PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA PERANGKAT BWA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penggolongan Biaya/Macam-Macam biaya
Advertisements

PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: a. sendiri; b.
Model Bisnis – Retno Budi L
TATACARA PERHITUNGAN TKDN UNTUK PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
LKPP MODUL 9 PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
6. Analisis Keuangan: Struktur Biaya
Department of Business Adminstration Brawijaya University
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ANALISIS TITIK IMPAS.
PPH PASAL 24 Hamdani ( ) Okto Rizki Pranayoga ( ) Ahmad Romadhani ( )
AKUNTANSI BIAYA Oleh: Dr. Renny.
Full and Variable Accounting Information
(Tingkat Komponen Dalam Negeri)
PENYESUAIAN HARGA 4/17/ :55 AM
Project Control Workshop PLN/KSO-AGP Project Teams June 27, 2011 By: Handi subayu.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
H. PENGGOLONGAN BIAYA Adalah : proses mengelompokkan elemen yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi.
PENGADAAN BARANG/JASA
KONSEP BIAYA.
WiMAX Pertemuan IX.
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Akuntansi Manajemen Nurhasanah, S.E, M.M.
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Akuntansi Biaya Ch 1.
Cost Accounting Materi-6 Variable Costing
Konsep Akuntansi Biaya Konsep dan Perilaku Biaya
AKUNTANSI BIAYA.
PENENTUAN HARGA POKOK VARIABEL
VARIABEL COSTING SBG ALAT BANTU MANAJEMEN
BAB II PENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASI
KONSEP BIAYA Pengertian Biaya :
LANGKAH ATAU PROSEDUR PERANCANGAN PABRIK
Menghitung Harga Pokok Produksi
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
AKUNTANSI BIAYA & PENGERTIAN BIAYA
BAB 4. PERHITUNGAN BIAYA BERDASARKAN AKTIVITAS
FULL COSTING AND VARIABLE COSTING.
Vhika Meiriasari, S.E, M.Si
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SLIDE 12 Penghasilan dan Kredit Pajak dari Luar Negeri serta Kompensasi Kerugian.
Sistem Biaya & Akumulasi Biaya
BAB 2 KLASIFIKASI, KONSEP & TERMINOLOGI BIAYA
ANALISIS & ESTIMASI BIAYA
Anggaran Biaya Overhead Pabrik
AKUNTANSI MANAJEMEN MATERI-1 KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN
AKUNTANSI BIAYA IEG3A3 Program Studi Teknik Industri
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN.
DISUSUN OLEH : IPHOV KUMALA SRIWANA
Akuntansi untuk Perusahaan Pemanufakturan
AKUNTANSI BIAYA & PENGERTIAN BIAYA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
METODE HARGA POKOK PROSES
Bab 11 Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan
Bab 12 sistem akuntansi biaya
Chapter 2: Cost Concepts & Cost Flows
PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Konsep Akuntansi Biaya Konsep dan Perilaku Biaya
Laporan Kemajuan 2 September 2010
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 13 Maret 2014
AKUNTANSI MANAJEMEN MATERI-1 KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN
KELOMPOK 3 KONSEP BIAYA DAN PERILAKU BIAYA AKTIVITAS Universitas Singaperbangsa Karawang
WiMAX Pertemuan IX.
LANGKAH ATAU PROSEDUR PERANCANGAN PABRIK
ANGGARAN LABA RUGI.
PENENTUAN HARGA POKOK VARIABEL
Klasifikasi, Konsep, dan Terminologi Biaya
Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
KELOMPOK 3  FAJAR SATRIA  HABIB NUR ALFI  IFTHITANIA APRICILIA  ILHAM ANGGIE P  LEONARDUS YOGA  MONTRY.
Transcript presentasi:

PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PADA PERANGKAT BWA PT.SURVEYOR INDONESIA www.ptsi.co.id

DASAR HUKUM KEPPRES NO. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, serta perubahannya pada Perpres No. 85/2006 Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor : 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri Peraturan Sekretaris Jendral Departemen Perindustrian R.I Nomor : 372/SJ-IND/PER/6/2006 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penilaian Sendiri Capaian TKDN www.ptsi.co.id

DASAR HUKUM Dasar hukum penggunaan produk dalam negeri pada sektor telekomunikasi adalah : Peraturan menteri Kominfo No. 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang ketentuan pengguna pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler Peraturan menteri komunikasi dan informatika No 32/per/m.kominfo/10/2008 tentang kewajiban pelayanan universal Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negera bukan pajak yang berlaku pada departemen komunikasi dan Informatika www.ptsi.co.id

