BAB 6 NERACA PEMBAYARAN

PENGERTIAN NERACA PEMBAYARAN Neraca pembayaran adalah suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama satu tahun. Termasuk di dalam transaksi ekonomi internasional antara lain sebagai berikut: Pemindahan hak milik atas suatu barang dari suatu negara ke negara lain. Transaksi jasa antarnegara. Perubahan susunan nilai utang piutang antara suatu negara dengan negara lain. Kekayaan penduduk negara bersangkutan di negara lain. Neraca pembayaran bentuk scontro terdiri atas dua bagian (sisi), sisi debit dan kredit. Sisi Debit digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan kewajiban bagi suatu negara untuk melakukan pembayaran ke luar negeri, dan Sisi Kredit untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan suatu negara memperoleh pembayaran dari negara lain.

KOMPONEN NERACA PEMBAYARAN Secara mendasar, neraca pembayaran dibagi menjadi tiga komponen : (i) neraca transaksi berjalan; (ii) transaksi modal dan; (iii) cadangan kas Ekspor barang dan jasa A Impor barang dan jasa B Pendapatan dari investasi C Pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri D Saldo kiriman dan transfer uang E Total saldo neraca transaksi berjalan (A+B+C+D+E) F Investasi swasta langsung G Utang luar negeri (swasta dan pemerintah), dikurangi amortisasi H Kenaikan aset luar negeri dalam sistem perbankan domestik I Arus keluar modal milik penduduk J Total saldo neraca transaksi modal (G+H-I-J) K Kenaikan (atau penurunan) neraca cadangan kas atau neraca cadangan internasional L Catatan koreksi dan penghapusan M

Neraca Transaksi Berjalan (Current Account). Mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang, perbandingan nilai ekspor dan impor barang, pendapatan investasi, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, serta saldo kiriman dan transfer uang dari dan ke luar negeri oleh pemerintah maupun swasta. A – B + C, dikurangi dengan transaksi D, pembayaran bunga dan cicilan utang. Hasil pengurangan intu + transaksi E, saldo netto atas kiriman dan transfer uang. Hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah apa yang disebut sebagai saldo (balance) dari neraca transaksi berjalan. Jika saldo itu positif, maka hal tersebut disebut surplus, sementara bila negatif disebut sebagai defisit.

Neraca Transaksi Modal (Capital Account) Neraca transaksi modal antara lain mencatat nilai investasi langsung pihak swasta asing (foreign direct investment), pinjaman luar negeri dari perbankan swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari negara lain atau lembaga-lembaga donor seperti IMF dan Bank Dunia. Arus masuk dari dana-dana itu kemudian dikurangi transaksi arus keluar modal. Saldo neraca modal, dihitung sebagai G + H – I – J. Sama dengan neraca transaksi berjalan, saldo positif merupakan surplus, sementara saldo negatif disebut sebagai defisit neraca modal.

Neraca Tunai (Cash account) atau Neraca Cadangan Internasional (International Reserve Account) Pos ini hanyalah transaksi penyeimbang yang angkanya menjadi lebih kecil (atau diturunkan) bila total pengeluaran pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal melebihi total penerimaan. Komponen ini sama dengan transaksi M Meskipun demikian, beda transaksi L dengan transaksi M adalah transaksi L melibatkan perubahan kekayaan, sementara transaksi M sekedar perubahan angka-angka di atas kertas.

NERACA PEMBAYARAN SEIMBANG, SURPLUS DAN DEFISIT Secara mendasar, setiap neraca pembayaran akan selalu seimbang, mengingat neraca pembayaran disusun berdasarkan prinsip pembukuan berpasangan (scontro), ada sisi debit dan sisi kredit. Secara teoritis jumlah pada sisi debit harus sama dengan jumlah pada sisi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi ekonomi yang membawa penerimaan pembayaran dari orang asing. Transaksi debit adalah transaksi ekonomi yang membawa pembayaran kepada orang asing.

