PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
Advertisements

SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH
Rencana Bisnis Strategis BLU
RENCANA KERJA PEMERINTAH
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Oleh : Dr. Y. Harri Jalil, MM Neneng Barina, Sp.
Satuan Pendidikan : SMK Mata Pelajaran : Kewirausahaan Kelas/Semester : XI/1 Materi Pokok : Tujuan Dan Sasaran Usaha Pertemuan 4 2x45 Menit Kompetensi.
Merumuskan Visi dan Misi
STANDAR 2.
Efektivitas Organisasi (Pertemuan ke-2)
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
GOOD GOVERNANCE.
MANAJEMEN HASIL KARYA KEORGANISASIAN “EFEKTIVITAS ORGANISASI”
CORPORATE GOVERNANCE BY SUYATMI.
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
EFEKTIVITAS ORGANISASI
DDTK PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBRANA
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
ROAD MAP Kelompok IV Hardiman Maupe Ramlah Moh Guntur Nirwan Syahrul.
PERENCANAAN (planning)
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
BAB V SASARAN DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI
Interpretasi Klausul 5, ISO TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Performance Audit / Audit Kinerja
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Persyaratan Substantif, Teknis,
BAB IV PERENCANAAN.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
Langkah-Langkah Audit Manajemen
Lembaga Negara yang Independen
A. Kedudukan Evaluasi dalam Manajemen
PROSES MANAJEMEN OLEH : ADEK KURNIA ROZA, S.Kom.
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
PERENCANAAN Lecture 6 Disampaikan oleh: Dr. Ir. NUDDIN HARA.
Efektivitas Organisasi (Pertemuan ke-2)
Dasar – Dasar Perencanaan
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Semester VII/Kelas A, B, C
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Merumuskan Visi dan Misi
PERJANJIAN KINERJA.
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN STIE HAS
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
Merumuskan Visi dan Misi
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Keuangan Sekolah/Madrasah
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
SASARAN DAN EFEKTIVITAS ORGANISASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggung jawabkan dengan Karaktristik.
Efektifitas organisasi
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Balance Scorecard.
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
Transcript presentasi:

PENGUKURAN EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAHAN

EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ORGANISASI PEMERINTAH Efektivitas organisasi merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Efisiensi organisasi adalah sebuah konsep yang bersifat lebih terbatas dan menyangkut proses internal yang terjadi dalam organisasi. Efisiensi menunjukkan banyaknya input atau sumber yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Oleh karena itu, efisiensi dapat diukur sebagai rasio input terhadap output. Suatu organisasi yang mampu menghasilkan satu satuan output dengan menggunakan sumber yang jumlahnya sedikit dari yang digunakan oleh organisasi lainnya, dapat dikatakan sebagai organisasi yang lebih efisien. Pada beberapa organisasi, efektivitas dan efisiensi bisa saja tidak berhubungan sama sekali. Suatu organisasi bisa sangat efisien, tetapi tidak mampu mencapai tujuan ataupun sasaran yang dikehendakinya, misalnya karena organisasi itu memilih untuk membuat produk yang tidak laku di pasaran. Sebaliknya, suatu organisasi bisa mempunyai efektivitas yang tinggi, misalnya mampu mencapai sasarannya, tetapi tidak efisien. 4. Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam teori organisasi karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya, tetapi pengukuran efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sederhana. Banyak organisasi yang berukuran sangat besar dengan banyak bagian yang sifatnya saling berbeda. Bagian-bagian ini mempunyai sasarannya sendiri yang satu sama lain berbeda sehingga menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengukuran efektivitas, jangka waktu, dan proses perencanaan 2 2

DIMENSI PENDEKATAN SUMBER Kemampuan organisasi memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya tinggi. Kemampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat. Kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh. Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari. Kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. 3 3

PENDEKATAN PROSES Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efsiensi dan kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pendekatan proses tidak memperhatikan lingkungan organisasi, dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan organisasi. Pendekatan proses umumnya digunakan oleh penganut pendekatan neo-klasik (human relations) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara efektivitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. 4 4

PENDEKATAN HASIL Pendekatan hasil atau sasaran (goal approach) dalam pengukuran efektivitas memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan hasil adalah sasaran yang sebenarnya (operative goal). Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya akan memberikan hasil yang lebih realistis daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi (official goal). 5 5

PENDEKATAN CAMPURAN Pendekatan Campuran mencakup pengukuran pada sisi input, efisiensi proses transformasi dan keberhasilan dalam mencapai sasaran output. Dengan pendekatan ini diharapkan pengukuran yang dilakukan dapat memberikan gambaran mengenai seluruh dimensi dari efektivitas organisasi. Pendekatan Campuran berangkat dari kenyataan bahwa organisasi melakukan bermacam-macam kegiatan, dan mempunyai beberapa jenis output. Oleh karena itu, tidak mungkin pengukuran efektivitas organisasi dilakukan hanya dengan menggunakan kriteria tunggal atau pengukuran efektivitas terpaksa dilakukan dengan cara yang disesuaikan dengan sasaran maupun keadaan dari organisasi yang teliti. 6 6

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

FUNGSI LAKIP LAKIP merupakan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan amanahnya. LAKIP berfungsi sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mewujudkannya, instansi pemerintah hendaknya dapat menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan Sistem LAKIP, instansi pemerintah menjelaskan mengenai komitmen kinerja yang harus dicapainya secara lima tahunan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Rencana Strategis Instansi Pemerintah. Untuk memperlihatkan komitmen tahunan yang harus dicapainya, instansi pemerintah menjelaskan mengenai Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana strategis instansi pemerintah.

ARTI PENTING FUNGSI LAKIP Suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi atau instansi kepada pemberi wewenang atau mandat. Berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program /kebijakan dalam mewujudkan: (a) visi, (b) misi, (c) tujuan, (d) sasaran organisasi atau instansi pemerintah. LAKIP sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (public accountability) yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga. Media informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkutan. Salah satu fungsi manajemen tersebut adalah pelaporan. Dalam manajemen modern, pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan alat untuk evaluasi diri sendiri guna perbaikan manajemen itu sendiri. Demikian pula dengan LAKIP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi. 9

TUJUAN LAKIP Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan akuntabilitas ini lebih menonjolkan akuntabilitas manejerialnya. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi departemen /lembaga lainnya. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. 10

MANFAAT LAKIP Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 11

UNSUR-UNSUR YANG DINILAI DALAM LAKIP Pengungkapan Lingkungan Strategik. Pengungkapan Rencana Strategik. Pengungkapan Rencana Kinerja. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja. 12

TAHAP-TAHAP PENYUSUNAN AKIP Penyusunan Perencanaan Strategik. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja. Pelaporan. 13

SAMPAI JUMPA PADA TUTORIAL KE-8