Progress Update Penguatan Kebijakan Promosi Kesehatan terkait Akreditasi Puskesmas dan Sertifikasi Tenaga Promosi Kesehatan

Latar Belakang UU Kesehatan no. 36/2009 – “Paradigma sehat” - mengutamakan Promotif - Preventif. UU no. 24/2004 (SJSN)  UKP (Upaya Kesehatan Perorangan)  promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Permenkes 75/2014  manajemen Puskesmas (registrasi dan akreditasi). Target 2019: 25% Puskesmas memiliki tenaga promosi kesehatan tersertifikasi.

Tujuan Studi Peta isu kebijakan Implementasi promosi kesehatan di Puskesmas Pengetahuan, sikap dan praktek kesehatan di masyarakat. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan.

Milestones #01 TORs for all program activities 25 Sep 2014 #02 Research design development 29 Sep 2014 #03 Multi Stakeholder Forum 1 24 Oct 2014 #04 Instrument development, training, testing, revision 10 Nov 2014 #05 Multi stakeholder Forum II 30 Nov 2014 (12 Dec 2014) #06 Field Survey #07 Data processing & analysis 10 Dec 2014 (tbd) #08 Work shop / Initial Advocacy (MSF III) 15 Jan 2015 #09 Policy Paper & Final Report 30 Jan 2015

MSF 1 – Tk. Nasional Bandung, 22 Okt 2014 Peserta: Hasil: Depkes dan BKKBN tingkat Nasional, Propinsi Jabar, Kabupaten (Sumedang & Cirebon) BPJS tingkat Nasional dan Propinsi Jabar Program EMAS Propinsi Jabar dan Kabupaten Cirebon Hasil: Pihak terkait memahami dan mendukung tujuan studi Teridentifikasinya isu koordinasi promosi kesehatan vertikal dan horizontal

MSF 2 – Tk. Kabupaten Sumedang, 19 Nov | Cirebon, 25 Nov 2014 Peserta: Dinkes: Kepala dinas, Ka. Bid dan Ka. Sie Promkes, BKKBN: Kepala BKKBN, Ka.Bid- Advokasi/ KIE, Puskesmas: Kepala Puskesmas (2), tenaga Promkes (2), kader (2), tokoh masyarakat (2). BPJS, Program EMAS (Cirebon), media lokal (Sumedang) Hasil: Pemahaman isu kebijakan dan pelaksanaan Promkes di kabupaten & dukungan rencana kunjungan ke lapangan.

Survey Lapangan Sumedang, 20 Nov | Cirebon, 26 Nov 2014 Responden: In depth interview: Ka. Puskesmas/ Bidan koordinator/ Bidan desa, Petugas Promkes, PLKB/ TPD. FGD: Toma & kader, keluarga Hasil: Kunjungan ke 2 Puskesmas (2 desa/ Puskesmas) berjalan lancar, responden siap pada waktu yang ditentukan. Diperolehnya data sekunder dan informasi yang diperlukan. Penentuan lokasi  desa yang berprestasi.

Pembelajaran Perlu upaya tambahan untuk memastikan kehadiran pejabat pemerintah, khususnya dari pusat dan propinsi Format talk show dirasa efektif dan interaktif dibandingkan dengan presentasi oleh narasumber Diskusi dengan kelompok kecil efektif untuk menggali isu secara mendalam dari setiap peserta (semua yang hadir turut andil bicara dan menyumbangkan pemikiran) Waktu kegiatan bertepatan dengan tingginya kesibukan pejabat (akhir tahun anggaran). Perlu kontak intensif antara F2H dan panitia lokal Kehadiran perwakilan media lokal (TV dan Radio) memperkaya hasil MSF – (Sumedang)

Temuan BPJS telah mengambil peran Promosi Kesehatan dalam konteks UKP (Upaya kesehatan Perorangan)  berpotensi untuk dikembangkan. Akreditasi Puskesmas sudah di uji coba di beberapa Puskesmas  pedoman dari DinKes Propinsi Sebagian tenaga Promkes sudah mendapat sertifikasi pelatihan, tetapi belum menduduki Jabatan Fungsional (i.e. belum ada tunjangan). Fasilitasi Kebijakan Kabupaten Promosi Kesehatan, misalnya: Kawasan Tanpa Rokok, perubahan nomenklatur dana pajak/ cukai rokok untuk promkes.

Peluang Kolaborasi Pattiro: advokasi Dewan Kesehatan menjadi salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas. WRI: advokasi pelatihan KIP/K (komunikasi inter personal/ konseling) untuk bidan dan tenaga kesehatan. Presentasi hasil studi bersama health cluster  Departemen Kesehatan, BPJS, BKKBN.