TRANSAKSI KREDIT DAN TRANSAKSI DEBIT 1. Barang ekspor 1. Barang impor 2. Setiap pendapatan investasi milik penduduk domestik yang berada di luar negeri dalam ekonomi domestik. 2. Setiap investasi penduduk dalam negeri di luar negeri 3. Setiap penerimaan uang dari luar negeri 3. Setiap pengeluaran uang ke luar negeri 4. Penerimaan hibah atau hadiah dari luar negeri 4. Pemberian hadiah atau hibah ke luar negeri 5. Setiap penjualan saham atau obligasi ke luar negeri 5. Setiap pembelian saham atau obligasi dari luar negeri Jika transaksi debit dan kredit negara tersebut seimbang, maka neraca pembayaran negara tersebut seimbang. Jika jumlah penerimaan (tagihan) lebih besar dari pembayaran (utang) maka neraca pembayaran disebut surplus, dan jika jumlah penerimaan (tagihan) lebih kecil dari pembayaran (utang) disebut defisit.

Transaksi Kredit dan Transaksi Debit 1. Barang ekspor 1. Barang impor Setiap pendapatan investasi milik penduduk domestik yang berada di luar negeri dalam ekonomi domestik. Setiap investasi penduduk dalam negeri di luar negeri Setiap penerimaan uang dari luar negeri Setiap pengeluaran uang ke luar negeri Penerimaan hibah atau hadiah dari luar negeri Pemberian hadiah atau hibah ke luar negeri Setiap penjualan saham atau obligasi ke luar negeri. Setiap pembelian saham atau obligasi dari luar negeri.

Standar Anggaran Nasional Pada APBN 2000, pemerintah melakukan restrukturisasi kebijakan keuangan negara dengan menggunakan sistem yang mengacu pada standar anggaran internasional Government Financial Statistic (GFS). Posisi defisit anggaran terhadap GNP tampil dengan jelas. Segala macam bentuk dana pinjaman luar negeri diposisikan sebagai elemen pembiayaan (gross drawing). Pembayaran utang luar negeri tidak lagi dinyatakan sebagai unsur pengeluaran negara, tetapi dialokasikan sebagai pembiayaan anggaran, pengurangan atas penarikan pinjaman luar negeri. Angka-angka yang diperhitungkan sebagai unsur penerimaan negara adalah segala penerimaan yang tidak wajib dibayar kembali oleh pemerintah seperti pajak dan non-pajak.

MANFAAT NERACA PEMBAYARAN Suatu negara menyusun neraca pembayaran karena akan memberikan manfaat antara lain: Memberikan informasi tentang hubungan internasional suatu negara, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi. Membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan, baik kebijakan moneter, fiskal, maupun kebijakan perdagangan internasional secara tepat. Mendapatkan gambaran tentang pengaruh transaksi ekonomi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan perekonomian nasional sehingga dapat memperkuat posisi ekonomi nasional terhadap perekonomian internasional.

UTANG LUAR NEGERI DAN PEREKONOMIAN NASIONAL Mengapa banyak negara berkembang membutuhkan dana bantuan berupa utang? Alasan tersebut antara lain sebagai berikut: Banyak negara berkembang memiliki defisit perdagangan. Utang luar negeri dibutuhkan untuk meningkatkan standar kehidupan negara berkembang. Utang luar negeri dibutuhkan untuk membuat seluruh anggota masyarakat lebih mandiri. Utang luar negeri dibutuhkan pada saat terjadi bencana.

UTANG DAN ANGSURAN UTANG DI 20 NEGARA PENGUTANG KELAS BERAT, 1999 Utang Yang Belum Dilunasi Angsuran Utang (dakan US $ Miliar) Persentase GNI Persentase Ekspor Angola 10,9 38,6 21,1 Argentina 147,9 9,2 75,9 Bolivia 6,2 6,1 32 Brazil 244,7 110,9 Burundi 1,1 4,1 45,6 Kamerun 9,4 6,3 24,3 Ekuador 14,5 25,7 Ethiopia 5,6 2,5 16,8 Guiena - Bissau 0,9 4,7 16,4 Indonesia 150 13,5 30,3 Pantai Gading 13,2 13,9 26,2 Madagaskar 4,4 4,5 17,1 Malawi 2,8 3,9 11,4 Nikaragua 7 9,1 16,1 Nigeria 29,4 2,9 6 Peru 32,3 5,8 32,7 Sierra Leone 1,2 3,3 29,9 Sudan 0,6 6,5 Siria 22,4 6,4 Venezuela 35,9 23,2

