PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.

Presentasi berjudul: "PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis."— Transcript presentasi:

1 PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis perpajakan 7. Dapat menjelaskan konsep pengeluaran publik 8. Dapat menjelaskan konsep pembiayaan pembangunan 9. Dapat menjelaskan anggaran negara 3 Dapat menjelaskan pajak sebagai sumber penerimaan publik 2. Dapat menjelaskan konsep penerimaan publik 1. Dapat menjelaskan tugas-tugas Negara, pengertian dan ruang lingkup keuangan publik, dan keuangan publik di Negara berkembang 10. Dapat menjelaskan kebijakan pemerintah di bidang keuangan 11. Dapat menjelaskan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah 12. Dapat menjelaskan pengawasan keuangan negara Matakuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai aspek keuangan publik dari sisi pemerimaan maupun pengeluaran baik secara teoritis maupun kebijakan dalam konteks Indonesia.

2 PENERIMAAN PUBLIK 1 (KONSEP PENERIMAAN PUBLIK, PERAN BUMN DAN BUMD SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN PUBLIK)

3 Tujuan Setelah mengikuti Tutorial ke 2 mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan: - Konsep penerimaan publik, - Peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik

4 Pokok Bahasan 1. Konsep Penerimaan Publik 2. Peran BUMN dan BUMD Sebagai Sumber Penerimaan Publik

5 SPB 1: Konsep Penerimaan Publik

6 Pengertian Penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, serta pinjaman pemerintah (Suparmoko, 2000). Semua penerimaan yang diperoleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari berbagai sumber yang sah, yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah (Barata dan Trihartanto, 2004).

7 Pengertian Menurut UU 17/2004 ttg Keuangan Negara: Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

8 Sumber-sumber penerimaan publik
Terdiri dari 2 bagian: Sumber-sumber penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak; Sumber-sumber penerimaan yang berasal dari penerimaan bukan pajak. Bisa berupa: pemungutan pajak, pemungutan retribusi, bagian keuntungan BUMN/BUMD, hasil dari denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman, hibah, sumbangan, hadiah, hasil penyelenggaraan undian.

9 Struktur Penerimaan Pemerintah dalam APBN
I. Penerimaan Negara dan Hibah A. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan a. Pajak Dalam Negeri 1) Pajak Penghasilan (migas dan non migas) 2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah 3) Pajak Bumi dan Bangunan 4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5) Cukai 6) Pajak lainnya b. Pajak Perdagangan Internasional 1) Bea Masuk 2) Pajak Ekspor 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak a. Penerimaan Sumber Daya Alam b. Bagian Laba BUMN c. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 3. Hibah

10 Struktur Penerimaan Pemerintah dalam APBN
B. Penerimaan Pembiayaan 1. Pinjaman Sektor Perbankan 2. Privatisasi BUMN 3. Penjualan Aset 4. Penjualan Obligasi Pemerintah 5. Pinjaman Luar Negeri

11 Gambaran Penerimaan Publik di Indonesia (sebagaimana tercermin dalam APBN 2011)
RAPBN APBN A.  Pendapatan Negara dan Hibah ,6      I.  Penerimaan Dalam Negeri ,1 ,5          1.  Penerimaan Perpajakan ,3 ,5               a.  Pajak Dalam Negeri ,3 ,2               b.  Pajak Perdagangan Internasional 23.118 23.009,3          2.  Penerimaan Negara Bukan Pajak ,7      II. Hibah 3.739,5 B.  Belanja Negara ,2 ,5      I.  Belanja Pemerintah Pusat ,2          1.  K/L ,2 ,3          2.  Non K/L ,9 ,9      II. Transfer Ke Daerah ,2 ,3          1.  Dana Perimbangan ,3          2.  Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 49.319,9 58.656,3     III. Suspen C.  Keseimbangan Primer 726,2 (9.447,3) D.  Surplus/Defisit Anggaran  (A – B) ( ,6) ( ,5) E.  Pembiayaan ,6 ,5      I.  Pembiayaan Dalam Negeri ,6     II.  Pembiayaan Luar negeri (neto) (2.995,9) (609,5) Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

12 Peran BUMN dan BUMD sebagai Sumber Penerimaan Publik

13 Fungsi BUMN/BUMD 1. Melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat (fungsi sosial)  agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak jatuh ketangan orang per orang sehingga dapat mengabaikan kepentingan rakyat. 2. Agen pembangunan (agent of development)  upaya perintisan dan pembangunan prasarana tertentu, 3. Nasionalisasi (pengambilalihan/pemindahan kepemilikan) dari perusahaan asing menjadi milik negara.

