Demokrasi Mahendra P. Utama

Pengertian Demos: rakyat; kratos , kratein: kekuasaan Pemerintahan secara langsung oleh rakyat atau pejabat yang dipilih rakyat Sistem politik kompetitif dan melibatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. PKN/Demokrasi/Mahendra

Cikal-Bakal Demokrasi Masa Mesir Kuna dan Mesopotamia Kuna Dewan kota dan majelis demokratis: kebebasan berpendapat; mengakomodasi pluralisme; sistem delegasi Yunani Kuna (507-338 sM) Polis (city-state, negara kota) yang berdaulat Romawi Kuna (200 sM) Republik: res (kejadian); publicus (publik)milik rakyat Consul (monarkhi), Senat (aristokrat), dan Majelis Pleb (rakyat biasa) PKN/Demokrasi/Mahendra

Persemaian bibit baru demokrasi Magna Charta 15 Juni 1215 di Inggris Raja mengakui dan menjamin hak istimewa bawahan; hak asasi manusia lebih penting dari daulat raja. Rene Descartes (1596-1650): Cogito Ergo Sum The Glorious Revolution 1688 di Inggris Bill of Right 1689 Pengalihan kekuasaan dari raja ke parlemen Dari monarki absolut ke monarki konstitusional Aliran Pemikiran: John Locke (demokrasi liberal), Montesquieu (trias politica), dan J.J. Rousseau (social contract: vox populi vox Dei) PKN/Demokrasi/Mahendra

Menuju demokrasi modern The Declaration of Independence Amerika Serikat 1776 “Pemerintahan menurut persetujuan yang diperintah” Konstitusional Pemilu Federalisme UU yang aspiratif Sistem peradilan yang independen Kekuasaan lembaga kepresidenan Kebebasan pers Kelompok kepentingan Hak mengetahui/ mendapatkan informasi Hak kelompok minoritas Kontrol sipil atas militer PKN/Demokrasi/Mahendra

Demokrasi Modern Declaration of Human Right 1948 Pengakuan atas kebebasan seluruh umat manusia Melintasi perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal bangsa, kekayaan, kelahiran, dan status lain. PKN/Demokrasi/Mahendra

Demokratisasi Proses menuju demokrasi Dari rejim otoriter ke poliarkhi Rejim Otoritarian Demokrasi Elektoral Demokrasi Liberal Demokrasi Penuh PKN/Demokrasi/Mahendra

Gelombang demokratisasi GELOMBANG I 1828-1926: Penerapan prinsip demokrasi ARUS BALIK I 1922-1942: Kembali ke otoritarianisme GELOMBANG II 1943-1962: Negara yang kalah PD II dan negara dekolonisasi menuju demokrasi. ARUS BALIK II 1958-1975: Negara-negara dekolonisasi kembali ke rejim otoriter (sipil-militerotoritarianisme-birokratik) GELOMBANG III 1974-1990an: People power; penggulingan rejim otoriterdemokratis ARUS BALIK III 1990an: ??? PKN/Demokrasi/Mahendra

Tujuan demokrasi Membangun partisipasi publik secara efektif Setara dalam hak suara Mencapai pemahaman yang baik Menjalankan pengawasan terhadap agenda pembangunan PKN/Demokrasi/Mahendra

Tipe demokrasi Direct / Participatory Representative Partisipasi rakyat secara langsung dan penuh dalam proses pengambilan keputusan Efektif dalam komunitas kecil Representative Demokrasi yang diterapkan melalui representasi atau perwakilan Single Party Model Demokrasi melalui partai tunggal ‘Demokrasi sentralistik’ Negara komunis PKN/Demokrasi/Mahendra

Institusi politik di negara demokrasi Pejabat yang dipilih oleh rakyat Pemilu yang bebas, adil, dan periodik Kebebasan berserikat dan berkumpul Sumber informasi alternatif Otonomi asosiasional Kewarganegaraan yang inklusif PKN/Demokrasi/Mahendra

Demokrasi: antara berkah dan musibah Instabilitas politik dan ekonomi Fundamentalisme dan radikalisme agama Konflik SARAdemokrasi yang belum matang/ dewasa Korupsi berjamaah yang kian transparan dan sistemis: negara transisi dari rejim otoriter, bekas komunis, dekolonisasi, dan negara baru. PKN/Demokrasi/Mahendra

Kisah sukses demokrasi Democratic development state Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Hongkong, Malaysia, Jepang, dan Thailand. Rule of law, social welfare, good and clean governance Demokrasi kosmopolitan Kerja sama lintas-negara PKN/Demokrasi/Mahendra

Praktik demokrasi di Indonesia 1. Demokrasi Parlementer (1945-1959) Liberalisme Dominasi parlemen dan partai politik Kabinet yang jatuh-bangun 2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) Terpimpin dalam melawan perusak demokrasi dan keliberalan Cenderung ke arah demokrasi elektoral dan otoritarianisme PKN/Demokrasi/Mahendra

Praktik demokrasi di Indonesia 3. Demokrasi Pancasila (1966-1998) Ber-Pancasila secara murni dan konsekuen Dalam praktik sangat represif dan otoriter 4. Demokrasi Penuh/ Advanced Democracy (Era Reformasi) Frozen democracy Instabilitas ekonomi lokal dan nasional; stagnasi pembentukan civil society; ketaktuntasan penyelesaian masalah warisan rejim sebelumnya; dan konsolidasi sosial politik yang semu. Involusi politik PKN/Demokrasi/Mahendra