INDRIYATNO BANYUMURTI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Advertisements

Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
Keterbukaan Informasi Publik
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
BAGAN ORGANISASI PUSAT INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU Nomor 14 Tahun 2008)
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
Disampaikan: Martan Kiswoto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ADMINISTRASI PPID DAN ATASAN PPID.
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
Kiprah PPID Kab.Kulon Progo Dalam Layanan Informasi Publik oleh : Rudy Widiyatmoko,S.Sos PPID Kab. Kulon Progo.
JURNALISTIK MEDIA ONLINE
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Fase Perkembangan e-Gov & Inovasi Layanan Masyarakat (G2C)
implementasi UNDANG-UNDANG nO 14 tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik
Sistem Layanan Informasi Publik
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
POKOK POKOK UNDANG UNDANG KIP DAN BUDAYA DOKUMENTASI
PENGEMBANGAN E GOVERMENT
Sistem Layanan Informasi Publik
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
Hak Memperoleh Informasi
RESPON TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMINFO KOTA BIMA
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
Manfaat dan Ruang Lingkup e-Government
Standart Format Konten PPID
SOSIALISASI UU NO. 14 TAHUN 2008 : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) Undang-Undang No.14 Tahun 2008
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR UU KIP Ketty Tri Setyorini.
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
Media Pembelajaran Berbasis Web Interaktif
Komputer dalam Pemerintahan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TINJAUAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)
Keterbukaan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
PELAYANAN PUBLIK DIAN ISKANDAR.
Peningkatan Penggunaan Teknologi Digital Dalam Sistem Pelayanan Publik
Pengelolaan Web Info Publik ITB
TEHNIK PELAPORAN DIP OLEH : SUMARNI, S.Pd
DASAR HUKUM, TANTANGAN DAN STRATEGI PPID Surabaya, 25 Juli 2016 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR PPID PROV.JATIM Agus dm.
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
Pengelolaan Web Info Publik ITB
PPID KOTA MADIUN JL. PAHLAWAN NO.37 KOTA MADIUN
POKOK-POKOK PEMIKIRAN UU KIP DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Keterbukaan Informasi Badan Publik / OPD ?
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Pengelolaan Sistem Informasi pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Jakarta, 27 Februari 2018.
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
APJII SEKILAS APJII adalah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yangberdiri sejak tahun APJII ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
STRATEGI MEMPERCEPAT KETERBUKAAN INFORMASI
Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
Transcript presentasi:

INDRIYATNO BANYUMURTI 0813 21097694 banyumurti@chelonind.com banyumurti at ->

Perubahan Paradigma DULU SEKARANG Informasi tertutup, kecuali yang dibuka Informasi terbuka, kecuali yang ditutup (dikecualikan) Terbuka itu berbahaya Terbuka itu memberi peluang Masyarakat mencari Informasi Informasi mencari Masyarakat Sumber Informasi: Institusi dan Media Sumber Informasi: Setiap Orang

PERAN TIK Memudahkan penyampaian informasi publik Memudahkan pengelolaan informasi publik Mempercepat pelayanan informasi publik Dapat menjangkau lebih banyak audiens Meningkatkan partisipasi masyarakat  meningkatkan kepercayaan masyarakat

INTERNET

88.1 MILLION 73 JUTA ONLINE POPULATION in INDONESIA Source: APJII, 2015

PENGGUNA INTERNET 4.2 7.3 18.6 5.9 52.0 juta juta KALIMANTAN SULAWESI SUMATERA juta 52.0 NUSA TENGGARA, PAPUA, MALUKU juta JAWA BALI Source: APJII, 2015

PERANGKAT 14% 32% 13% 85% TELEPON SELULER PC/KOMPUTER LAPTOP/NOTEBOOK TABLET Source: APJII, 2015

Media Sosial untuk Diseminasi Informasi Publik

“We have to be where the people are if we want to reach them” Ines Mergel Associate Professor of Public Administration and International Affairs Syracuse University

Aktivitas Online Source: APJII, 2015

SITUS WEB

Badan Publik wajib: … e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara (pasal 4 – Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010)

Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat (Pasal 20 - Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010)

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala informasi tentang profil Badan Publik ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik ringkasan laporan keuangan ringkasan laporan akses Informasi Publik informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (Pasal 11 – PERKI 1 / 2010)

Aspek yang perlu diperhatikan Audience Content Usability Interactivity Innovation

Strategi Membangun Situs Dibaca Pahami Pembaca Komunikasi Interaktif Isi Bermanfaat Kelayakan Situs Terus Berinovasi Business Plan 2008  Page 26

Kekurangan Umum Situs Pemerintah sebagai Media Informasi Data tidak update Halaman Belum Selesai Minim Data Kontak/Tidak Interaktif Belum memahami kebutuhan pembaca “Belum” menjadi Portal Resmi Tidak Nyaman Dibaca Ada Fitur yang tidak berfungsi baik Situs Pemerintah

Sistem informasi

Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (Pasal 7- UU KIP)

SISTEM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Yang harus dipersiapkan.... Infrastruktur Aplikasi Proses Bisnis Lembaga Struktur & Prosedur Informasi Relasi Objek Informasi Basis data SDM Yang harus dipersiapkan....

TERIMA KASIH /banyumurti @banyumurti Indriyatno Banyumurti www.chelonind.com www.relawan-tik.org TERIMA KASIH Indriyatno Banyumurti banyumurti@chelonind.com 0813 21097694 www.banyumurti.net /banyumurti @banyumurti