3. Kebijakan Pemerintah dalam bidang keagamaan Suatu perkembangan baru muncul pada abad ke-19. Di berbagai wilayah di Indonesia, masyarakat petani juga banyak yang masuk agama Islam. Hal tersebut tentunya sangat memperkuat posisi para kiai, Pemerintah Belanda terlibat konflik dengan para penguasa Islam pribumi. Fenomena semacam itu terungkap dalam beberapa peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda, seperti perlawanan Diponegoro, perlawanan rakyat Banjarmasin, serta perlawanan rakyat Aceh. Dengan terjadinya perlawanan maka menjadi pelajaran bagi Belanda untuk mengubah kebijakannya terhadap kekuatan Islam, yakni mulai menyatukan diri
Secara lebih erat lagi dengan para penguasa Indonesia yang sekuler dan para pemimpin adat,dan menghormati kewenangan mereka atas daerah serta penduduk yang ada di bawah kekuasaannya. Di sepanjang sejarah penjajahan Belanda, ideologi Islam ternyata merupakan kekuatan sosial yang besar sekali peranannya dalam perlawanan terhadap kekuatan asing. Sehingga tidak mungkin dikembangkan hubungan negara Indonesia dengan negara Belanda. Oleh karena itu dalam menghadapi Islam penguasa kolonial dapat mengharapkan dukungan dari kaum adat, meskipun golongan tidak dapat menahan pengaruh perkembangan Islam maupun Modernisasi.
4. Kedudukan dan peran perempuan pada masa kolonial Gerakan kebangsaan Indonesia tidak hanya di bidang politik melainkan juga mencakup gerakan wanita. Tokoh yang memperjuangkan emansipasi wanita adalah Kartini. Yang dituliskan oleh suratnya pada tanggal 25 Mei 1899 yang menceritakan tentang kurangnya pengetahuan yang di berikan kepada wanita dan adanya adat yang melarang keras wanita keluar dari rumah dan di kawinkan secara paksa oleh kedua orang tuanya. Di Jawa Barat berdiri pula sekolah Raden Dewi Sartika, sekolahnya tersebar di berbagai kabupaten dan ada 9 sekolah gadis yang berarti 50 persen dari seluruh jumlah sekolah di Jawa Barat, dari usaha-usaha perseorangan muncullah gerakan wanita Indonesia.