MEDIA, PELAYANAN PUBLIK DAN LOGIKA POLITIK Pertemuan 10

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Memahami Profesi wartawan
Advertisements

Fenomena Komunikasi Massa
HAK PEKERJA.
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
Definisi Etika Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom).
OPINI PUBLIK TM-2 STIKOM PROSIA By: Yang Gusti Feriyanti,M.IKOM.
Advokasi Pelayanan Kesehatan Bagi Difabel
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
Minggu 3, Jumat 3 September 2010
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
Memahami Profesi Wartawan
PR Writing 1 Topik ke-1: Pengantar Abdurrahman/PR Writing-1/20101.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
KEKUASAAN POLITIK (THE POWER OF POLITIC)
SENI MENYELESAIKAN PEKERJAAN
MODEL PENGUBAHAN PERILAKU
Pengantar Manajemen Manajemen Konflik Pengantar Manajemen
LANDASAN ETIKA DAN PROFESIONALISME JURNALIS Pertemuan 3 & 4 Mata kuliah: O0264 / TEKNIK WAWANCARA MEDIA Tahun : 2008 / 2009.
Beberapa Perspektif Sosiologi Politik
ETIKA KOMUNIKASI DAN MASALAH PORNOGRAFI Pertemuan 11
MODUL 7 ETIKA DAN FILSAFAT KOMUNIKASI
Kelebihan dan Kekurangan Jurnalisme Damai
ETIKA BISNIS BAHAN AJAR 7 HAK PEKERJA.
Komunikasi Antarpribadi (2)
Fenomena Komunikasi Massa
Media Massa sebagai Institusi
Pendapat seorang mahasiswa
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
Teori Normatif Tentang Struktur dan Penampilan Media Pertemuan 17 & 18
PERTEMUAN KE-6 PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS
Interkasi sosial Siti Rohmah B.
KEBEBASAN MENGELUARKAN OPINI Pertemuan 1
Prinsip, Strategi, Tata Cara dan Media Advokasi
DILEMA ETIK DAN MORAL DALAM TINDAKAN KEGAWATDARURATAN
Pengambilan keputusan Etis
Fenomena Komunikasi Massa
Ideologi yang Berkembang di Dunia
KUHP, UU Pers, Kode Etik Pers
PERAN MEDIA MASSA MEMBENTUK OPINI PUBLIK Pertemuan 7
KONFIGURASI SISTEM GLOBAL
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Etika Komunikasi Massa
Teori-teori Sosial (Social Theories)
Oleh; Syaifurrahman Hidayat, S.Kep.,Ns
BUDAYA DAN ETIKA Perubahan lingkungan semakin turbulen, sistem dan subsitem organisasi menjadi makin terbuka dan tingkat persaingan semakin ketat dan.
Kuliah 6 Editorial dan Penyuntingan Berita
Apa dan Mengapa Demokrasi?
PR Writing 1 Topik ke-1: Pengantar Abdurrahman/PR Writing-1/2010.
MEMPERJUANGKAN KEBENARAN MELAWAN KEBOHONGAN
DIMENSI-DIMENSI ETIKA KOMUNIKASI
DIMENSI-DIMENSI ETIKA ILMU KOMUNIKASI Pertemuan 9
EVALUASI NASKAH RADIO Etika Naskah Jurnalistik Radio Pertemuan 16
DI ANTARA HAL MENDASAR : HARUS DIHINDARI & HARUS DIPAHAMI OLEH PRO
Mahasiswa dan Pemilihan umum
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Kode Etik Jurnalistik dan Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
Manajemen Konflik Rangkuman: Definisi dan Teori-teori Konflik
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
KONSEPSI DAN PERAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
KODE ETIK JURNALISTIK.
KONSTRUKTIVISME Pertemuan 6
FILSAFAT DAN ETIKA ILMU KOMUNIKASI
MSDM – Handout 12 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
TEMA DAN DIMENSI POKOK DALAM ETIKA
URGENSI ETIKA ILMU KOMUNIKASI Pertemuan 8
Kode Etik HEPPR – Pertemuan 6.
Menghadapi Kekerasan dalam media Pertemuan 12
MSDM – Handout 12 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
SOSIOLOGI POLITIK - PROPAGANDA AMERIKA SERIKAT
Transcript presentasi:

MEDIA, PELAYANAN PUBLIK DAN LOGIKA POLITIK Pertemuan 10 FILSAFAT DAN ETIKA ILMU KOMUNIKASI 2 0 0 9 MEDIA, PELAYANAN PUBLIK DAN LOGIKA POLITIK Pertemuan 10

Manipulasi dan Demagogi Politik Rekayasa itu aksi kekerasan/tekanan yang kurangi kebebasan agar massa tak diskusikan apa yg diusulkan Rekayasa mengandaikan: kebohongan terorganisasi, penghilangan kebebasan pendengar, tersedianya alat untuk menghilangkan resistensi Rekayasa media dapat menggantikan kekuasaan dengan hadirkan kekerasan fisik dan simbolik Informasi media dapat jadi sarana propaganda (fakta dapat direkayasa dan dimanipulasi) Demagog sampaikan pernyataan politik yang bingungkan massa, membuat pendengar berpikir/merasa seperti mereka (merayu massa, sering dengan tipuan). Bina Nusantara University

