PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
Advertisements

PENGELOLAAN TERPADU SDA DAN OTDA OLEH AHYAR ISMAIL DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN.
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
Chaeruddin Hasyim, SKM. M.,Si
Aspek Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan DAS HUMBAHAS
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
Oleh: LAKSMI DHEWANTHI
Otonomi Daerah.
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
KRISIS EKONOMI DI AMERIKA
Visi pembangunan lingkungan hidup
KEBIJAKAN NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN AMDAL Oleh : ABDUL RAZAK.
ANALISIS PADA INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN
KOMITMEN NASIONAL terhadap PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Oleh : HA LATIEF BURHAN Dewan Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur 2008.
AMDAL Oleh : Nastain, ST., MT.
PENGANTAR ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
Kebijakan Badan Nasional PenanggulangAn Bencana dalam Perlindungan
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Hutang Luar Negeri.
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
`PENGELOLAAN PERKEBUNAN`
KEBIJAKSAAN NASIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
Status dan Kedudukan Pengertian Bank Indonesia, menurut pasal 4 ayat (3) UU no 3/2004 ; “ Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dgn undang-undang.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KELOMPOK 8 Aini maskuro ( ) Halimatus sa’diyah ( )
Kuliah 2 ARTI DAN PERAN AMDAL.
AKUNTABILITAS BIROKRASI
PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN
Oleh Dr. Ir. Ihwan Sudrajat MM Surakarta, 3 Agustus 2016
Bab 10 Strategi Pengelolaan Lingkungan
KOPERASI.
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
KEDUDUKAN dan RUANG LINGKUP
SISTIM EKONOMI INDONESIA
Lingkungan Hidup.
HUBUNGAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN SEKITAR
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
BAB 1 KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Etika Lingkungan
MEMPERJUANGKAN MASYARAKAT YANG ADIL, DAMAI DAN SEJAHTERA
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Perlindungan dan Pengelolaan LH UU RI No. 32 Tahun 2009
STRATEGI PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
HUKUM LINGKUNGAN trisnadi widyaleksono cp
ANALISIS LINGKUNGAN LINGKUNGAN
KONSEPSI DAN PERAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
ASSALAMUALAIKUM .
MASALAH LINGKUNGAN.
Pemanfaatan SDA dengan Pembangunan Berkelanjutan
MASA AKHIR ORDE BARU.
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
Bagian 4 Hukum dan Undang-Undang Kepariwisataan
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
KELOMPOK 8 Aini maskuro ( ) Halimatus sa’diyah ( )
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEDUDUKAN & RUANG LINGKUP
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
PERLINDUNGAN KESEHATAN PADA PEKERJA PEREMPUAN Disampaikan pada PERINGATAN INTERNATIONAL WOMEN’S Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Kesehatan.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
Transcript presentasi:

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN AMDAL Oleh: Nastain, ST., MT

KONDISI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (SAAT INI) Status dan kecenderungan kualitas LH dan SDA dalam keadaan buruk dan terus menerus menurun Prinsip-prinsip pelestarian LH hidup belum mendapat tempat yg layak. Kelembagaan pelestarian LH belum   mampu untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Kesadaran lingkungan masih bersifat pasif Adanya multi krisis, otonomi daerah dan munculnya masalah lingkungan baru.

Bencana Alam = Bencana Lingkungan

KENDALA YANG DIHADAPI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN Peruntukan PAD tanpa mengindahkan prinsip transgenerasi (generasi penerus). Penguatan Kelembagaan dan SDM di bidang PLH memerlukan biaya yang mahal. Lemahnya kemampuan dan kemauan para birokrasi untuk melaksanakan PLH Kurangnya peran masyarakat Kurangnya kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum di pusat dan daerah.

Kebijakan Nasional PLH UUD 1945, pasal 33 ayat 4 UU (No 23/1997, 32/2004, dll) Peraturan2 pemerintah Keputusan2 Presiden, dan Rencana aksi, program dan kegiatan KLH

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Keseimbangan 3 Pilar Pembangunan

Pembangunan Berkelanjutan Lima Tujuan Pokok: Membantu kaum miskin  orang miskin tak punya pilihan lain utk merusak lingkungan Pembangunan atas kekuatan sendiri, yg dipagari oleh daya dukung LH Pembangunan dengan biaya efektif Perbaikan lingkungan kesehatan Pembangunan yang bersifat pada inisiatif rakyat

Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan Prinsip keadilan inter dan antar generasi Prinsip kehati-hatian Prinsip internalisasi dampak lingkungan eksternal yang ditimbulkan Prinsip keberlanjutan pemanfaatan Prinsip pencemar membayar