IMPLEMENTASI SIKN DAN JIKN DI BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN ACEH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN Oleh:
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGELOLAAN JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG SIMPEG
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional April 2009 Pengenalan Aplikasi Pelaporan SIMKeu.
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Arsip Nasional Republik Indonesia P EMBERKASAN. A KIBAT TIDAK ADA PENYUSUTAN.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
KEARSIPAN SISTEM ELEKTRONIK ‘go to the campus’ Drs. FEBRIADI, M.Si.
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PANDUAN.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
YPP Al Mitra Bulukumba (By Agus Halid)
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
Latar Belakang Inventarisasi terhadap peralatan sangat penting mengingat peralatan adalah investasi. Sebagai sebuah institusi, Yayasan Pendidikan Telkom.
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT
Kebutuhan Operasional Sisfo.
Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan
Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI Yogyakarta, 24 Agustus 2016
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang.
PENATAAN ARSIP INAKTIF UNIVERSITAS AIRLANGGA
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Nyi Raden Anita Trikusumawati
POKOK POKOK UNDANG UNDANG KIP DAN BUDAYA DOKUMENTASI
Hak Memperoleh Informasi
Arsip Nasional Republik Indonesia KEBIJAKAN KEARSIPAN NASIONAL
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
SUMBER DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEBIJAKAN PENYELAMATAN DAN PENGOLAHAN ARSIP
Sari Agustin Wulandari ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Seminar dan Workshop Kearsipan Digital Perguruan Tinggi
Arsip Nasional Republik Indonesia
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
Implementasi Pengelolaan Website Desa Peraih Destika Awards
PENGELOLAAN ADMINISTRASI SIMPUL JARINGAN
Armen Hasanudin Arsiparis Muda ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Maksud & Tujuan Menetapkan aturan untuk pelayanan terpadu satu pintu Kanreg IV BKN Makassar Memantau pergerakan arus berkas dari tamu ke masing masing.
E-government Pertemuan I
1. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
Komputer dan Pemerintahan
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
POSISI TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP SISTEM INFORMASI
Pengantar kearsipan digital
PENGEMBANGAN WEB DESA Riksa Rifqi Fuadi
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGOLAHAN DATA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NO 33 TAHUN 2018 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
IMPLEMENTASI SIKN-JIKN DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH DIY
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
PADA BINTEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL Purbalingga, 1 Oktober 2019
Transcript presentasi:

IMPLEMENTASI SIKN DAN JIKN DI BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN ACEH

Latar Belakang Arsip sebagai pemersatu Bangsa Aceh Kaya Arsip Arsip Tersebar di berbagai temapat Kemudahan Akses Terhadap Arsip

Pengertian SIKN Adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional RI menggunakan sarana JIKN JIKN Adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional RI

Maksud Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran arsip statis di seluruh NKRI Untuk meningkatkan pelayanan pengunaan arsip yang bersifat statis Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan di bidang kearsipan Dapat memahami dan memilah serta memilih informasi kearsipan yang akan dipublikasikan di Website

Tujuan Menjamin terciptanya arsip pada pencipta arsip; Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyan melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang konperhensif dan terpadu;

Lanjutan ….. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Menjamin keselatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Manfaat SIKN Untuk mengelola arsip berbasis TIK Bebagi informasi kearsipan antar simpul jaringan Sebagai bacup data kearsipan Efesiensi perangkat keras TIK

Manfaat JIKN Menyediakan informasi kearsipan bagi masyarakat luas; Mudah mengakses berbagai informasi kearsipan secara lengkap, tepat mudah dan murah dimanapun berada Tempat untuk mengadakan pameran secara virtual; Membuat tema naskah sumber

Implemetasi di Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh

Persiapan Teknis Aplikasi Infrastruktur Aplikasi SIKN dan JIKN menggunakan basis internet Aplikasi dapat digunakan oleh pengguna yang ditugaskan oleh simpul jaringan setelah mendapat pesetujuan dari administrator di Pusat Jaringan Infrastruktur 4 (empat) unit komputer Perangkat pemindai (scenner) Koneksi internet 5 (lima) orang SDM

Volume Arsip Boks 12.630 Meter Liner 2.526 Berkas 76.143

Hasil yang dicapai 1 2 3 4 5 6 Input Data 164 739 - Editing Arsip 28 No Uraian Kegiatan Jumlah Ket. Berkas Detail Lembar 1 2 3 4 5 6 Input Data 164 739 - Editing Arsip 28 351 PPID Alih Media Arsip 81 652 4.820 Publikasi Arsip ke Web JIKN 16 158 504

Pendanaan Honorarium PNS ATK Dokumen dan Pelaporan Biaya perjalanan dinas luar daerah Belanja modal pengadaan komputer dan scanner, printer, ups Peralatan jaringan

Rincian No Kegiatan Anggaran Keterangan 1. Honorairium Non PNS 109.250.000,- 2. ATK 2.100.000,- 3. Dok dan pelaporan 1.500.000,- 4. Biaya pengadaan 5. Biaya perjalanan dinas 38.960.000,- 6. Pengadaan komputer 44.100.000,- 7. Pengadaan printer 7.000.000,- 8. UPS 30.000.000,- 9. Peralatan jaringan 41.840.000,- 10. Sewa Jringan 10.000.000,- 11. Biaya sewa penyimpanan Media elektronik Extra 32.340.000,- 286.950.000,-

Kendala Diawal pelaksanaan terdapat beberapa kendala baik dalam data entri maupun pelaporan;

Terima Kasih