Bankrupt Landlords From Sea to Shining Sea

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA
Advertisements

PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
HUKUM BENDA MILIK NEGARA II
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK :
HAK GUNA BANGUNAN Kelompok 6: Tri Noprianto Sutanto Sahat Restu Sirait
Uang dan Lembaga Keuangan
KEWENANGAN BERHAK MANUSIA PRIBADI MEMPUNYAI KEWENANGAN BERHAK SEJAK IA DILAHIRKAN, BAHKAN SEJAK DALAM KANDUNGAN IBUNYA, ASAL IA LAHIR HIDUP APABILA KEPENTINGANNYA.
Pertemuan ke – 4 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
PUTUSNYA PERKAWINAN Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Administrasi Kepegawaian Kota Serang
PENSIUN Endah Setyowati.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
AKIBAT PERKAWINAN Hak dan kewajiban suami-istri Terhadap harta
PERSEROAN TERBATAS 1.
PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.
A. Syarat Materil : B. Syarat Formil Materil Umum/Absolut
Bea Perolahan Hak Atas tanah Dan Bangunan (BPHTB)
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Menurut PERATURAN PEMERINTAH RI No 10 Tahun 1983
AKIBAT PERKAWINAN & PUTUSNYA PERKAWINAN
Hukum kepailitan.
BIAYA Pertemuan 5.
Nama: NIM : Danang dwi Diky Anggi Rahmat Prasetya Satrio Wibowo Wiko Novi Andri ISU SOSIAL & ETIKA.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
SKMHT Notariil ?.
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Hak Memperoleh Informasi
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
DASAR-DASAR PERPAJAKAN, KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Uang dan Lembaga Keuangan
DASAR HUKUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
RANCANGAN PERKA KEPALA BKN
Uang dan Lembaga Keuangan
KEBIJAKAN PEMASARAN PERUMAHAN
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Pilihan Pilihan Badan Usaha
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN & TANAH
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
Utang dalam Kepailitan
Bankrupt Landlords From Sea to Shining Sea
Pertemuan 6 Materi pembelajaran :
MEKANISME PELAKSANAAN
STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM KEPEGAWAIAN DAN PERMASALAHANNYA
CONTOH PERUMUSAN NAMA JFU
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI.
PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN
Mata pelajaran : Kewirausahaan
HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PADA MATA KULIAH BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
Tujuan dan fungsi penulisan resensi
Lembaga Bank dan Keuangan
HUKUM PERKAWINAN Moh. Saleh Ismail.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Rahasia Kedokteran (Permenkes No.36/2012)
Oleh: Riyanto, SE., MM. [Widyaiswara Kementerian Keuangan RI]
Bersama memperbaiki negri. Data PA Kabupaten Malang pada Januari hingga Agustus 2016 menunjukkan terdapat perkara perceraian. Jika dirata-
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
Mendistribusikan dan Mempromosikan Produk
TATA CARA INSTAL APLIKASI KLINIK RUMAH INDONESIA
PEGADAIAN Lembaga Bank dan Keuangan Feby Handayani
Transcript presentasi:

Bankrupt Landlords From Sea to Shining Sea Fadlian Syaif Munirul Ichwan 135020401111051

Beberapa tahun yang lalu, mencuat ke permukaan kasus pengusiran  penghuni perumahan dinas di Komplek Kostrad, Kebayoran Lama; seorang pensiunan pegawai Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggugat Kepala BPKP karena tidak diperkenankan untuk membeli rumah dinas BPKP yang dibangunnya atas biaya sendiri; seorang nenek yang ingin memiliki rumah dinas milik Perum pegadaian yang ditempati atas nama suaminya,  kasusnya berlanjut sampai ke pengadilan, dan masih banyak kasus yang mencuat di media massa. Beberapa waktu yang lalu terungkap di koran Malang Pos bahwa terjadi tarik-menarik kewenangan terhadap rumah negara yang ditempati pensiunan. Di satu sisi aparatur negara yang mewakili negara ingin mengambil hak negara di lain pihak pegawai yang menempati rumah dinas ingin menempatinya.