Good Governance Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Materi PKn oleh Asnedi, SH.,MH

pemerintahan yang baik pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mementingkan kebutuhan dan mendengarkan keinginan rakyatnya dan yang pastinya keinginan yang baik.

Good Governance dapat menjadi kenyataan dan terwujud dengan baik maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan dari semua pihak yaitu pihak pemerintahan, private sector dan masyarakat.

Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh Pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Kebijakan desentralisasi yang tertuang didalamnya merupakan strategi baru yang membawa harapan dalam memasuki era reformasi, globalisasi serta perdagangan bebas. Hal-hal pokok yang menjiwai UU ini adalah demokratisasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat serta terpeliharanya nilai-nilai keanekaragaman daerah.

Pengertian dan paradigma kepemerintahan yang baik. Pengertian Good Governance. Prinsip-prinsip Good Governance serta instrumen dan indikator.

Pemerintah atau government “The Authoritative direction and administration of the affairs of men/women in nation, state, city, etc”. atau dalam bahasa Indonesia berarti “Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang orang dalam sebuah Negara, Negara bagian, kota dan sebagainya. Governance merupakan suatu proses atau kegiatan, oleh Kooiman (1993) berarti merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut

Pengertian Good Governance dari para ahli Bintoro Tjokroamidjojo bahwa Governance berarti ; memerintah, menguasai, mengurusi, mengelola Bondan Gunawan dengan istilah penyelenggaraan sebagai terjemahan dari Governance Dalam pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 2000 istilah Governance diterjemahkan menjadi pengelolaan. J.B.Kristiadi berpendapat bahwa Good Governance dicapai melalui pengaturan yang tepat diantara dua fungsi pasar dan fungsi organisasi termasuk organisasi publik, sehingga tercapai transaksi transaksi dengan biaya rendah Mr. Wolfensohn, presiden Bank Dunia, telah menyimpulkan bahwa tujuan dari corporate governance adalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kesimpulan tersebut menegaskan bahwa tujuan dari corporate governance adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh stakeholder melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih benar. Keadilan bagi stakeholder juga bisa diindikasikan dengan peningkatan nilai yang wajar atas penyertaan mereka

Efesiensi & Efektifitas Profesionalisme Sepuluh prinsip Tata-Pemerintahan yang Baik, yang menjadi pedoman untuk pemerintah daerah, kota maupun kabupaten di Indonesia Partisipasi Penegakan hukum Transparansi Kesetaraan Daya tanggap Wawasan ke depan Akuntabilitas Pengawasan Efesiensi & Efektifitas Profesionalisme

Sampai Minggu depan,...!