KONSEPSI BERBASIS MASYARAKAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
WASPOLA W ater supply A nd S anitation POL icy and A ction planning project Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kerja Sektor Air Minum dan Penyehatan.
PENGELOLAAN TERPADU SDA DAN OTDA OLEH AHYAR ISMAIL DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN.
POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ.
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Disampaikan oleh: Direktur Permukiman dan Perumahan, Bappenas
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Satryo Soemantri Brodjonegoro Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Pamsimas Komponen B Kementerian Kesehatan RI.
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
70 % air tanah tercemar. 75 % air sungai tercemar.
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
PAMSIMAS II: Komponen Kesehatan
PERAN PENDEKATAN DAN STRATEGI SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DALAM MENDUKUNG PAMSIMAS Waka CPMU Ditjen PP dan PL Kementerian Kesehatan RI Disampaikan.
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
PENGERTIAN PROYEK Proyek  kegiatan investasi terhadap sumberdaya yang ada, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi individu atau masyarakat seluruhnya.
Perubahan dan Perkembangan
Perubahan dan Perkembangan
ANALISIS PADA INTEGRASI PERTIMBANGAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Tahun Pendapatan Nasional (milyar Rupiah) ,6 612,7 630, ,9 702,3 801,3 815,7 Daya, Secara etimologis.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Pertemuan 4
Organisasi Proyek (Modul 5).
ANGGARAN PERUSAHAAN BUDI SULISTYO.
INDII WATSAN GRANT PROGRAM
SOSIALISASI TINGKAT KABUPATEN PROGRAM PAMSIMAS III TAHUN 2017 Disampaikan Oleh: REGIONAL OVERSIGHT MANAGEMENT SERVICE (ROMS) – 16 PROVINSI SULAWESI TENGAH.
Direktur Pengembangan PLP
ANALISIS STAKEHOLDER MK Manajemen Proyek S1.
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
PT. INDULEXCO Consulting Group
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
RPP PENYELENGGARAAN SPAM
PERAN KORKOT.
Penganggaran Sektor Publik
MENGELOLA KONFLIK DALAM PROYEK
KEBIJAKAN DAN KONSERVASI SDA
PEREKONOMIAN INDONESIA
ANALISIS BIAYA-MANFAAT PROYEK PERTEMUAN I : PENGERTIAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP, ASPEK, DAN KEGUNAAN BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL.
Manajemen SDM: Mengelola Karyawan
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Semester VII/Kelas A, B, C
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ENDRI SANOPAKA, S.Sos STISIPOL RAJA HAJI
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
PENGANGGARAN SEKTOR ORGANISASI PEMERINTAHAN
PENDAMPINGAN.
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
Sistem Bisnis Terintegrasi (Integrated Business System)
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK (PROJECT BASED LEARNING)
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENDUKUNG SISTEM INFORMASI
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PENGEMBANGAN DAN PENGORGANISASIAN MASYARAKAT ( PPM )
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
Kementerian PPN/ Bappenas
Pendampingan Implementasi
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Petunjuk Pengelolaan PATBM
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DESENTRALISASI MENGALIHKAN KENDALI MANAJEMEN KEUANGAN KEDAERAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH YANG SEHAT 1 a B.
Transcript presentasi:

KONSEPSI BERBASIS MASYARAKAT APA ITU BERBASIS MASYARAKAT??

DEFINISI DAN KARAKTERISTIK BERBASIS MASYARAKAT Berbasis masyarakat  masyarakat sebagai pengambil keputusan pada semua aspek penting dalam perencanaan dan pembangunan sistem AMPL dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan sistem AMPL. Karakteristik Masyarakat memutuskan  pilihan teknologi, bentuk layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk pengaturan. Masyarakat bertanggungjawab  pemeliharaan, pengaturan, mengatur organisasi pengelola, dan mendanai

PERSYARATAN DASAR Masyarakat memiliki: Kemampuan mengelola mempunyai keahlian kemampuan membayar Keinginan mengelola adanya kebutuhan kesediaan membayar manfaat penerimaan  teknologi, layanan

PERAN PEMERINTAH Peran  tempat bertanya, bimbingan teknis, keuangan, menyediakan regulasi, dll Kapasitas  kemampuan berkomunikasi, fleksibel, mendorong dan memotivasi masyarakat Kebutuhan  peningkatan kapasitas (pelatihan) Paradigma  lebih pada proses dan bukan target, lebih pada keberlanjutan dan bukan membangun fasilitas, pendekatan terpadu melibatkan semua pihak berkepentingan (pemerintah, LSM, swasta, masyarakat).

BENTUK DUKUNGAN Fungsi Skala Nas Prop Kab Masy Kebijakan Peraturan Koordinasi Departemen dan donor Strategi dan Petunjuk Pemantauan Dukungan dana Peningkatan kapasitas Perencanaan Pelaksanaan Pengelolaan

MENGAPA BERBASIS MASYARAKAT??

Rural Water Supply and Sanitation, and Sector Project (RWSS)

Rural Water Supply and Sanitation, and Sector Project (RWSS) Pembelajaran Ketika masyarakat tidak membutuhkan bukan menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan tidak dilatih tidak berkeinginan berkontribusi baik untuk investasi awal maupun biaya pemeliharaan maka usaha pembangunan AMPL akan sia-sia

AIR MINUM DAN SANITASI TIDAK MENJADI PRIORITAS Air Minum dan Penyehatan Lingkungan bukan prioritas bagi pemerintah dan legislatif Tergambarkan pada alokasi dana yang sangat minim

MENGAPA BERBASIS MASYARAKAT Kekurangpahaman pemerintah (akan potensi masyarakat) karena fokus pada fasilitas (target oriented) daripada pelayanan (demand oriented) kurang dukungan politis Desentralisasi/otonomi Pelayanan mendekat pada masyarakat sehingga peran pemerintah tidak hanya sebagai penyedia  tetapi juga fasilitator, koordinator, dan pendukung

IMPLIKASI DARI BERBASIS MASYARAKAT?

KEUNTUNGAN Sistem  sesuai kebutuhan layanan  kebutuhan dan kemampuan ketergantungan  rendah sistem pembayaran dan iuran  sesuai kemampuan kemampuan masyarakat  meningkat pemilikan aset  milik masyarakat, hak kelola pengembangan selanjutnya kepercayaan  meningkat

KERUGIAN komitmen masyarakat  sementara didominasi oleh elite pengaturan keuangan bermasalah konflik antar pengelola dan pemerintah desa ketergantungan pada fasilitator

IMPLIKASI BAGI PEMERINTAH Positif Beban  tugas rutin pemeliharaan dan perbaikan, serta penagihan iuran berkurang Kualitas perencanaan  membaik Kemampuan pelayanan  membaik Ketersediaan dana pembangunan sistem baru  lebih banyak Negatif Psikologis  kehilangan kekuasaan, status Butuh waktu yang lebih banyak Standarisasi pendekatan lebih sulit Dukungan pelayanan lebih kompleks