Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (Menurut UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) Oleh : Novia Kencana, MPA Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri
Pengantar Keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dana perimbangan diatur di dalam peraturan pemerintah No.55 tahun 2005
Pengertian Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Dana perimbangan bertujuan mengulangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar-pemerintah daerah Dana perimbangan juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah dan antara pemerintahan daerah
Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintahan daerah Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
MACAM-MACAM DANA PERIMBANGAN Dana perimbangan terdiri atas : Dana bagi hasil Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN
UU NO.33 Thn 2004
SEKIAN DAN TERIMA KASIH