BEBAN PEMBAYARAN UTANG (DEBIT SERVICE) SEBAGAI RASIO TERHADAP PENERIMAAN DALAM NEGERI 2001-2003 2002 2003 A. Bunga utang luar negeri 28,9 29,0 25,8 B. Pembayaran netto 10,2 16,7 C. Total A + B 39,1 45,7 42,5 D. Penerimaan dalam negeri. 300,5 301,9 327,8 E. PPh + PPN 176,0 174,6 206,8 Rasio C/D 13,0% 15,1% Rasio C/E 22,2% 26,2% 20,5% Pembayaran utang luar negeri pemerintah memakan porsi APBN yang besar. Pada tahun 2001, 13% penerimaan dalam negeri digunakan untuk membayar utang. Jumlah ini meningkat hingga 15% pada tahun 2002 dan kembali menjadi 13% pada tahun 2003. pada tahun 2001, 22,2% perolehan pajak digunakan untuk membayar utang. Niali ini meningkat pada tahun 2002 dan kembali ke 20,5% pada tahun 2003

Dampak Utang Luar Negeri Ekonom tradisional mengemukakan bahwa manfaat bantuan luar negeri telah terbuktikan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Di pihak lain berpendapat bahwa dalam kenyataannya bantuan luar negeri tersebut sama sekali tidak mendorong pertumbuhanh hingga menjadi lebih cepat. Bantuan itu justru memperlambat pertumbuhan. Harapan akan bantuan luar negeri guna menghilangkan hambatan dan mengisi kesenjangan yang ada, ternyata justru memperlebar kesenjangan tabungan dan devisa yang ada, dan menciptakan kesenjangan baru seperti kota dan desa, sektor modern dan tradisional. Belakangan ini muncul pendapat bahwa utang telah menciptakan kaum birokrat yang korup, mematikan inisiatif, dan menciptakan mental pengemis bagi negara penerimanya.

Upaya Penanggulangan Utang Luar Negeri Sejumlah besar usulan telah diajukan untuk meringankan atau merenegosiasi beban utang luar negeri yang telah membengkak sedemikian besar. Usulan paling menonjol adalah sebagaiman dikemukakan oleh Paris Club. Usulan tersebut antara lain sebagai berikut: Penangguhan atau pembatalan sebagian pinjaman nonkonsesional, maksimal hingga sepertiga dari total uang komersial. Penurunan suku bunga utang keseluruhan. Perpanjangan periode pembayaran sampai dengan 25 tahun.

Di Indonesia, strategi penjadwalan ulang melalui Paris Club tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah karena pembayaran utang dalam negeri juga membesar. Pengurangan jumlah utang (debt stock). Penghapusan jumlah utang atau debt concelation, sebagaimana didesakkan oleh kelompok organisasi masyarakat sipil di sejumlah negara. Menggunakan Rencana Brady (Brady Plan), sebagaimana dilontarkan oleh Menteri Keuangan Amerika serikat, Nicholas Brady, pada tahun 1989. Selain dengan obligasi, utang bisa ditukar dengan ekuitas, likuiditas mata uang domestik, atau konservasi sumber daya alam (debt-for-nature swap). Debt-for-nature swap atau pertukaran utang untuk lingkungan merupakan cara baru yang cukup menarik tetapi belum banyak diterapkan. Selain upaya tersebut, pemerintah juga dapat maju ke pengadilan internasional atau arbitrase internasional bersama dengan negara-negara berkembang lainnya. Tuntutan yang dapat digunakan adalah adanya “utang haram” (odious debt) pada setiap utang yang kini dibebankan pada rakyat.