DASAR HUKUM Peraturan menteri komunikasi & informatika No.7/per/m.kominfo/01/2009 Tentang penataan pita frequensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireleless Broadband) Pasal 17 Alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel ( wireless broadband ) yang menggunakan pita frequensi radio 2,3 GHz dan 3,3 GHz wajib memenuhi tingkat kandungan Dalam Negeri ( TKDN ) sekurang kurangnya 30% untuk Sub Scriber station ( SS ) dan 40% untuk Base Station (BS) Secara bertahap, alat /perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita nirkabel ( wireless broad band ) sebagai mana dimaksud ayat 1 wajib memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN ) sekurang kurangnya 50% dalam jangka waktu 5 Tahun. www.ptsi.co.id

TUJUAN Untuk menstandarisasikan penilaian capaian tingkat komponen dalam negeri barang dan jasa yang dihasilkan oleh penyedia barang dan jasa. Sebagai informasi capaian nilai tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk barang/jasa yang di produksi di dalam negeri bagi pemerintah serta pengguna barang dan jasa. www.ptsi.co.id

LINGKUP PENILAIAN Produk barang yang dihasilkan oleh penyedia barang dalam negeri (manufakturing). Layanan jasa yang dihasilkan oleh penyedia jasa dalam negeri. Layanan pengadaan gabungan barang/jasa yang dihasilkan oleh penyedia barang dan jasa dalam negeri. www.ptsi.co.id

KOMPONEN PERHITUNGAN TKDN PADA PERANGKAT BWA R & D MATERIAL PENDUKUNG KOMPONEN TKDN ALAT KERJA TENAGA KERJA www.ptsi.co.id

PERANGKAT BWA PERHITUNGAN PERANGKAT BWA

KOMPONEN PENYUSUN PERANGKAT BWA Base Station 2,3 & 3,3 GHz Komponen Elektronika Software Casing Subscriber Station 2,3 & 3,3 GHz Komponen Elekronika Antenna Tower Sub antenna www.ptsi.co.id

BARANG (MANUFAKTURING) PRODUK TUNGGAL KLASIFIKASI BARANG Diserahkan/menjadi milik pengguna barang BARANG (MANUFAKTURING) PRODUK TUNGGAL BARANG Digunakan pada saat proses pengerjaan saja JASA www.ptsi.co.id

KLASIFIKASI JASA JASA BARANG (MULTI PRODUK) JASA Tetap dimiliki Penyedia Jasa (hanya sebagai alat kerja) BARANG (MULTI PRODUK) JASA Digunakan pada saat proses pengerjaan saja JASA www.ptsi.co.id

KLASIFIKASI GABUNGAN BARANG DAN JASA Diserahkan/menjadi milik pengguna barang BARANG (MULTI PRODUK) BARANG DAN JASA JASA Digunakan pada saat proses pengerjaan saja www.ptsi.co.id

WAKTU PENILAIAN Setelah Proses Lelang Sebelum Proses Lelang www.ptsi.co.id

METODE PENILAIAN Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilakukan terhadap penyedia barang dan jasa dengan cara : Penyedia barang dan jasa melakukan penilaian sendiri. Hasil dari penilaian sendiri akan diverifikasi oleh Surveyor Independent. www.ptsi.co.id

TINGKAT KOMPONENDALAM NEGERI Yang dimaksud dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri, sesuai Keppres No. 80 tahun 2003 adalah : % TKDN Barang = Harga Barang Jadi - Harga Komponen Luar Negeri x 100% Harga Barang Jadi % TKDN Jasa = Harga Jasa - Harga Jasa Luar Negeri x 100% Harga Jasa % TKDN Gabungan Gabungan antara TKDN Barang dan TKDN Jasa www.ptsi.co.id

PENENTUAN HARGA Ketentuan Harga dalam rumusan TKDN adalah : Harga Barang Jadi Biaya Produksi Harga Jasa Biaya Jasa Harga Gabungan Barang & Jasa Biaya Gabungan Barang & Jasa www.ptsi.co.id

Penentuan Pengelompokan KDN dan KLN Komponen Dalam Negeri (KDN) dan Komponen Luar Negeri (KLN) ditentukan oleh: Tenaga Kerja berdasarkan Kewarganegaraan. Alat kerja berdasarkan Kepemilikan. Material berdasarkan Negara Asal. www.ptsi.co.id

Kriteria Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki Perusahaan DN Diproduksi di DN % TKDN = 100% Dimiliki Perusahaan DN www.ptsi.co.id

Kriteria Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki Perusahaan LN Diproduksi di DN % TKDN = 75% Dimiliki Perusahaan LN www.ptsi.co.id

Kriteria Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki Perusahaan DN+LN Diproduksi di DN % TKDN = 75% + (25% x % Saham DN) Dimiliki Perusahaan DN+LN www.ptsi.co.id

Kriteria Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki Perusahaan LN Diproduksi di LN % TKDN = 0% Dimiliki Perusahaan LN www.ptsi.co.id

