Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERENCANAAN STRATEGIS UNTUK ORGANISASI NON-PROFIT
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
E-GOVERMENT FARADIBA QADAAR ( ).
LINGKUNGAN BISNIS DAN ETIKA bisnis
Tata Kelola website pada instansi pemerintah
Good Governance Bab 12.
PERTEMUAN 1 PENDAHULUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Good Governance Bab 12.
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
GOOD GOVERNANCE.
AKUNTANSI PUBLIK Definisi : Suatu Entitas yang akativitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi.
KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)
Regulasi Pengembangan E-Government
Pengantar Pemahaman E-Government
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS AKUNTANSI SEKTOR KOMERSIAL
PEMERIKSAAN SEKTOR PUBLIK
E-Government E-Governance
PENGANTAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
Good Governance Etika Bisnis.
Manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
Supply Chain Management (SCM) E-Business dan Supply Chain
Sistem Informasi Manajemen
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MODUL PKK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH & SWASTA MODUL 1
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Sistem Informasi Gender dan Anak di Provinsi Sumatera Barat
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
AKUNTABILITAS BIROKRASI
FUNGSI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN
REFORMASI KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
Komputer dalam Pemerintahan
BAB III SISTEM INFORMASI, ORGANISASI DAN STRATEGI
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Bab 1 Merencanakan Bisnis.
BAB III SISTEM INFORMASI, ORGANISASI DAN STRATEGI
Sistem Informasi Dan Organisasi Publik
Komputer dan Pemerintahan
Sistem Informasi Manajemen
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
BAB III SISTEM INFORMASI, ORGANISASI DAN STRATEGI
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
E-Government 27 Sept 2010.
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
System Informasi Management
KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
Sistem Informasi Dan Organisasi Publik
Sistem Informasi Dan Organisasi Publik
Modul ke: Fakultas Program Studi Akuntansi Sektor Publik LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK, ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Nurul Hidayah,SE,Ak,MSi 02 FEB Akuntansi.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Transcript presentasi:

Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum Organisasi Publik Organisasi Swasta Tujuan organisasi Non Profit Motive Profit Motive Sumber Pendanaan Pajak, Retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, laba BUMN/BUMD, Penjualan asset Negara, dsb Pembiayaan Internal dan Pembiayaan Eksternal Pertanggungjawaban Kepada masyarakat (public) dan parlemen (DPR/DPRD) Kepada pemegang saham dan kreditor Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel, pyramid, lintas fungsional Karakteristik Anggaran Terbuka untuk Publik Tertutup untuk Publik

Lanjutan… Perbedaan Organisasi Publik Organisasi Swasta Cara Pengambilan Keputusan Demokratis / birokratis Proses strategi bisnis Sistem Akuntansi Lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas Akuntansi berbasis akrual Produk yang dihasilkan Publics Good Private Goods Ukuran kinerja Social walfare Efisiensi

Perbedaan Organisasi Publik dan Organisasi Swasta Ditinjau dari Pendekatan SI Tujuan Melayani citizen Melayani Pelanggan Fungsi Departemen Publik. Seperti SIMDUK,SIAPUDA,SIPP,SIK Departemen Bisnis. Seperti Departemen Produksi, Departemen Pemasaran

Merupakan produk dari ideologi kapitalistik. Perbedaan Organisasi Publik dan Organisasi Swasta ditinjau dari Sistem Informasi Organisasi Publik Organisasi Swasta Merupakan produk dari ideologi kapitalistik. Sistem komputer yang digunakan level organisasi . Merupakan landasan ideologi dari institusi. Sistem dirancang untuk menyediakan informasi.

Hubungan Organisasi dengan Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Membuat Rencana Mengelola Pegawaianya Meningkatkan Sasaran Kinerja yang Hendak di Capai

Pada masa dewasa ini meningkatnya kecenderungan organisasi berteknologi digital, maka sistem informasi di dalam organisasi dapat meliputi jangkauan yang semakin luas hingga kepada masyarakat, instansi pemerintah lainya dan bahkan informasi mengenai perkembangan politik terkahir.

Manfaat Jaringan Internet 1. Komunikasi dan kolaborasi 2. Akses data dan informasi 3. Partisipasi dalam diskusi 4. Suplly informasi 5. Pertukaran transaksi bisnis

Dampak Pengelolaan Organisasi Secara Digital Organisasi semakin ramping. Organisasi yang gemuk dan birokratis lebih sulit untuk mengikuti perubahan yang pesat dewasa ini, kurang efisien, dan tidak dapat kompetitif. Pada akhirnya banyak model organisasi ini sekarang dirampingkan, termasuk jumlah pegawaianya dan tingkat hirarkis menajemennya. Pemisahan pekerjaan dari lokasi. Teknologi komunikasi telah mengeleminasi jarak sebagai satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pekerjaan.

Bagaimana Organisasi Mempengaruhi Sistem Informasi? Keputusan-keputusan tentang peran sistem informasi Keputusan tentang siapa yang menyediakan pelayanan teknologi informasi Keputusan tentang mengapa membangun sistem informasi

Bagaimana Sistem Informasi mempengaruhi Organisasi? Dampak Ekonomi Dampak Organisasi dan Perilaku Internet dan Organisasi Implikasi Rancangan dan Pemahaman Sistem Informasi

Kerangka Sistem Informasi Organisasi Publik Semua sistem informasi mempunyai tiga kegiatan utama, yaitu menerima data sebagai masukan (input), kemudian memprosesnya dengan melakukan penghitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran dan lain-lain, akhirnya memperoleh informasi sebagai keluarannya (output).   Kerangka Sistem Informasi Organisasi Publik

INPRES NO.3 TAHUN 2003 Di Indonesia, teknologi informasi telah mendapat perhatian Pemerintah melalui penerapan (e-government) dan telah memperoleh komitmen atau dukungan yang kuat melalui Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Dalam konteks penerapan E-Government di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yang tercantum dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Dalam kebijakan tersebut diungkapkan bahwa pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Tujuan Pengembangan E-government Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga- lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Kesimpulan Perkembangan sistem informasi manajemen dalam administrasi publik memang belum sempurna apalagi dikaitkan dengan pemerintahan daerah. Banyak kendala yang dihadapi dan belum terlesaikan hingga saat ini. Salah satu permasalahan penerapan sistem informasi manajemen yang ideal adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep ini terlebih pada sumber daya manusia yang belum cukup mampu menerapkan konsep ini disetiap sisi pemerintahan. Hingga saat ini Indonesia masih dalam proses mengembangkan SIM nya dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat luas.