ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
Advertisements

PENGANTAR PERKOPERASIAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
Keseimbangan Pendapatan pada Perekonomian Terbuka
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
APBN dan Pembangunan di Indonesia
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN). Tujuan Khusus Memiliki pengetahuan dan pemahaman : - Tentang fungsi dan peran APBN –Tentang struktur dan.
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Perekonomian Indonesia
KEBIJAKAN FISKAL.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
Status dan Kedudukan Pengertian Bank Indonesia, menurut pasal 4 ayat (3) UU no 3/2004 ; “ Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dgn undang-undang.
Garapan Drs. Puji Suharjoko
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
PERTEMUAN 6.
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
APBN DAN APBD.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Sektor Industri
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
® Utang Pemerintah.
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
APBN dan Pembangunan di Indonesia
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
Ekonomi Makro.
KETENAGAKERJAAN Penduduk dan Kesempatan Kerja
STABILITAS EKONOMI DI SUSUN OLEH : RIFANDI SETYO HADI ( )
MAKRO EKONOMI PENDAHULUAN
A P B N.
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
Kardina Tria Lestari A
KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN
PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
APBN DAN APBD.
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
PERTEMUAN 4.
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :
Transcript presentasi:

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA BY : DIANA MA’RIFAH

APBN merupakan anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang ditetapkan dengan UU setiap tahunnya. Sebagai mobilisasi dana investasi yang merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka menbiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan berupa pembangunan. Mencapai pertumbuhan ekonomi  guna meningkatkan pendapatan nasional. Mencapai stabilitas perekonomian dan menentukanarah serta prioritas pembangunan secara umum

Landasan hukum serta tata cara penyusunan APBN terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, 2 dan 3 Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Kebijakan ekonomi makro ditujukan untuk memperkuat fundamental ekonomi yang sudah membaik dan mengantisipasi berbagai tantangan baru yang mungkin timbul. Tantangan dan sasaran kebijakan ekonomi makro tersebut adalah menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan atas peningkatan kualitas dan kinerja perekonomian. Stabilitas perekonomian merupakan prasyarat yang sangat mendasari bagi para pelaku ekonomi. Oleh karena itu diperlukan pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam tahun sebelumnya dipandang masih moderat dibandingan dengan masa-masa sebelum krisis. Pertumbuhan tersebut masih didukung oleh relatif tingginya kontribusi konsumsi, sedangkan dukungan sumber-sumber ekonomi produktif seperti investasi dan ekspor masih harus dioptimalkan

Dampak APBN Saldo anggaran keseluruhan Konsep nilai bersih Defisit domestik Defisit moneter indonesia Dampak terhadap sektor riil, moneter, neraca pembayaran

Struktur dan susunan APBN APBN disusun berdasarkan prinsip anggaran tidak seimbang (anggaran defisit) -> 1999 Orde baru : prinsip anggaran berimbang, prinsip anggaran dinamis, prinsip anggaran fungsional

Asumsi-asumsi dasar APBN Estimasi pertumbuhan ekonomi Estimasi laju inflasi Estimasi nilai tukar rupiah Estimasi harga minyak dunia Estimasi tingkat suku bunga

Dampak APBN thd perekind APBN penting krn sbg pedoman pengeluaran & penerimaan pemerintah agar tjd keseimbangan utk melaksanakan kegiatan kenegaraan Peningkatan produksi Peningkatan lapangan pekerjaan Pertumbuhan ekonomi -> PDB

Tahap penyusunan apbn Penyusunan Menteri keuangan & bdn perencanaan nasional atas nama presiden berkoordinasi menyusun apbn. Menkeu menyusun konsep anggaran belanja rutin, bappenas & menkeu menyusun anggaran pembangunan Pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dalam peraturan presiden. Dapat direvisi jika mendesak. Pertanggungjawaban Selambatnya setelah 6 bln hrs dipertanggungjawabkan kpd DPR berupa lporan keuangan yg telah diperiksa BPK

Subsidi -> APBN Subsidi masuk ke dalam anggaran pengeluaran pemerintah Subsidi ditujukan utk kesejahteraan masyarakat Subsidi untuk menjaga stabilitas harga

Pengaruh APBN thd produktivias APBN menunjukkan prioritas pembangunan suatu negara, jika diprioritaskan dalam pembngunan infrastruktur, maka akan mengundang investor untuk berinvestasi maka akan membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas