WSIS) menyerukan untuk kerja sama di tingkat regional. Masyarakat ekonomi regional seperti the Southern African Development Community (SADC), the West African Economic and Monetary Union (WAEMU yang selanjutnya disebut sebagai UEMOA) the Economic Community for West African States (ECOWAS) and the West African Telecommunications Regulators Association (WATRA) adalah beberapa contoh yang baik dari kemajuan yang dibuat dalam kerjasama di tingkat regional.

Initiatives regarding ICT in the Region Dewan Menteri pada tahun 2001 merekomendasi program aksi untuk meningkatkan infrastruktur ICT dan jasa di UEMOA . Rekomendasi ini bertujuan menyelaraskan kerangka kerja pengambil kebijakan , menciptakan sebuah komite , forum dan penyedia layanan operator , promosi ICT baru , dan liberalisasi pasar telekomunikasi .

Initiatives regarding ICT in the Region Menteri ECOWAS mempunyai prioritas: Untuk mengharmonisasikan kerangka kerja peraturan daerah dan institusi . Untuk mengembangkan kerangka peraturan daerah ( menyelaraskan kebijakan ICT dari negara-negara anggota ) . Untuk mendorong persaingan .

Initiatives regarding ICT in the Region Untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur di daerah, cukup untuk mendukung konektivitas lintas - perbatasan . Pemasangan kabel serat optik pada saluran listrik untuk mengurangi biaya yang berkaitan dengan hak-hak penggunaan jalan . Investor yang memiliki minat dalam mendirikan operasi di beberapa negara di kawasan itu harus diberikan status prioritas dalam Penerbitan Izin Operasi .

Initiatives regarding ICT in the Region The West African Telecommunication Regulators Association (WATRA) mengidentifikasi tantangan berikut yang dihadapi regulasi ICT di Daerah : Harmonisasi Kebijakan Nasional ICT . Menjaga kepentingan warga ( kontrol konten , mempertahankan standar , dll ) . Mendorong investasi untuk mengembangkan infrastruktur & jaringan , untuk akses layanan & informasi . Menggunakan ICT untuk mengurangi hambatan jarak antara penduduk .

Trends in the Establishment of ICT Policies in the Region Benin Sejak 12 Februari 2003 , Benin telah memiliki kebijakan nasional ICT . Target pada tahun 2025 , Benin menjadi negara yang berkembang dan terbuka akan informasi . Pihak berwenang yang terlibat dalam regulasi NICT , di antaranya: Ministère de la Communication et de la Promotion des Communications Nouvelles (MCPTN) , Beninese Information Systems Commission (CBI) .

Trends in the Establishment of ICT Policies in the Region Cape Verde Pada Tahun 2005 Pemerintah Cape Verde meresmikan kebijakan ICT di Cape Verde : Membuat peluang investasi tambahan di negeri tersebut sehingga memperkuat persaingan . Untuk menjamin akses jaringan informasi dan komunikasi serta layanan untuk seluruh penduduk dan meningkatkan akses kegiatan ekonomi dan sosial di dalam sektor informasi dan komunikasi .

Menjamin keberadaan dan ketersediaan informasi & layanan komunikasi yang universal , terutama untuk zona pedesaan dan daerah terpencil . Menjamin kesetaraan dan persaingan yang transparans, sehingga meningkatkan layanan . Untuk mempromosikan pemanfaatan jaringan informasi , layanan dan komunikasi , dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi .

Trends in the Establishment of ICT Policies in the Region Ghana Kebijakan Ghana ICT for Accelerated Development (ICT4AD) , pemerintah mengembangkan kebijakan telekomunikasi baru tentang isu-isu berkembang . Kebijakan ini bertujuan untuk mengamankan layanan telekomunikasi konsumen dalam hal kualitas . Sebagai bagian dari diskusi kebijakan National Communications Authority (NCA) untuk mendorong para pemangku kepentingan agar berbagi pandangan dan keprihatinan mereka mengenai kebijakan telekomunikasi di forum umum .

General Regulatory Environment in the Region Saat ini , semua negara anggota ECOWAS memiliki rancangan telekomunikasi , meskipun beberapa belum disusun atau disetujui . Pengecualian pada Sierra Leone , Gambia dan Liberia , mereka belum menyetujui beberapa bentuk dasar hukum telekomunikasi . Sebagai pasar ICT , Afrika Barat merupakan wilayah yang sedang berkembang , karena pembukaan sektor telekomunikasi nasional . Perubahan besar sektor telekomunikasi di afrika barat berlangsung pada tahun 2004 , seperti Senegal dan Pantai Gading ( setelah akhir monopoli incumbent ). Nigeria dan Ghana memperkenalkan perizinan baru agar lebih menarik bagi investor .