PENGANGGARAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
Disajikan oleh Pat McMahon Penasehat Anggaran,
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN Sesi I
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SESI II Format Baru Belanja Negara Tiga Pilar Penganggaran
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PERTEMUAN 5.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Pembiayaan Pembangunan
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
SIKLUS APBN dan APBD.
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
Penganggaran Sektor Publik
KEBIJAKAN FISKAL.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN DAERAH PROSES PENYUSUNAN, KEBIJAKAN, SUBSTANSI DAN PROBLEMATIKANYA.
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM, Bappenas
Pembiayaan Pembangunan
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
TINJAUAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PENINGKATAN KEPEMIMPINAN APARATUR DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (S.A.I) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL.
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
PENGELLUARAN PEMERINTAH
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
ANGGARAN NEGARA.
A P B N.
HKN-4 & 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PENGELLUARAN PEMERINTAH
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Pajak Menjaga NKRI.
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
Arah dan Kebijakan Penganggaran Pusat dan Daerah Pada RPJM
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
TIPE ORGANISASI PROFIT MOTIF NON PROFIT MOTIF..
PENGELLUARAN PEMERINTAH
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
PENGELLUARAN PEMERINTAH
PENDAPATAN DAN PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Transcript presentasi:

PENGANGGARAN

ANGGARAN Anggaran negara : adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi: Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Stabilitas perekonomian Pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara

yg baru berdasar UU No.17 Th 2003 Latar Belakang AngaranBerbasis Kinerja Sistem Penganggaran yg lama (sebelum UU No.17 2003) Sistem Penganggaran yg baru berdasar UU No.17 Th 2003 Penegasan Peran DPR/DPRD dan Pemerintah dlm prosesan SUNTAP anggaran Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dlm Penganggaran Unified Budgeting Kerangka Pengeluaran jangka menengah dlm penyusunan anggaran Dibedakan : Belanja Rutin dan Pembangunan Dalam pelaksanaan Menimbulkan terjadi duplikasi Penumpukan Penumpukan Penyimpangan anggaran

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBN/APBD Sesuai UU No. 17 Tahun 2003 Penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah; Penegasan Peran DPR/DPRD dan Pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran; Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penggangaran; Penyempurnaan klasifikasi anggaran; Penyatuan anggaran (United Budget) Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah (RJPM) dalam penyusunan anggaran;

POKOK- POKOK REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Dalam penyusunan RPJM 2010-2014 dan RKAKL 2010-2014 harus sudah mengimplementasikan Pokok-pokok Reformasi Perencanaan Penganggaran Antara Lain ABK (Anggaran Berbasis Kinerja dengan persetif jangka Menengah

Kebijakan ditetapkan sbg baseline KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling Budget Implikasi anggaran 2011 2012 2013 2014 Kebijakan ditetapkan sbg baseline (R)APBN Prakiraan Maju Prakiraan Maju KPJM APBN 2011 RAPBN 2012 Prakiraan Maju 2013 Prakiraan Maju 2014 TA 2011 dan KPJM 2012 - 2014 T0 T+1 T+2 T+3 REALISASI 2011 APBN 2012 RAPBN 2013 Prakiraan Maju 2014 Prakiraan Maju 2015 TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015 T-1 T0 T+1 T+2 T+3