PEMERINTAHAN ELEKTRONIK M. Shobaruddin Dipresentasikan Oleh:

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Munculnya Inisiatif pemerintahan elektronik di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1992, Tetapi kebijakan resmi baru dimulai tahun 2001 dengan diterbitkannya instruksi presiden no. 6 tahun 2001 tgl. 24 april 2001 tentang telematika (telekomunikasi, media dan informatika) Isinya bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Instruksi Presiden Inpres Nomor 3 tahun 2003. tentang Strategi Pembangunan Pemerintahan elektronik Perkembangan terkini dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menyebabkan evolusi strategi pemerintahan elektronik (e-government) (Siau dan Long, 2005; Germanakos et al, 2006.). Ada potensi yang tak terbatas layanan elektronik yang dapat dimanfaatkan agar pelayanan publik lebih efektif dan efisien (Kaylor Et Al, 2001; Millar, 2004; Ke Dan Kee, 2004; Basu, 2004; De, 2005; Obi, 2007).

Dipihak lain, tuntutan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan efisien diantaranya diantaranya tercermin dlam reformsi birokrasi dan pelayanan publik. Terbitnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam rangka desentralisasi, secara eksplisit memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah Tujuan desentralisasi tsb : meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (dengan mendekatkan jarak antara pengambil kebijakan dengan masyarakat), dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang dikelola dengan cara-cara demokratis.

Diantara penelitian tersebut : pengaruh organisasi dan lingkungan terhadap adopsi TI, pengaruh TI terhadap struktur organisasi, pengaruh ekonomi terhadap investasi TI, pengaruh kemitraan dengan pihak swasta terhadap inovasi TI. (Kim & Bretschneider, 2004:1) Penerapan TI di tingkat lokal telah menjadi faktor pendorong penelitian luas terkait TI dan faktor-faktor organisasi dan lingkungan. (Kim & Bretschneider, 2004:1) masalah mekanisme hubungan berbagai faktor dimana faktor-faktor organisasi dan lingkungan berkaitan dengan tingkat kapasitas TI dalam pelayanan publik menjadi penting. (Kim & Bretschneider, 2004.) KIM & BRETSCHNEIDER, (2004): TENTANG TEORI KAPASITAS PEMERINTAHAN ELEKTRONIK PEMERINTAH LOKAL

2. KONSEP PEMERINTAHAN ELEKTRONIK

Definisi Pemerintahan Elektronik Pemerintahan elektronik adalah penggunaan internet maupun teknologi informasi dan komunikasi lainnya oleh pemerintah baik untuk meningkatkan pengolahan dan penyampaian informasi maupun pelayanan kepada warga, karyawan, mitra bisnis dan organisasi pemerintah lainnya (Turban, et. al., 2002). Pemerintahan elektronik adalah lebih luas dari sebuah situs web. (Koh et al., 2006:3)

It is connecting Citizens, Suppliers, Employees, E-government - the transformation of internal and external business processes toward customer-centricity based upon service delivery opportunities offered by new communication technologies. It is connecting Citizens, Suppliers, Employees, and other agencies securely using: The technologies of the Internet The standards of the Internet The public Internet Private intranets

Unsur-2 dari konsep Pemerintahan Elaktronnik

Pemerintahan Elektronik sebagai produk kebijakan publik

layanan Pemerintahan Elektronik Beberapa Jenis layanan Pemerintahan Elektronik

Rentang Akses Jaringan Pemerintahan Elektronik

Beberapa Jenis Layanan Pemerintahan Elektronik

Sub-Sub Konsep Pelayanan Pemerintahan Elektronik (E-Government)

Empat Dimensi Lingkungan Pemerintahan Elektronik (E-Government) Empat dimensi dasar dari lingkungan Pemerintahan elektronik: Infrastruktur, Kebijakan , Tatakelola (governance) dan Jangkauan. (ITU, 2009:4-9)

