HAK MILIK.

MENURUT HUKUM INDONESIA
HAK ATAS TANAH M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
INOVASI PELAYANAN PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BAB V HAK ATAS TANAH.

KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
HUKUM WAKAF Widhi handoko.
Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan M-12
ORDONANSI BEA BALIK NAMA Stbl.1924 No. 291
Hak Penguasaan atas Tanah
Pertemuan ke – 6 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
BADAN PENANAMAN MODAL Menu Utama.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
TATA NIAGA PERTANIAN (PEMASARAN).
Menentukan Objek Pajak BPHTB
Subjek Dan Tarif BPHTB Yeni Puspita, SE., ME.
Pertemuan ke – 7 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
ERFA MEIYANI, Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Penghitungan Pajak
Menentukan Saat dan Tempat Terutangnya BPHTB
DEPUTI BIDANG SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
ELFA DINUL FU'AIDYATI, Proses Peralihan Hak Karena Jual Beli Sebagian untuk tanah yang Bersertifikat dengan Adanya Pemecahan Hak di Kantor Pertanahan.
FUNGSI TANAH sebagai wadah sebagai faktor produksi
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
APLIKASI Rusmana for further detail, please visit
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pertemuan 6
UNDANG-UNDANG NO. 21 THN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (UU BPHTB) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 THN.
Matakuliah : F0472 / PBB, BPHTB, dan Bea Meterai
PERWAKAFAN TANAH HAK MILIK.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
HAK-HAK ATAS TANAH.
SKMHT Notariil ?.
PPAT Menjalankan Jabatannya sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku
Hukum administrasi pelayanan publik
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
HAK MILIK.
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang BPHTB
DASAR : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR: 168 TAHUN 2010
PROFESI-PROFESI YANG TERBUKA UNTUK SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN BERGELAR (SH, SPN, SP1, CN,MKN) (NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)/PEJABAT.
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Kantor Pertanahan Kab-Bekasi
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PENGERTIAN & DASAR HUKUM RUMAH SUSUN
DISAMPAIKAN OLEH : DWI WAHYU AB, S.SiT, M.Eng
DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN & TANAH
SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Oleh : FX. Sumarja, S.H., M.Hum.
RISALAH LELANG dasar hukum
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
DRS ANWAR SEMBIRING M.Pd
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
KEBIJAKAN PENATAAN PERTANAHAN DALAM HAK PAKAI
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Perpajakan I 06 BPHTB Dan Bea Materai Dra. Muti’ah, M.Si FEB AKUNTANSI.
HAK MILIK.
PEROLEHAN TANAH DALAM SUATU SISTEM MENURUT HUKUM TANAH NASIONAL
HAK TANGGUNGAN
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Presly Prayogo,SH,MH. DUA BENTUK HAK ATAS TANAH HAK PRIMER Hak atas tanah yang bersumber langsung dari hak bangsa Indonesia, yang dapat dimiliki oleh.
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Pajak Bumi dan Bangunan Sesi 4 Universitas Terbuka.