KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG NOTA KESEPAHAMAN   ANTARA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : 3/SKB/III/207 Nomor : B/26/III/2017 TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG

PD HARI INI JUMAT, TANGGAL TUJUH BELAS, BULAN MARET, TAHUN DUA RIBU TUJUH BELAS, YG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI:   (1) SOFYAN A. DJALIL, SELAKU MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN), BERKEDUDUKAN DI JALAN SISINGAMANGARAJA 2, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA. (2) JENDERAL POLISI DRS. M. TITO KARNAVIAN, M.A., PH.D, SELAKU KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), BERKEDUDUKAN DI JALAN TRUNOJOYO 3, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, SELANJUTNYA SECARA BERSAMA-SAMA DISEBUT PARA PIHAK, TERLEBIH DAHULU MENERANGKAN HAL-HAL SBB:   BAHWA PIHAK PERTAMA MERUPAKAN KEMENTERIAN YG MEMPUNYAI TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG; DAN BAHWA PIHAK KEDUA MERUPAKAN ALAT NEGARA YG BERPERAN DLM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, SERTA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DLM RANGKA TERPELIHARANYA KEAMANAN DALAM NEGERI.

DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BERIKUT:   UU NOMOR 1 THN 1946 TTG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, BESERTA PERUBAHANNYA; UU NOMOR 5 THN 1960 TTG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA; UU NOMOR 8 THN 1981 TTG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA; UU NOMOR 31 THN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DGN UU NOMOR 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 31 THN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI;  UU NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;  UU NOMOR 26 THN 2007 TTG PENATAAN RUANG;  UU NOMOR 5 THN 2014 TTG APARATUR SIPIL NEGARA; UU NOMOR 30 THN 2014 TTG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 THN 1983 TTG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DGN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 THN 2010; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 THN 1997 TTG PENDAFTARAN TANAH; 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 THN 2008 TTG TATA CARA PELAKSANAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 THN 2015 TTG KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG;  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 THN 2015 TTG BADAN PERTANAHAN NASIONAL;  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 THN 2016 TTG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 THN 2016 TTG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR;  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 THN 2017 TTG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 THN 2010 TTG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLOSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;  INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 THN 2016 TTG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL;  PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA NOMOR 3 THN 1997 TTG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 THN 1997 TTG PENDAFTARAN TANAH;  PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 13/PRT/M/2009 TTG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENATAAN RUANG;  PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 THN 2010 TTG MANAJEMEN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI;

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 THN 2010 TTG KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN PENYIDIKAN BAGI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL; PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 THN 2012 TTG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA; PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 THN 2014 TTG PANDUAN PENYUSUNAN KERJA SAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 THN 2016 TTG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN; KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 480/KEP-25.1/XI/2016 TTG TIM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH; DAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 126/KEP-28/II/2017 TTG UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL. BERDASARKAN HAL-HAL TSB DI ATAS, PARA PIHAK SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG MELALUI NOTA KESEPAHAMAN INI, DGN KETENTUAN SBB:

BAB I   MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1 (1) MAKSUD DARI NOTA KESEPAHAMAN INI, SBG PEDOMAN PARA PIHAK DLM RANGKA KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG UNTUK MENANGANI KASUS AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MASALAH PUNGUTAN LIAR, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH, SERTA PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH ASET POLRI. (2) TUJUAN DARI NOTA KESEPAHAMAN INI, UNTUK TERWUJUDNYA KERJA SAMA BAGI PARA PIHAK DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG, GUNA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DLM PENANGANAN KASUS AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MASALAH PUNGUTAN LIAR, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH, SERTA PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH ASET POLRI.

BAB II   RUANG LINGKUP PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN INI MELIPUTI: TUKAR MENUKAR DATA DAN/ATAU INFORMASI; PEMBERANTASAN MAFIA TANAH; PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR; PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH ASET POLRI; PENEGAKAN HUKUM; BANTUAN PENGAMANAN; DAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA.