Kriteria Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki Perusahaan DN Diproduksi di LN % TKDN = 100% Dimiliki Perusahaan DN www.ptsi.co.id

Kriteria Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki Perusahaan DN + LN Diproduksi di LN % TKDN = % Saham DN Dimiliki Perusahaan DN + LN www.ptsi.co.id

Penentuan Nilai KDN untuk Kepemilikan Alat Kerja LN DN Dibuat ............... DN LN DN+LN DN LN DN+LN Dimiliki .... 1 2 3 4 5 6 %TKDN .... 100% 75% 75%+ 100% 0% (% saham DN) {25% x (%saham DN)} www.ptsi.co.id

DASAR PENILAIAN TKDN BARANG Obyek harga barang jadi untuk penilaian TKDN Barang (Manufaktur)adalah : biaya produksi. www.ptsi.co.id

UNSUR PERHITUNGAN TKDN BARANG TKDN BARANG Bahan ( material ) langsung / tidak langsung Tenaga kerja langsung Biaya tidak langsung fabrik ( factory Overhead ) TKDN JASA Manajemen proyek Perekayasaan Alat kerja / fasilitas kerja Konstruksi Fabrikasi Jasa umum www.ptsi.co.id

STRUKTUR HARGA BARANG BERDASARKAN KAIDAH AKUNTANSI BIAYA 1. BIAYA MATERIAL LANGSUNG (Variabel) 2. BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG (Variabel) 3. BIAYA TIDAK LANGSUNG (Factory Overhead) (Variabel + Tetap) __________________________________________+ 4. BIAYA PRODUKSI (Cost to Make) (Variabel + Tetap) 5. BEBAN PEMASARAN (Marketing Expenses) BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (G&A Expenses) _________________________________________+ 7. HARGA POKOK PENJUALAN (Cost of Goods Sold) 8. KEUNTUNGAN DAN PAJAK (Profit & Tax) 9 . HARGA JUAL (Selling Price) 10. TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 11 . HARGA FOB www.ptsi.co.id

BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENILAIAN TKDN BARANG Material / Bahan Baku Biaya dihitung sampai di lokasi pabrik / workshop Tenaga Kerja Alat Kerja / Fasilitas Kerja www.ptsi.co.id

PENELUSURAN KDN/KLN DALAM PENILAIAN TKDN JASA Layer 1 Wireless communication system Layer 2 RBS Layer 3 Electrical system Instalasi Distribusi Panel Elect. Syst. Layer 4 Tidak ditelusur Ditelusur s/d Layer 4 Jika nilai jasa < 3% dari biaya jasa layer 1 %TKDN = 100% jika diproduksi di Indonesia Jika nilai jasa > 3% dari biaya jasa layer 1 www.ptsi.co.id

BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PENILAIAN TKDN GABUNGAN BARANG DAN JASA Material / Bahan Baku Peralatan / Barang Jadi Biaya dihitung sampai di lokasi pengerjaan Tenaga Kerja Alat Kerja / Fasilitas Kerja Jasa Umum www.ptsi.co.id

DASAR PENILAIAN TKDN GABUNGAN BARANG DAN JASA www.ptsi.co.id

DOKUMEN PENDUKUNG Penilaian Sendiri yang tidak dilengkapi dokumen pendukung, maka obyek tersebut dinyatakan sebagai komponen luar negeri (KLN) www.ptsi.co.id

DOKUMEN PENDUKUNG Pada Saat Pelaksanaan Verifikasi Penilaian Capaian TKDN diperlukan dokumen pendukung sbb : Penilaian Sendiri Capaian TKDN untuk produk yang bersangkutan Fakta-fakta berupa invoice/penawaran untuk mendukung data-data yang ada pada Penilaian Sendiri www.ptsi.co.id

BENTUK FORMAT ISIAN PENILAIAN CAPAIAN TKDN GABUNGAN BARANG DAN JASA FORMULIR ISIAN PENILAIAN CAPAIAN TKDN GABUNGAN BARANG DAN JASA CONTOH FORMAT CAPAIAN TKDN GABUNGAN BARANG DAN JASA YANG SUDAH TERISI HASIL PENILAIAN SENDIRI www.ptsi.co.id

NILAI TKDN PERANGKAT BWA Nama Perusahaan Base Station 2,3 GHz Base Station 3,3 GHz Subscriber Station 2,3 GHz Subscriber Station 3,3 GHz Antenna 2,3 GHz Antenna 3,3 GHz PT. Hariff Daya Tunggal Engineering 67,47 % 67,47% 31,47% 36,74% 79,38% 60,74% PT. Teknologi Riset Global 46,68% 47,75% 38,34% 34,20% -

TERIMA KASIH AKU CINTA PRODUK INDONESIA www.ptsi.co.id