Berbagi Pengetahuan pada Inisiatif Pemasaran Beras Organik

UU Desa dan Arah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Desa Terkait Pemanfaatan Data Base Partisipatif.
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
MODEL KEMITRAAN USAHA AGROINDUSTRI JAGUNG
DIREKTORAT KPM DITJEN PMD. Hal Pokok yang Termuat Dalam Profil Desa dan Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
BAB 7 Otonomi Daerah.
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANGKULIRANG BERBASIS MASYARAKAT
Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP Zainal Abidin, S.Pi, MP, M.BA
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Konsep Pengembangan Wilayah
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY
BUMDESA sebagai KEKUATAN BARU EKONOMI DI DESA
MEMBANGUN UMKM yang UNGGUL dengan ‘e-Commerce”
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KELOMPOK I Profil Indonesia dengan kondisi sosial ekonomi 12% (ekonomi atas), 40% (ekonomi menengah) dan 48% (golongan ekonomi bawah). Menurut anda apakah.
AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
PEREKONOMIAN INDONESIA
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DIY
SISTEM PERBANKAN INDONESIA
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
PERUBAHAN DAN PERTUMBUHAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA
BAHAN KULIAH MANAJEMEN STRATEGIK PADA PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
PROSPEK DAN POTENSI UKM.
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
ORGANISASI BUMDES DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
PEMBANGUNAN USAHA KECIL MENENGAH & KEMITRAAN
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA UKM ( Studi Kasus, “ Jurnal Koperasi dan UKM”, ) mustikalukmanarief.
PENGEMBANGAN INDUSTRI & STRATEGI INDUSTRIALISASI
AKUNTABILITAS KINERJA
BAHAN KULIAH MANAJEMEN STRATEGIK PADA PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
DEFINISI Otoritas Jasa Keuangan / OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang.
PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2018.
Isu Komoditas Sapi Potong Merupakan isu terbesar
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
MSDM Indonesia dalam MEA
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
KESIAPAN UMKM BABEL MENJALANKAN MEA
DESTINASI PARIWISATA PERWILAYAHAN DAYA TARIK WISATA AKSESIBILITAS
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP Dr. Ir. Edi Susilo, MS
Universitas Kanjuruhan Malang
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM RANGKA PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) TAHUN 2013.
Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
POTENSI INVESTASI DI KABUPATEN GRESIK, KARENA: POSISI YANG STRATEGIS POTENSI EKONOMI KETERSEDIAAN LAHAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN INFRASTRUKTUR.
Semangat pagi Semoga kita tetap semangat mengikutii diklat ini.
1.UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP No : 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUNo: 6/ 2014 tentang Desa 3. PP No : 47/2015 tetang perubahan.
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.