MASYARAKAT MADANI CIVIL SOCIETY INGGRIS) CIVITAS DEI (LATIN)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Seminar Pendidikan Agama Islam
Advertisements

WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
Pengertian Masyarakat Madani
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
Masyarakat Madani (Civil Society)
Tujuan Instruksional Khusus
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
Multikulturalisme dan Tantangan Global Masa Depan
Civil society/ Mujtama’ Madani
DEMOKRASI: KONSEP DAN PROBLEMATIKA
DAN KESEJAHTERAAN UMAT
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Pengantar Kewarganegaraan
“Demokrasi”.
Strategi yang diterapkan Negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan bingkai Bhinneka.
DISUSUN OLEH: MISNANI. S.Ag. M.Pd. I
MPK PEND AGAMA ISLAM UNIV BRAWIJAYA PERT 10
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
BUDAYA DEMOKRASI STANDAR KOMPETENSI :
ASSALAMUALAIKUM WR. WB..
MASYARAKAT MADANI Kelompok 7.
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU UNJ 2016
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H
HAM Oleh Kelompok 1.
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
Pendidikan kewarganegaraan
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
PENGANTAR KULIAH TEORI POLITIK
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
Pendidikan DEMOKRASI.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Pendidikan DEMOKRASI.
Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
Overview Mata Kuliah Manaj. Organisasi Swadaya
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Epistemologi Pendidikan
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi
Nama Anggota Kelompok :
1 BAB. VI MASYARAKAT MADANI 1. PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : ROBIYANOOR, S.H
1. Konsep Masyarakat Madani Pengertian Masyarakat Madani
Masyarakat madani.
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Pancasila adalah ideologi Bangsa Indonesia.
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Agustinus Giyanti Wanda Lioni Pini Septiana Cristy
SK2 KD1-2 Part4 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
PENDIDIKAN UNTUK MASYARAKAT MADANI INDONESIA
Pancasila sebagai Ideologi Nasional
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
RIA KURNIASARI. KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di SD.
Masyarakat Madani BY Istikomah.
DEMOKRASI (2) MASYARAKAT MADANI.
By R. A. Indri F MASYARAKAT MADANI.
By R. A. Indri F MASYARAKAT MADANI.
Masyarakat Multikultural dan Partikularisme Masyarakat.
Transcript presentasi:

MASYARAKAT MADANI CIVIL SOCIETY INGGRIS) CIVITAS DEI (LATIN) CIVILIZATION = PERADABAN KOMUNITAS MASYARAKAT KOTA YANG TELAH BERPERADABAN MAJU (Gellner 1995, Madjid dalam Mahasin 1995, Seligman dalam Mun’im 1994, Havel dalam Hikam 1994)

BERADAB, ORANG KOTA, ORANG SIPIL, YANG BERSIFAT SIPIL ATAU PERDATA MADANIY (MUNAWIR, 1997) (bhs Arab) berakar kata MADANA: MENDIAMI, TINGGAL, MEMBANGUN BERADAB, ORANG KOTA, ORANG SIPIL, YANG BERSIFAT SIPIL ATAU PERDATA

1. IDENTIK DENGAN CIVIL SOCIETY YANG BERARTI SUATU IDE, ANGAN, BAYANGAN, CITA SUATU KOMUNITAS YANG DAPAT MENGEJAWANTAHKAN KE DALAM KEHIDUPAN SOSIAL (HALL, 1998)

2. MERUPAKAN MASYARAKAT MODERN YANG BERCIRIKAN KEBEBASAN DAN DEMOKRATISASI DALAM BERINTERAKSI DI MASYARAKAT YANG SEMAKIN PLURAL DAN HETEROGEN (HEFNER, 1998:16-20)

MASYARAKAT DIANGGAP BODOH MEMBATASI RUANG GERAK LATAR BELAKANG PENGUASA MENDOMINASI MASYARAKAT DIANGGAP BODOH MEMBATASI RUANG GERAK

TATANAN HARMONIS, BEBAS DARI EKSPLOITASI + PENINDASAN 2 TATANAN HARMONIS, BEBAS DARI EKSPLOITASI + PENINDASAN 2. KEBENARAN DAN KEKUASAAN ADALAH MILIK BERSAMA 3. TIDAK BISA DITEKAN-TEKAN, DIGANGGU KEBEBASANNYA, DIJAUHKAN DARI DEMOKRASI

PADA HAKIKATNYA MERUPAKAN PERJUANGAN PANJANG, PRODUK SEJARAH ABADI DAN MELAWAN KEZALIMAN SERTA DOMINASI PENGUASA

SECARA NORMATIF POLITIS STRATEGI INTI REKONSTRUKSI IKATAN SOLIDARITAS ADALAH USAHA UNTUK MEMULIHKAN KEMBALI PEMAHAMAN AZASI BAHWA RAKYAT SNAGAI WARGA NEGARA MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA PADA PENGUASA ATAS SEGALA YANG MEREKA LAKUKAN ATAS NAMA PEMERINTAH