Pembangunan Kapasitas sektor publik Batasan Pengertian Pembangunan Kapasitas Pembangunan Kapasitas sektor publik dikenal dalam istilah bahasa Inggris sebagai Capacity Building. Grindle, (1997) menyatakan bahwa fokus pembangunan kapasitas adalah seperangkat permasalahan tentang apa yang perlu dilakukan agar dapat membangun --- atau mengembangkan (develop) atau menguatkan (strengthen) kapasitas (capacity) -- apakah inisiatif tsb memfokuskan pada usaha-usaha untuk mengembangkan kapasitas SDM, menjadikan organisasi bekerja lebih baik, merubah konteks institusi dimana individu dan organisasi berfungsi. Dalam konteks ini, Grindle mendefinisikan pembangunan kapasitas dimaksudkan untuk mencakup keberagaman strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan daya tanggap kinerja pemerintah.

Konsep Pembangunan Kapasitas Tiga Ranah Pembangunan Kapasitas yaitu: Pengembangan SDM, Penguatan Organisasi dan Reformasi Institusi. (Grindle, 1997:15-19) Empat Unsur kunci Pembangunan kapasitas, yaitu: Kapasitas kepemimpinan, Kapasitas manajemen, Kapasitas teknis dan Kapasitas adaptis (Raymond, 2010; Claussen, 2011; Connolly dan York, 2003).

Tingkat Kapasitas TI Sumber: Kim & Bretschneider, 2004: h. 2. Kapasitas Non Manusia Tingkat Perkembangan Kapasitas Pemerintahan Elektronik Tingkat Pertama (Infrastruktur TI) Tingkat Kedua (Otomatisasi Kantor) Tingkat Ketiga (Integrasi) Perangkat Keras Perangkat Aplikasi Sistem Manajemen Basis Data Jaringan Aplikasi yang disediakan Vendor Pelayanan Portal Sistem Operasi Aplikasi yang dikembangkan sendiri Sistem Informasi Geografis Jaringan Perangkat Lunak Intranet Kapasitas Manusia Sumberdaya Pelatihan terhadap penggunaan Infrastruktur TI Sumberdaya Pelatih berkaitan Aplikasi. Sumberdaya Pelatih untuk Integrasi Kapasitas analisis para pengguna terhadap infrastruktur TI Kapasitas Analisis terhadap pengguna terhadap aplikasi. Kapasitas Analisis Pengguna terhadap Integrasi Sikap Pengguna terhadap Penggunaan Infrastruktur TI Sikap Pengguna terhadap Aplikasi Sikap Pengguna atas Integrasi

Kapasitas Pemerintahan Elektronik Pemerintah Lokal (KPEPL) ditentukan oleh tiga faktor: Kemampuan Manajerial Manajer TI Dukungan Keunangan Dukungan administratif (Kim & Bretschneider, 2004)

Gambar : Determinan Tingkat Kapasitas PE Sumber : Kim & Bretschneider, 2004: h. 3 Kapasitas TI Pemerintah Lokal Kemampuan Manajerial Manajer TI Dukungan Otoritas Administrasi Dukungan Keuangan Variabel Kontrol

Gambar 01 : Model Konsepsi Pembangunan Kapasitas PEPL Kapasitas Pelayanan PE Kapasitas TIK Kapasitas Non TIK Rencana Strategis Pembangunan Kapasitas PE Kebijakan tentang PE Dukungan Anggaran PE Kepemimpinan Puncak Kemampuan Manajer PE Pembangunan Jaringan PE Pengembangan Sumberdaya Manusia Pembangunan Portal Website Pengembangan Sistem Aplikasi Struktur dan Peran Organisasi

Terima Kasih atas perhatiannya .... SEBAGAI PENUTUP ... Bila dalam penyamaian ada yang kurang berkenan, kami mohon dapat dimaafkan dan dimaklumi .... Mohon tanggapan dan Masukan untuk perbaikan .... Terima Kasih atas perhatiannya ....