TUKAR MENUKAR DATA DAN/ATAU INFORMASI BAB III   PELAKSANAAN BAGIAN KESATU TUKAR MENUKAR DATA DAN/ATAU INFORMASI PASAL 3 PARA PIHAK SALING MENUKAR DATA DAN/ATAU INFORMASI DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG DLM RANGKA MENANGANI KASUS AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MASALAH PUNGUTAN LIAR, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MAFIA TANAH, SERTA PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH ASET POLRI. PARA PIHAK WAJIB BERTANGGUNG JAWAB MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI.

PEMBERANTASAN MAFIA TANAH BAGIAN KEDUA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH   PASAL 4 (1) PARA PIHAK MELAKUKAN PEMBERANTASAN TERHADAP MAFIA TANAH DGN MEMBENTUK TIM TERPADU SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. PEMBENTUKAN TIM TERPADU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DIBENTUK DI TINGKAT PUSAT, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA. PEMBENTUKAN TIM TERPADU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEJAK DITANDATANGANINYA NOTA KESEPAHAMAN.

PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR BAGIAN KETIGA PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR   PASAL 5 (1) PARA PIHAK MELAKUKAN PEMBERANTASAN TERHADAP PUNGUTAN LIAR DGN MEMBENTUK TIM TERPADU SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. PEMBENTUKAN TIM TERPADU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DIBENTUK DI TINGKAT PUSAT, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA. PEMBENTUKAN TIM TERPADU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEJAK DITANDATANGANINYA NOTA KESEPAHAMAN.

PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH ASET POLRI BAGIAN KEEMPAT PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH ASET POLRI   PASAL 6 (1) PARA PIHAK MEMBENTUK TIM TERPADU PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH ASET POLRI YG BERTUGAS MENGKAJI DAN MENYUSUN SKALA PRIORITAS PERCEPATAN SERTIFIKASI. PEMBENTUKAN TIM TERPADU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DIBENTUK DI TINGKAT PUSAT, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA. PEMBENTUKAN TIM TERPADU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DILAKSANAKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEJAK DITANDATANGANINYA NOTA KESEPAHAMAN.

BAGIAN KELIMA PENEGAKAN HUKUM   PASAL 7 PARA PIHAK SALING MENYAMPAIKAN INFORMASI DAN/ATAU LAPORAN TTG ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG, DAN TINDAK PIDANA LAINNYA. PARA PIHAK WAJIB MELAKUKAN GELAR PERKARA UNTUK MENETAPKAN KASUS PIDANA, KASUS PERDATA DAN/ATAU ADMINISTRASI NEGARA, DLM HAL ADANYA INFORMASI DAN/ATAU LAPORAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1).

BAGIAN KEENAM BANTUAN PENGAMANAN   PASAL 8 (1) PIHAK PERTAMA DPT MEMINTA BANTUAN PENGAMANAN KEPADA PIHAK KEDUA, YG DISAMPAIKAN MELALUI PERMINTAAN SECARA TERTULIS. ATAS PERMINTAAN PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA MEMBERIKAN BANTUAN PENGAMANAN DLM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PIHAK PERTAMA. DALAM KEADAAN TERTENTU DAN/ATAU MENDESAK, PERMINTAAN BANTUAN PENGAMANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DPT DISAMPAIKAN SECARA LISAN SELANJUTNYA DITINDAKLANJUTI SECARA TERTULIS. BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PENGAMANAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DILAKSANAKAN SESUAI KESEPAKATAN PARA PIHAK DGN TETAP MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BAGIAN KETUJUH PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA   PASAL 9 (1) PARA PIHAK MELAKUKAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA. (2) PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, WORKSHOP, SEMINAR, ATAU KEGIATAN LAIN YG DISEPAKATI.

BAB IV   SOSIALISASI PASAL 10 NOTA KESEPAHAMAN INI DISOSIALISASIKAN OLH PARA PIHAK GUNA DIKETAHUI DAN DILAKSANAKAN BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH. SOSIALISASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DAPAT DILAKUKAN SENDIRI-SENDIRI ATAU BERSAMA-SAMA OLH PARA PIHAK. SASARAN SOSIALISASI MELIPUTI: APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL; PEGAWAI NEGERI PADA POLRI; DAN PEMANGKU KEPENTINGAN.