14 Tujuan BUMN/BUMD Melaksanakan idiologi tertentu.
Melindungi masyarakat dari monopoli alamiah. Mengambil alih perusahaan asing. Menciptakan lapangan kerja. Melayani kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi swasta. Mendorong laju pembangunan. Menghasilkan penerimaan bagi pemerintah.

15 Jenis-jenis BUMN BUMN: Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero)  Perusahaan Perseroan pada dasarya sama dengan PT, hanya sahamnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah  PT bila sebagian besar sahamnya dimiliki swasta. BUMD  yang bisa berbentuk Perusahaan Daerah (PD) bila seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki Pemda, atau Perseroan Terbatas (PT) bila joint venture dengan dan sebagian besar sahamnya dimiliki swasta.

16 Bidang Usaha BUMN/BUMD
Bidang usaha BUMN/BUMD sama dengan bidang usaha swasta, bisa mencakup berbagai sektor, seperti: sektor keuangan, sektor jasa konstruksi, sektor jasa konsultan dan jasa industri pendukung jasa konstruksi, sektor logistik, sektor perhubungan, sektor pariwisata,

17 Bidang Usaha BUMN/BUMD
sektor pertambangan, sektor industri strategis, sektor energi, sektor telekomunikasi, sektor agroindustri, sektor kehutanan, serta sektor percetakan dan penerbitan, dan sebagainya.

18 Bidang Usaha BUMD Jasa keuangan dan perbankan, seperti BPD dan BPR milik pemda; Penyediaan air bersih (PDAM); dan Di luar kedua bidang di atas: jasa angkutan darat, laut dan sungai, perhotelan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.  Baik yang bertujuan memberikan pelayanan umum maupun mencari keuntungan.

19 Kinerja BUMN/BUMD Di berbagai negara, termasuk Indonesia, umumnya kinerja BUMN/BUMD lebih rendah dibandingkan dengan swasta. Berbagai persoalan atau kelemahan yang dihadapi BUMN/BUMD sehingga kinerjanya rendah: keragaman tujuan, struktur organisasi birokratis, kelebihan pegawai, biaya produksi tinggi, inefisien, kurang inovatif, kurang fleksibel, pengambilan keputusan lambat, dsb.

20 Revitalisasi BUMN Upaya revitalisasi BUMN dilakukan dengan:
Revitalisasi BUMN sebagai bagian revitalisasi ekonomi Potensi dan peran strategis BUMN Peningkatan daya saing BUMN Pemberantasan KKN di BUMN Transparansi pemilihan pimpinan BUMN Kebijakan revitalisasi BUMN dituangkan dalam dokumen Master Plan Revitalisasi BUMN 2005 – 2009

21 Kebijakan Pokok Revitalisasi BUMN mencakup:
1. Restrukturisasi BUMN  upaya peningkatan posisi kompetitif perusahaan melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha, dan penciptaan core competence.

22 3 Kebijakan Pokok Revitalisasi BUMN
2. Profitisasi BUMN  peningkatan secara agresif efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yang optimum.

23 3 Kebijakan Pokok Revitalisasi BUMN
3. Privatisasi BUMN  privatisasi dalam arti yang luas, yang antara lain meliputi transformasi kepemilikan (transfer of ownership), transformasi organisasi, fungsi, atau aktivitas BUMN kepada swasta, yang berarti mencakup penerapan protokol pasar modal (protocol capital market), kebijakan joint venture antara BUMN dan swasta, konsesi, sewa menyewa, kontrak manajemen, dan beberapa instrumen khusus lainnya seperti perjanjian BOOT (build-own-operate and transfer).

24 Terima kasih