Politik Pertanian dan Kedaulatan Pangan Nurasih Shamadiyah, S.Ant., M.Sc. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh 2017

KONDISI SAAT INI DI INDONESIA Produktivitas pertanian masih rendah dibanding Vietnam, namun jauh lebih tinggi di atas negara ASEAN lainnya Sub-sektor perkebunan merupakan kontributor terbesar terhadap PDB sektor pertanian Masih banyak petani yang miskin, sehingga banyak yang berhenti menjadi petani Kualitas infrastruktur masih buruk dan regulasi belum sepenuhnya mendukung usaha pertanian

Lanjutan.... Berusaha mewujudkan swasembada pangan Beberapa komoditas pertanian masih impor dari luar negeri, namun ada juga komoditas pertanian yang diekspor ke luar negeri Berusaha mengikuti standar internasional dalam pasar bebas

Politik Negara Politik Pertanian Politik Kebijaksanaan

Sejarah Politik Pertanian di Indonesia Masa Politik Pertanian Orde Lama Revolusi Hijau Awal Orde Baru Era 80-an Tahun 1995 Pancausahatani (bibit unggul, pupuk kimia, pestisida,mekanisasi pertanian, dan irigasi Masuknya industrialisasi, pertanian mulai ditinggalkan beralih ke industri dan Indonesia menandatangi WTO Mulai masuk AOA atau Aggrement of agriculture yang mengatur dan mengharuskan bahwa kebutuhan pangan suatu negara harus import, minimal 11%. Tahun 2003 Indonesia bergabung dengan AFTA. Perjanjian ini mengatur pajak dan biaya impor yang memudahkan komoditas negara lain masuk ke Indonesia Tahun 2004 – 2014 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pertanian. Masuknya ACFTA (Asean China Free Trade Area) Tahun 2014 - 2019 Indonesia bergabung dengan MEA dan menerapkan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian untuk mencapai swasemada pangan tahun 2019

Kebijakan Publik Kebijakan Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Easton the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Thomas R Dye is whatever government choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan)

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa (Purwo, 2012).

Perencanaan Kebijakan Pembangunan di Indonesia RPJPN Tahun 2005-2025. RENSTRA KEMENTERIAN PERTANIAN Tahun 2015 – 2019 RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development) Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development)

Nawa Cita dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan Mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, Mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta Melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Renstra Kementan 2014 – 2019 Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging , Peningkatan diversifikasi pangan, Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, Peningkatan pendapatan keluarga petani, serta Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Kedaulatan, Ketahanan, dan Kemandirian Pangan

Kedaulatan Ketahanan Kemandirian Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan dan rakyat Kedaulatan Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perorangan Ketahanan Kemampuan negara dan bangsa dalam meproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri, terutama dari kearifan lokal Kemandirian

Kedaulatan Pangan “pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan” (Henry Saragih, 2011). “hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternak an, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional” (SPI, 2013)

pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasis agriculture berdasarkan pada prinsip keluarga atau solidaritas dan bukan pertanian berbasiskan agribusiness berdasarkan pada profit semata. Negara mempunyai otoritas serta kapasitas untuk mengkonsolidasikan berbagai macam sumber daya ekonomi dan politik yang tersedia demi kepentingan pemenuhan hak atas pangan (Taufiqul Mujib, 2011)

Ketahanan Pangan Indonesia menurut Global Food Security Index 57.Vietnam 51.Thailand 35. Malaysia Myanmar Kamboja

Komoditi Impor di Indonesia Komoditas Jumlah Impor gandum US$ 1,49 miliar gula US$ 937 juta kedelai US$ 571 juta beras US$ 447 juta susu US$ 248 juta daging lembu US$ 236 juta bawang putih US$ 210 juta jagung US$ 159 juta garam US$ 41 juta terigu US$ 30 juta cabai US$ 20 juta minyak goreng US$14 juta

Kesejahteraan Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

-> kesejahteraan yang masih rendah. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Pengeluaran untuk kebutuhan pokok = atau < dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok -> Sejahtera Pengeluaran untuk kebutuhan pokok > pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok -> kesejahteraan yang masih rendah.

“Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community” - Friedlander dalam Sukoco (1991)-

Politik Pertanian dan Kedaulatan Pangan Kebijakan Publik Pembangunan Pertanian Kedaulatan Pangan Kesejahteraan

Revolusi Sistem Produksi Revolusi Pertanian Revolusi Kebijakan Revolusi Sistem Produksi Revolusi Sistem Distribusi Revolusi Pola Pangan Nasional

Pertemuan Materi 1 Pengantar Kuliah PPKP 2 Tujuan dan Target Pembangunan 3 Sejarah Politik Pertanian 4 Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Pertanian 5 Teori Kesejahteraan (Welfare Theory) dan Penerapannya 6 Politik Pertanian untuk Kesejahteraan Petani 7 Eksternalitas dalam Pembangunan 8 Ujian Tengah Semester