PRINSIP PIAGAM MADINAH KESEDERAJATAN KEADILAN KETERBUKAAN (KONSISTENSI, MODERAT, KESEIMBANGAN, TOLERAN)

HARAPKAN BALANCE NEGARA MM HARAPKAN BALANCE NEGARA BUTUHKAN PEMIMPIN: CREDIBLE ACCEPTABLE CAPABLE

CIRI KARAKTERISTIK DASAR PLURALISME TOLERANSI DEMOKRASI

SIFAT INSTITUSI PENEGAK INDEPENDEN 2. MANDIRI 3. SWA ORGANISASI 4. TRANSPARAN 5. I D E A L I S 6. DEMOKRATIS 7. DISIPLIN

BENTUK LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN PAGUYUBAN

CIVIL SOCIETY (CICERO, 106 – 43 SM) RAHARDJO (1997) SUATU KOMINITAS POLITIK YANG BERADAB SEPERTI DICONTOHKAN MASYARAKAT KOTA YANG MEMILIKI KODE HUKUM TERSENDIRI

MEMASUKI MILENIUM III KAUM REFORMIS HARAPKAN TERBUKA, PLURALISTIK, DESENTRALISTIK, PARTISIPASI POLITIK (Norlholt, 1999)

2. JUJUR, ADIL, MANDIRI, HARMONIS, MEMIHAK YANG LEMAH, MENJAMIN KEBEBASAN BERAGAMA BERBICARA BERSERIKAT DAN BEREKSPRESI, MENJAMIN HAK KEPEMILIKAN, MENGHORMATI HAM (Farkam, 1999)

MEMILIKI TINGKAT PENDIDIKAN TINGGI, STATUS SOSIAL EKONOMI BAIK DAN SADAR HUKUM MENJADI OPINION LEADER DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA MENDORONG TERCIPTANYA MASYARAKAT DEMOKRASI DAN INOVATIF

5. MERUPAKAN INVESTASI BAGI KEHIDUPAN DEMOKRASI DALAM SUATU BANGSA 4. TERBENTUK JIKA MASYARAKAT REALISTIS DALAM MENGHADAPI KONFLIK 5. MERUPAKAN INVESTASI BAGI KEHIDUPAN DEMOKRASI DALAM SUATU BANGSA 6. AKAN MENDORONG MUNCULNYA INOVASI-INOVASI BARU DI BIDANG PENDIDIKAN (Suwardi, 1999)

7. PERSOALAN BESAR BANGSA : KONFLIK SUKU, AGAMA, RAS, DAERAH, SALING CURIGA SERTA KETIDAKHARMONISAN PERGAULAN ANTARWARGA NEGARA DLL, YANG SELAMA ORBA LEBIH BANYAK DITUTUP-TUTUPI, DIREKAYASA, DICARIKAN KAMBING HITAMNYA; DIHARAPKAN DAPAT DISELESAIKAN SECARA ARIF. TERBUKA, TUNTAS, DAN MELEGAKAN SEMUA PIHAK (Daliman, 1999)

8. DIPERLUKAN PROSES DAN WAKTU SERTA DITUNTUT KOMITMEN MASING2 WARGA UNTUK MEREFORMASI DIRI SECARA TOTAL DAN SELALU KONSISTEN, DANPENUH KEARIFAN DALAM MENYIKAPI KONFLIK YANG TAK TERELAKKAN

HIDAYAT NUR WAHID CIRINYA MEMEGANG TEGUH IDEOLOGI YANG BENAR, BERAKHLAK, SECARA POLITIK-EKONOMI BUDAYA BERSIFAT MANDIRI, MEMILIKI PEMERINTAHAN SIPIL

HIKAM ADANYA KEMANDIRIAN YANG CUKUP TINGGI DI ANTARA INDIVIDU2 DAN KELOMPOK2 MASYARAKAT TERHADAP NEGARA ADANYA KEBEBASAN MENENTUKAN WACANA DAN PRAKTIK POLITIK DI TINGKAT PUBLIK KEMAMPUAN MEMBATASI KEKUASAAN NEGARA UNTUK TIDAK MELAKUKAN INTERVENSI

PERBAIKAN EKONOMI INTELEKTUALITAS BUDAYA MODERN INDEPENDEN 6 FAKTOR MEMBANGUN MM PERBAIKAN EKONOMI INTELEKTUALITAS BUDAYA MODERN INDEPENDEN PARTISIPASI AKTIF TAKWA KEPADA TUHAN

BERMULTI MAKNA, MASY.YANG MEJUNJUNG TINGGI ETIKA & MORALITAS TRANSPARAN TOLERANSI BERPOTENSI ASPIRATIF

6. BERMOTIVASI 7. KONSISTEN 8. BERPARTISIPASI 9. MAMPU BERKORDINASI 10. MEMILIKI PERBANDINGAN

11. SEDERHANA 12. SINKRON 13. INTEGRAL 14. MENEGAKKAN EMANSIPASI & HAK ASASI 15. MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS