E-Government Kelompok 10 06PIM. Anggota :  Widia Irmayanti  Adi Satrya  Fikra Hifdziyal A.  Izi Nirwan C.  Mahroza P.  M. Azhar A.  Taufik Irsan.

Presentasi berjudul: "E-Government Kelompok 10 06PIM. Anggota :  Widia Irmayanti  Adi Satrya  Fikra Hifdziyal A.  Izi Nirwan C.  Mahroza P.  M. Azhar A.  Taufik Irsan."— Transcript presentasi:

1 E-Government Kelompok 10 06PIM

2 Anggota :  Widia Irmayanti  Adi Satrya  Fikra Hifdziyal A.  Izi Nirwan C.  Mahroza P.  M. Azhar A.  Taufik Irsan

3 Introduction

4 E-Government  Secara garis besar adalah interaksi digital antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan bisnis, pemerintah dengan karyawan, dan juga antara pemerintah dengan agent pemerintahan.  Menurut The World Bank Group, E-Government ditujukan dan digunakan oleh instansi pemerintah dengan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, Internet, dan mobile computing) yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan setiap bagian dari pemerintah.

5 Evolusi Ada 4 Tahap Evolusi E-Government : 1. Presence 2. Interaction 3. Transaction 4. Integration

6 Models 1. G2C (government to citizens) 2. G2B (government to businesses) 3. G2E (government to employees) 4. G2G (government to governments) 5. C2G (citizens to governments) Di dalam model Interaksi digital terdapat governance, information and communication technology (ICT), business process re-engineering (BPR), and e-citizen at all levels of government.

7 Content

8 Konsep E-Government Indonesia Pemanfaatan teknologi informasi mencakup 2 aktivitas yang berkaitan, yaitu: 1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. 2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

9 Payung Hukum dan Strategi TIK di Indonesia  Integrasikan pengembangan dan penerapan TIK dengan ketatalaksanaan (government business processes). (Inpres 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government)  Internalisasi (embedding) aplikasi TIK dalam ketatalaksanaan termasuk layanan publik. (Program prioritas 8 sby-budiono 2009-2014)  TIK sharing dan terintegrasi. (UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik)

10 Birokrasi dan Reformasi  Birokrasi Organisasi pemerintah yang dikaitkan atau disebut dengan pemerintahan (government); Birokrasi sering dikaitkan dengan pemerintahan dan digunakan menggambarkan organisasi pemerintah mencapai tujuan negara dan pelayanan masyarakat.  Reformasi Perubahan dibidang sosial, politik, ekonomi, atau hukum dalam suatu masyarakat atau negara untuk perbaikan secara drastis.

11 Birokrasi dan Reformasi (Lanjutan..)  Reformasi Birokrasi Perubahan radikal dalam sistem pemerintahan; Proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan agar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.  Birokrat Orang yang menjalankan organisasi dalam bentuk Pemerintah.

12 Karakteristik Good Governance (Sistematik) (Tjokroamidjojo, UNDP, Build)  Visi dan strategi  Penegakan hukum  Responsif  Keterbukaan  Kesetaraan  Kesepakatan  Partisipasi  Efektif dan efisien  Professionalisme  Akuntabilitas

13 Karakteristik Reinventing Government (Radikal) (David Osborne dan Ted Gaebler)  Pemerintahan yang katalis  Pemerintahan yang dimiliki masyarakat  Pemerintahan yang kompetitif  Pemerintahan yang dipergerakkan misi  Pemerintahan yang berorientasi hasil  Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan  Pemerintahan wirausaha  Pemerintahan yang antisipatif  Pemerintahanyang desentralis  Pemerintahan yang berorientasi pasar

14 Ketataklaksanaan / Tata Kelola Pemerintahan (Government Business Process) Ketatalaksanaan atau tata kelola pemerintahan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas atau tujuan unit organisasi pemerintahan. Menurut Michael Hammer : 1. TIK diarahkan untuk mendukung setiap kegiatan menjadi efektif, efisien dan produktif. 2. TIK berpeluang meningkatkan kecepatan proses dan juga “merubah” prosuder kerja agar menjadi efektif dan efisien.

15 Efektif, Efisiensi dan Produktif dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan  Streamline atau Re-enginer prosuder kerja dan aturan dalam pelaksanaan kegiatan maupun layanan publik.  Embed aplikasi TIK dalam kegiatan pelaksanaan tugas.  Provide informasi yang relevan serta infrastruktur untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan tugas. (Hollander, Denna, Cherringten)

16 Karakteristik dan Contoh Dukungan TIK dalam Good Governance Visi dan strategi > (Web, KMS) Penegakan hukum > (OA, Web, KMS, Forum) Responsif > (OA, Web, Forum) Keterbukaan > (Web, Forum) Kesetaraan > (Web,Forum) Kesepakatan > (OA, Web,Forum) Partisipasi > (OA, Web, Forum) Efektif dan efisien > (OA, MIS, DSS, Web, KMS, Forum, BSC) Professionalisme > (OA, MIS, DSS, Web, KMS, Forum, BSC) Akuntabilitas > (OA, MIS, DSS, Web, KMS, Forum, BSC)

17 Karakteristik dan Dukungan TIK dalam Reinventing Government Pemerintahan yang Katalis > (DSS, KMS) Pemerintahan yang dimiliki masyarakat > (OA, Web, Forum) Pemerintahan yang kompetitif > (MIS, DSS, Web) Pemerintahan yang digerakkan misi > (Web, KMS, BSC) Pemerintahan yang berorientasi hasil >(MIS, DSS, BSC) Pemerintahan yang berorientasi pelanggan > (OA, Web, Forum) Pemerintahan wirausaha > (MIS, DSS, KMS) Pemerintahan yang antisipatif > (OA, Web, Forum) Pemerintahan yang desentralis > (OA, DSS, Web, Forum) Pemerintahan yang berorientasi pasar > (OA, Web, KMS, Forum)

18 Contoh Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintahan

19 Web White House

20 Web Parlement RI

21 Visi dan Misi SBY-Budiono 2009-2014  Visi Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan  Misi 1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera. 2. Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi. 3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang.

22 Manfaat dan Kesimpulan

23 Manfaat  Memberikan layanan Informasi yang lebih baik, sehingga mudah diperoleh masyarakat.  Melakukan pemberian informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.  Adanya E-Government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

24 Kesimpulan  Dengan menyadari betapa pentingnya mewujudkan Good Governance, diperlukan adanya perubahan-perubahan yang harus dilakukan secara signifikan oleh Pemerintah dalam manajemen perubahan, tentunya menuju ke arah penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.  Salah satu pemanfaatan Teknologi Informasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mewujudkan Good Governance yaitu dengan mengembangkan E-Government.

25 Referensi  PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEBERHASILAN PENGEMBANGAN E- GOVERNMENT (Togar A. Napitupulu; Desmi Avicena Medina)  ANALISIS KECENDERUNGAN PERUBAHAN PARADIGMA BERPIKIR DAN PERILAKU BIROKRASI KARENA TUNTUTAN PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI E-GOVERNMENT (Tumar) www.binus.ac.id

26 Terima kasih