PeGI ( Pemeringkatan E-Government di Indonesia ) Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) untuk tingkat kabupaten/kota merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Republik Indonesia. Kegiatan PeGI dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat kabupaten/kota.

Tujuan Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) mempunyai tiga tujuan utama, yaitu: 1. Memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah. 2. Mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif. 3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Strategi Implementasi Untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan PeGI, disusun strategi sebagai berikut: 1, Peserta evaluasi dikelompokkan sesuai dengan jenis lembaga, misalnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, kementerian, atau lembaga non-kementerian; 2, Evaluasi menggunakan kriteria yang dijabarkan dengan sederhana sehingga mudah dimengerti semua pihak; 3. Metode, hasil evaluasi, dan kajian dipublikasikan luas; 4. Evaluasi dilakukan secara periodik sehingga bisa diukur kemajuannya.

strategi implementasi PeGI secara konseptual

Dimensi Pemeringkatan E-Government di Indonesia  ditetapkan lima dimensi yang akan dikaji, yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya dianggap penting, saling terkait, dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

Kebijakan Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan. Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya. Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya. Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu. Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK. Keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK. Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan suatu daerah. Evaluasi/manajemen risiko TIK yang diterapkan.

Infrastruktur Data center dan aplikasi pendukungnya. Jaringan Data (LAN, WAN, Internet). Keamanan yang terencana dan terevaluasi. Fasilitas pendukung seperti antara lain AC, UPS, Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya. Dokumen Disaster Recovery yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem. Pemeliharaan infrastruktur TIK. Inventarisasi peralatan TIK.

Aplikasi Adanya situs web (homepage). Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik). Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum). Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi). Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan). Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan). Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian). Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki. Inventarisasi seluruh aplikasi TIK. Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan

Aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi dasar umum sistem kepemerintahan yang terdiri dari antara lain: Pelayanan publik, seperti kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan lain-lain. Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain. Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, dan lain-lain. Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain. Manajemen kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.

Perencanaan Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain: adanya organisasi yang melakukan perencanaan TIK, adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata, adanya dokumentasi Master Plan yang lengkap, yang mengandung unsur lima dimensi PeGI, Implementasi dari Master Plan yang sudah dibuat, serta adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD

Kelembagaan Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi Chief Information Officer (CIO), dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik. Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI). Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK. Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian. Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan terlaksana.

Metodologi Pemeringkatan

pemberian peringkat di masing-masing dimensi dan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:  3,50 ≤ SANGAT BAIK ≤ 4,00  2,50 ≤ BAIK < 3,50  1,50 ≤ KURANG < 2,50 1,00 ≤ SANGAT KURANG < 1,50 Secara umum penilaian terhadap tata kelola e-Goverment Indonesia (Pemeringkatan e-Government Indonesia 2007:5) adalah sebagai berikut : Nilai 1,0 sampai dengan 1,49 (sangat kurang) Indikator tidak ada sama sekali atau sangat kurang dari segi jumlah dan kualitas Nilai 1,5 sampai dengan 2,49 (kurang) Indikator sudah ada namun masih perlu ditambah dari segi jumlah dan ditingkatkan secara kualitas Nilai 2,5 sampai dengan 3,49 (baik) Indikator berjumlah dan berkualitas cukup baik dan dapat dilihat membawa dampak positif pada pemanfaatan egovernment masih namun diperlukan perbaikan perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi egovernment pada masa yang akan datang. Nilai 3,5 sampai dengan 4,0 (sangat baik) Indikator baik dari segi jumlah maupun kualitas sangat baik. Dampak pada penerapan e-government terlihat sangat nyata. Kesiapan untuk terus dikembangkan pada masa yang akan datang sudah terlihat jelas

Peringkat PeGI Peringkat PeGI No Dimensi Skor 1 Dimensi I : Kebijakan 2.25 2 Dimensi II : Kelembagaan 2.80 3 Dimensi III : Infrastruktur 2.86 4 Dimensi IV : Aplikasi 3.30 5 Dimensi V : Perencanaan 2.40 Skor Rata-Rata 2.72

Contoh Rekap Penilaian

What is NOT e-Government ? e-Government is not about ‘e’ but about government ! e-Government is not about computers & websites but about citizens & businesses! e-Government is not about translating processes but about transforming processes !

Definisi E-Government E-Government adalah merupakan penggunaan TI (Teknologi Informasi) dan komunikasi untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, pelayanan yang lebih terjangkau dan memperluas akses publik untuk memperoleh informasi sehingga akuntabilitas meningkat.

