Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
ANALISIS PROFIL DAN PETA MUTU PENDIDIKAN
Standar dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
PERTEMUAN 14 PENGEMBANGAN RPP 150 Menit.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
Kegiatan Statistik Kehutanan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Sesi 2 Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M)
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan.
EVALUASI DIRI SEKOLAH/MADRASAH (EDS/M)
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
PKB Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Alur Paparan Pendahuluan Kategori dan Mekanisme Penilaian
Sumber : Juknis Pengembangan KSM Hal.12
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
MATERI PELATIHAN Panduan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Dasar Pelaksanaan Perbaikan Mutu Berkelanjutan.
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Lesson Learned 2015.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
SPMP DISKUSI INTERAKTIF
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Standar Nasional Pendidikan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
PENGEMBANGAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENJELASAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI DAN MEKANISME DESK
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) di SATUAN PENDIDIKAN
PENILAIAN BERBASIS KELAS WAKTU: 75 MENIT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
RADAR PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN (PMP). KONDISI MUTU PENDIDIKAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016 TENTANG SARANA DAN PRASARANA Dari hasil Pemetaan Mutu Pendidikan.
HASIL DAN EVALUASI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2016 – 2017
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN NASIONAL
Evaluasi Pendataan Semester Genap
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan DITJEN GTK - KEMDIKBUD Bimtek Pengajar Diklat Penguatan Kepala Sekolah TEKNIK ANALISIS MANAJEMEN NARASUMBER.
Disajikan oleh. KOMAR HIDAYAT
Transcript presentasi:

Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Utara Maluku Utara Kalimanatan Barat Kalimantan Tengah

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) SEBAGAI ACUAN REGULASI 90 MENIT

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi PENGANTAR (5’) Tujuan: Peserta memahami kriteria pada 8 SNP Peserta dapat menetapkan kriteria pada 8 SNP yang memerlukan regulasi di tingkat Kabupaten/Kota Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi LANGKAH KEGIATAN Diskusi Sub Kelompok 30” Diskusi Kelompok 30” Pengantar 5” Presentasi & Diskusi 20” Penutup 5” Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi CURAH PENDAPAT (5’) Apakah yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan (SNP)? Ada berapa SNP? Apakah pemenuhan SNP di daerah Bapak/Ibu berjalan lancar? Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

DISKUSI SUB KELOMPOK (30’) Setiap Kabupaten /kota dibagi menjadi 2 sub kelompok) Sub kelompok I mencermati SNP nomor 1 – 4 pada PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan – sesuai kriteria/indikator dari BSNP Sub kelompok II mencermati SNP nomor 5 - 8 Setiap sub kelompok mencermati kriteria SNP yang menjadi tugas masing-masing Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

LANJUTAN DISKUSI SUB KELOMPOK (30’) Menetapkan kriteria SNP yang memerlukan regulasi di tingkat kabupaten/kota dan alasannya. Untuk memperkuat alasan dapat merujuk pada Lampiran PP_38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Menuliskan hasilnya pada LK 2 Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

LK (LEMBAR KERJA) 2: STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN No SNP Kriteria yang perlu dibuat regulasi Alasan 1 Isi 2 Kompetensi Lulusan 3 Pendidik dan tenaga kependidikan Kepala sekolah, Pegawas, penyebaran tenaga pendidik 4 Sarana Prasarana 5 Pengelolaan 6 Proses 7 Penilaian 8 Pembiayaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi DISKUSI KELOMPOK (30’) Setiap sub kelompok memaparkan hasil diskusinya dalam satu kelompok Kabupaten/Kota (paparan 10’, masukan sub kelompok lain 10’) Memperbaiki hasil dispok berdasar masukan sub kelompok lain (10’) sehingga diperoleh hasil kerja satu kelompok kabupaten/kota Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

PRESENTASI & DISKUSI (20’) Salah satu kelompok Kabupaten/Kota mempresentasikan hasil kerja kelompoknya (LK2), kelompok lain menanggapi /memberi masukan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi REFLEKSI (5’) Salah satu peserta diminta menyampaikan refleksi atas sesi yang telah berlangsung Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi PENGUATAN (5’) Fasilitator memberikan penguatan hasil diskusi Hasil kerja setiap kelompok kabupaten / kota dikumpulkan ke panitia Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi SNP (lanjutan) SNP terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian yang harus ditingkatkan secara berencana. Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi SNP (lanjutan) 8 standar nasional pendidikan ini kemudian dijelaskan lebih rinci dalam peraturan menteri. Pada 2008 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah menerbitkan rincian kriteria dan indikator dari 8 SNP . Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi SNP (lanjutan) SNP merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Untuk mencapai SNP dibutuhkan waktu dan sumberdaya yang memadai. Pemerintah daerah dapat menetapkan regulasi untuk pencapaian SNP di daerah Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi

RTL DAN EVALUASI SESI (10’) Salah satu peserta upaya lanjutan yang harus dilakukan agar regulasi pendidikan dapat dirumuskan dengan mengacu kepada kriteria/indikator SNP dan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/ Kota? Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Acuan Regulasi