BAB V   PENANGGUNG JAWAB PASAL 11 PENANGGUNG JAWAB NOTA KESEPAHAMAN INI DILAKSANAKAN OLEH PARA PIHAK DENGAN MENUNJUK WAKIL-WAKILNYA. (2) WAKIL PARA PIHAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1): PIHAK PERTAMA SEKRETARIS JENDERAL; INSPEKTUR JENDERAL; DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG; DIREKTUR JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN; DIREKTUR JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN; DIREKTUR JENDERAL PENATAAN AGRARIA; DIREKTUR JENDERAL PENGADAAN TANAH; DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH; DAN DIREKTUR JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA, PEMANFAATAN RUANG DAN TANAH;

PIHAK KEDUA   INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; ASISTEN OPERASI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; DAN ASISTEN LOGISTIK KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB VI   TINDAK LANJUT PASAL 12 NOTA KESEPAHAMAN INI AKAN DITINDAKLANJUTI OLEH PARA PIHAK DGN MENYUSUN PEDOMAN KERJA YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DAN BAGIAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI NOTA KESEPAHAMAN INI SERTA MEMBENTUK TIM PERUMUS. TIM PERUMUS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), KEANGGOTAANNYA TERDIRI DARI WAKIL PARA PIHAK. PEDOMAN KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DISELESAIKAN PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN TERHITUNG SEJAK DITANDATANGANINYA NOTA KESEPAHAMAN INI.

MONITORING DAN EVALUASI BAB VII   MONITORING DAN EVALUASI PASAL 13 PARA PIHAK MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN INI SECARA BERKALA PALING SEDIKIT 1 (SATU) KALI DALAM SETAHUN DAN/ATAU SESUAI DGN KEBUTUHAN. BAB VIII PEMBIAYAAN PASAL 14 SEGALA BIAYA YG TIMBUL BERKENAAN DGN PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN INI DIBEBANKAN KEPADA ANGGARAN PARA PIHAK SECARA PROPORSIONAL SESUAI DGN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB IX   KETENTUAN LAIN BAGIAN KESATU ADDENDUM PASAL 15 HAL-HAL YG BELUM DIATUR DLM NOTA KESEPAHAMAN INI AKAN DIATUR KEMUDIAN OLH PARA PIHAK DLM SUATU ADDENDUM YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI NOTA KESEPAHAMAN INI. ADDENDUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), HANYA DAPAT DILAKUKAN ATAS PERSETUJUAN PARA PIHAK. BAGIAN KEDUA PERBEDAAN PENAFSIRAN   PASAL 16 APABILA DI KEMUDIAN HARI TERJADI PERBEDAAN PENAFSIRAN DLM PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN INI AKAN DISELESAIKAN OLH PARA PIHAK SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.

BAGIAN KETIGA JANGKA WAKTU   PASAL 17 NOTA KESEPAHAMAN INI BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 5 (LIMA) THN TERHITUNG SEJAK TGL PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN. NOTA KESEPAHAMAN INI DAPAT DIPERPANJANG SESUAI DGN KEBUTUHAN BERDASARKAN PERSETUJUAN PARA PIHAK, DGN TERLEBIH DAHULU DILAKUKAN KOORDINASI PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SEBELUM BERAKHIR MASA BERLAKUNYA NOTA KESEPAHAMAN. NOTA KESEPAHAMAN INI DAPAT DIAKHIRI SEBELUM JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), DENGAN KETENTUAN PIHAK YG BERMAKSUD MENGAKHIRI NOTA KESEPAHAMAN WAJIB MEMBERITAHUKAN MAKSUD TSB SECARA TERTULIS KEPADA PIHAK LAINNYA, PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SEBELUM BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN.

Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D BAB X   PENUTUP PASAL 18 NOTA KESEPAHAMAN INI DIBUAT DAN DITANDATANGANI PD HARI, TANGGAL, BULAN DAN TAHUN SEBAGAIMANA TSB PADA AWAL NOTA KESEPAHAMAN, DLM RANGKAP 2 (DUA) ASLI MASING-MASING BERMETERAI CUKUP, DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YG SAMA SETELAH DITANDATANGANI OLH PARA PIHAK. PERTAMA,   SOFYAN A. DJALIL PIHAK KEDUA,    Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D JENDERAL POLISI