Kerangka Arsitektur Pengembangan E-Government : Akses Portal pelayanan publik Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi Infrastruktur dan aplikasi dasar

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan E-Government Tujuan : Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan TI (Teknologi Informasi) dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan.

Sasaran Pembangunan E-Government : Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi msayarakat dalam proses kepemerintahan Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.

Manfaat Pembangunan E-Government : Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat Memeperbaikai proses transparansi dan akuntabilitas di kalangan penyelenggara pemerintahan Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas

Konsep e-Government Tahapan Pengembangan e-Government IV Pemanfaatan ACUAN PENTAHAPAN Kenaikan Kompleksitas Aplikasi Situs Web SDM Sarana Akses Sosialisasi Web Info Interaktif antar Departemen/ Lembaga Web Portal Transaksi Layanan Publik Inter Operabilitas Aplikasi & Data e-Procurement e-Tax Aplikasi Pelayanan G2G, G2C & G2B yang terintegrasi Tahapan Pengembangan e-Government I Persiapan II Pematangan III Pemantapan IV Pemanfaatan e-Government Ind. Kenaikan Nilai Manfaat ‘Sumber: Inpres No. 3 Th 2003 22

Konsep e-Government G2C G2B Governments Citizens G2G Government G2E ACUAN JENIS LAYANAN Governments Shared Services Fund Transfers JARKOMPUSDA Citizens Taxes Regulation SIAK G2G G2C Government G2E G2B Business Taxes Supplier Offerings E-Procurement Employees Benefits Opportunities SIMPEG 23

Hambatan dalam mengimplementasikan E-Government : Langkanya SDM yang handal Infrastruktur yang belum memadai dan mahal Kultur berbagi /sharring informasi belum ada dan kultur mempermudah urusan belum membudaya Tempat akses informasi jumlahnya masih terbatas

Pemeringkatan EGovernment Indonesia (PEGI) tahun 2008 - 18 Propinsi Peringkat Provinsi Dimensi Rata-rata per Provinsi Kategori Kebijakan Kelembagaan Infrastruktur Aplikasi Perencanaan 1 JATIM 3.54 3.20 3.05 3.22 3.50 3.30 Baik 2 DIY 3.29 3.07 2.57 3.26 2.83 3.00 3 JABAR 2.58 3.13 3.24 4 DKI 2.75 2.87 3.10 2.59 3.08 2.88 5 BANTEN 2.67 2.43 3.11 2.42 2.68 6 SUMSEL 2.50 2.33 2.52 2.64 7 NTT 2.79 2.60 2.48 2.25 2.54 8 JATENG 2.27 2.76 2.53 9 RIAU 2.29 2.40 2.10 2.30 Kurang 10 LAMPUNG 1.96 2.47 1.71 2.37 1.50 2.00 11 SUMBAR 2.13 2.20 1.67 2.70 1.00 1.94 12 JAMBI 2.38 1.81 2.04 1.91 13 SUMUT 1.93 2.14 2.19 1.08 14 NTB 1.92 1.87 1.86 1.70 15 NAD 1.58 1.20 1.56 1.83 1.57 16 BENGKULU 1.13 1.80 1.52 1.89 1.47 Sangat Kurang 17 KEPRI 1.42 1.27 1.38 1.59 1.25 18 BABEL 1.26 Rata-rata 2.24 2.26 2.23 2.39 2.22   25

Peringkat Pengembangan E-Government Dunia : 1. Amerika Serikat 2. Inggris 3. Swedia 4. Jerman 5. Italy 6. Istonia 7. Yordania 8. Australia 9. Cina 10.India Peringkat Pengembangan E-Government di Asia Tenggara : 1. Singapura (Pendekatan Teknologi Informasi Terintegrasi) 2. Thailand (Kebijakan Stategis Teknologi Informasi 3. Brunei (Menuju Masyarakat Berbasis Elektronik) 4. Malaysia (Multimedia Super Koridor)

Konsep e-Government ACUAN PENGEMBANGAN APLIKASI (1) 27

Terminal dan Pelabuhan Konsep e-Government ACUAN PENGEMBANGAN APLIKASI (2) Dinas & Lembaga KEPEMERINTAHAN KEWILAYAHAN KEMASYARAKATAN SARANA & PRASARANA Pengelolaan Barang Daerah Katalog Pendapatan Daerah Perush. Daerah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Potensi Daerah Kehutanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Industri dan Perdagangan Ketenaga- kerjaan Pendidikan Kesehatan Perikanan Dan Kelautan Pertambangan dan Energi Pariwisata I K M Jaring Pengaman Sosial Transportasi Jalan dan Jembatan Terminal dan Pelabuhan Sarana Umum 28

SEKIAN DAN TERIMAKASIH