TH 3

3 Golongan Politik Masyarakat Tionghoa Sin Po (mempertahankan identitas Tiongkok) Chung Hwa Hui (Bekerjasama dengan Belanda) Partai TiongHoa Indonesia (Integrasi dengan masyarakat pribumi)

Peristiwa ini terjadi di Brebes, Tegal dan Pemalang antara bulan Oktober sampai Desember 1945. Kondisi perekonomian rakyat di tiga daerah itu sangat buruk di masa kolonial, terutama pada saat dijalankannya Tanam Paksa. Eksploitasi dalam lapangan ekonomi dijalankan tidak saja oleh pemerintahan jajahan akan tetapi juga oleh penguasa-penguasa tradisional dan pedagang-pedagang kaya, sehingga rakyat jelata, petani kecil serta pekerja dan buruh menjadi sangat menderita. Pengalaman ini kemudian berlanjut pula pada masa pendudukan Jepang. Berita kekalahan Jepang telah diketahui oleh rakyat di tiga daerah, Namun berita ini bagi elit birokrat disambut dengan sikap ragu-ragu. Sikap ini diiringi dengan kekhawatiran akan reaksi Jepang terhadap perjuangan rakyat. Bahkan diantara elit birokratis ini ada yang melarang untuk menaikkan bendera merah putih

Proses Penggabungan Federasi Malaysia Ide penggabungan wilayah-wilayah koloni Inggris di Asia Tenggara dan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) dimulai semenjak tahun 1960. Tanggal 27 Mei 1961, Perdana Menteri PTM Tunku Abdul Rahman mengungkapkan gagasan mengenai Negara Malaysia meliputi PTM, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah di hadapan Foreign Correspondent Association di Singapura. Berdasarkan pertemuan tanggal 13 Oktober 1961 di London, sebuah panitia penyelidikan Fact-Finding Comission  dibentuk untuk mengumpulkan jajak pendapat masyarakat mengenai rencana pembentukan tersebut. Hasil jajak pendapat dari tanggal 19 Februari sampai 17 April 1962 mengungkapkan bahwa dua pertiga masyarakat yang diwawancarai menyetujui penggabungan. Pertemuan di London pada tanggal 18-31 Juli 1962 merencanakan pembentukan Malaysia pada tanggal 31 Agustus 1963

MAPHILINDO

Dukungan Bung Karno Bung Karno, Presiden Indonesia saat itu, terkenal sangat anti imperialisme dan menganggap Federasi Malaysia tidak lebih dari sekadar produk imperialis Inggris untuk mempertahankan eksistensinya di Asia Tenggara serta mengganggu jalannya revolusi Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan Bung Karno untuk menyerukan penghancuran ‘negara boneka’ Malaysia tersebut, dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Pemerintahan Bung Karno mengikutsertakan sebagian rakyat Kalimantan Utara yang juga menolak pembentukan Federasi itu

Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia

Doktrin Monroe adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diterapkan pada 2 Desember 1823. Dalam kebijakan ini, upaya negara-negara Eropa untuk menjajah atau melakukan campur tangan terhadap negara-negara di benua Amerika akan dipandang sebagai agresi, sehingga AS akan turun tangan. Akan tetapi, Amerika Serikat tidak akan mengganggu jajahan Eropa yang sudah ada. Doktrin ini diterapkan setelah sebagian besar jajahan Spanyol dan Portugal di Amerika Latin telah merebut kemerdekaannya.

Kondisi Prancis pasca penyerbuan Penjara Bastille (14 Juli 1789) Dewan Perancang UU Partai Jacobin (Pro-Republik) Kaum Girondin Kaum Montagne Partai Feullant (pro- Monarki) Robespierre