Prinsip Pelayanan Publik Prinsip pelayanan publik: kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur dan diawasi oleh pemerintah karena pemenuhannya diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan saling tergantung sosial, dan perwujudan itu sulit tanpa intervensi pemerintah Ada 3 ciri umum pelayanan publik: Perbedaan kualitatif antara kegiatan yang diakui sebagai pelayanan publik dan kegiatan pribadi/swasta Perbedaan kepentingan publik ini lebih penting daripada jenis kegiatan lain (maka diatur khusus) Pelayanan publik punya legitimasi publik yang melekat pada kekuasaan negara Bina Nusantara University

Pelayanan publik tak harus diawasi negara Pelayanan publik tak harus diawasi negara. Kecendrungan negara paksakan regulasi akan timbulkan reaksi negatif dari wartawan/agen komunikasi dan pemirsa/pembaca Pelayanan publik mengandaikan adanya kegiatan swadaya, tapi tetap tunduk pada kontrol publik Namun pelayanan publik perlu dibatasi agar tidak matikan inisiatif dan kreativitas individu/swasta Harus diakui, dalam budaya politik demokrasi akan lebih waspada pada ancaman pemerintah ketimbang ancaman dari pemodal swasta Maka perlu langkah konkret mewaspadai korupsi media baik dari politik maupun dari sistem ekonomi Bina Nusantara University

Imbangi Kelemahan Prosedural dengan Memperbaiki Komunikasi Tuntutan logika jangka pendek bisa membuat pemerintah mengambil keputusan cepat dengan abaikan prosedur demokratis Di satu sisi tuntuan cepatnya informasi menuntut pemerintah ambil putusan cepat, namun legitimasinya butuh waktu panjang Di sini peran komunikator penting Biro informasi pemerintah perlu sampaikan informasi yang dapat dukungan masyarakat agar kekuasaan negara tak terpinggirkan dengan serahkan keputusan di tangan pelaku ekonomi global Bina Nusantara University

Keberhasilan pemerintah meyakinkan masyarakatnya sangat ditentukan oleh komunikasi politiknya (artinya ini tergantung hubungannya dengan media massa) Di tengah persaingan ketat media, godaan besar yakni mengutamakan presentasi. Akibatnya produksi makna olah praktisi komunikasi cenderung mengabaikan nilai dan makna. Informasi terjerumus dalam bahaya kehilangan makna karena fokus pada pengaturan panggung/pentas. Sementara situasi sosial dan perkembangan politik semakin kehilangan daya tariknya Bina Nusantara University

Melemahnya daya tarik komunikasi politik Alasan simpati media kepada pemerintah berkurang: 1). Skeptis terhadap pernyataan pemerintah/politisi karena publik tak memahami pernyataan mereka secara harafiah (pernyataan mereka cendrung bela diri) 2). Wartawan tak suka pada upaya politisi yg mengatur berita demi kepentingan mereka (maka wartawan sering netralisir pesan dengan memasukkan kritik) 3). Pesona politik meredup akibat konflik antarpartai dan arah masa depan sulit diprediksi 4). Politisi tak cepat selesaikan masalah masyarakat (ini peluang kelompok penekan publikasikan perjuangan, nilai, dan tuntutan mereka di media) Bina Nusantara University

Persaingan Pengaruhi Persepsi Masyarakat Pemerintah harus bersaing dengan kelompok kepentingan lain yang juga mau merebut akses ke media untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terkait isu politik dan demokrasi Dewasa ini berbagai kelompok sudah sadar akan pentingnya media dalam perjuangkan kepentingan Cara ini mengundang simpati masyarakat dan memaksa pemerintah untuk merespons Masyarakat sulit hindari materi berita politik di media Bina Nusantara University

Etika Komunikasi dalam Situasi Konfliktual Orang sering mengkritik media massa karena dianggap memanipulasi berita Para pemimpin redaksi dan wartawan sering mengalami dilema dalam situasi konflik Media dituduh menyebarkan kebencian dan konflik (di sisi lain orang tahu tentang informasi melalui media walau peristiwa itu menyakitkan) Masalah seperti ini lebih dari sekedar deontologi profesi jurnalis namun menyangkut peran media dalam ruang publik Bina Nusantara University

Media perlu membela kebenaran dan keadilan Peran media membentuk opini (berita harus cerminkan peran jurubicara derita kemanusiaan). Media perlu memihak korban (tergantung ideologi media). Namun integritas moral dan sikap kritis media diuji Untuk menentukan korban media perlu menganalisis siapa yang melakukan diskriminasi dan ketidakadilan Media perlu membela kebenaran dan keadilan Menghadapi berita kontroversial misalnya kasus kekerasan, dapatkah atas nama kebebasan pers media mengeskpos berita yang menganut ideologi kekerasan? Media tak boleh ikut bermain di belakangnya ! ! Bina Nusantara University