SOCIAL WELFARE POLICY kebijakan kesejahteraan sosial Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. Ph.D Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Untuk mendukung perwujudan negara kesejahteraan maka diperlukan kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah ‘anak kandung’ paham negara kesejahteraan (welfare state)

Kebijakan sosial Adalah kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial Menunjuk pada seperangkat kewajiban negara (state obligation) untuk melindungi dan memberikan pelayanan dasar terhadap warganya. Ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

Adalah kebijakan publik (public policy) yang penting di negara-negara modern dan demokratis. Semakin maju dan demokratis suatu negara, semakin tinggi perhatian negara tersebut terhadap pentingnya kebijakan sosial Di negara-negara miskin dan otoriter kebijakan sosial kurang mendapat perhatian

Ranah Kebijakan Sosial Pemenuhan kebutuhan hidup minimum Pendidikan wajib Perawatan kesehatan dasar Perlindungan sosial terhadap kelompok kelompok rentan

(Bessant, Watts, Dalton & Smits) Kebijakan sosial menunjuk pada pada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program2 tunjangan sosial lainnya.

Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.

Kebijakan Sosial dan Pembangunan Sosial Kebijakan sosial pada prinsipnya berkaitan dengan pembangunan sosial dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Tujuan dari pembangunan sosial > Developmental of well-being of the people (Adi, 2002)

Pembangunan Sosial Midgley (dalam Adi, 2002) : “As a process of planned social change designed to promote the well-being of population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development.”

Social Development, therefore… Linked to economic development Interdisciplinary focus Adanya proses dan pertumbuhan serta strategi Progressive in Nature Interventionist Inclusive and Universalistic

Fokus Pembangunan Sosial People Centered Development Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial (Edi Suharto) Segenap strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, maupun civil society untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang bermatra pelayanan sosial, penyembuhan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial.

Fungsi Kebijakan Sosial Preventif Kuratif Pengembangan

Kategori Kebijakan Sosial Peraturan Perundang-Undangan Program Pelayanan Sosial Sistem Perpajakan

Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah memiliki kewenangan membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan, perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan2 yang berdampak langsung pada kesejahteraan.

Program Pelayanan Sosial Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan diaplikasikan dalam bentuk pelayanan sosial yang berupa bantuan barang, tunjangan uang, perluasan kesempatan, perlindungan sosial dan bimbingan sosial (konseling, advokasi, pendampingan).

Sistem Perpajakan Dikenal sebagai kesejahteraan fiskal. Selain sebagai sumber utama pendanaan kebijakan sosial, pajak juga sekaligus merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan langsung mencapai distribusi pendapatan yang adil. Di negara2 maju, bantuan publik (public assistance) dan asuransi sosial (social insurance) adalah dua bentuk jaminan sosial yang dananya sebagian berasal dari pajak.

Tax Rates Italy - 50.59% (takes home $202,360 out of $400,000 salary) India - 54.90% United Kingdom -57.28% France - 58.10% Canada -58.13% Japan - 58.68% Australia- 59.30% United States - 60.45% (based on New York state tax) Germany - 60.61%

Tax Rates South Africa - 61.78% China - 62.05% Argentina - 64.02% Turkey - 64.64% South Korea - 65.75% Indonesia - 69.78% Mexico -70.60% Brazil - 73.32% Russia - 87% Saudi Arabia - 96.86% (so you take home $387,400 out of the $400,000 salary)

Model-Model Kebijakan Sosial Imperatif > directed and centralized by Govt Partisipatif > Govt memberikan outline, pelaksanannya oleh masyarakat Universal > melayani seluruh warga masyarakat tanpa memandang SARA Selektivitas > ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial warga masyarakat tertentu saja Residual > dijalankan hanya apabila lembaga-lembaga alamiah (pasar, keluarga) tidak dapat berperan Institusional > tanpa mempertimbangkan berfungsi atau tidak lembaga2 alamiah, pelayanan sosial bersifat ajeg, melembaga Katagorikal > difokuskan untuk mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sektor permasalahan tertentu Komprehensif > kebijakan sosial yang terformulasi dalam suatu kebijakan sosial terpadu

Pembangunan Sosial di Negara Maju Pembangunan di wilayah perkotaan Pengurangan wilayah industri Perencanaan lingkungan Fokus pada hubungan antara manusia dengan manusia & manusia dengan lingkungan hidup

Pembangunan Sosial di Indonesia Fokus pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran Belum linked antara people-centered development dengan sustainable development

Masalah Pembangunan Sosial di Era Desentralisasi Nomenklatur bidang kes-sos yang berbeda/ ego sektoral Anggaran yang minim Kesiapan SDM Desentralisasi seringkali hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha setempat penyimpangan/ korupsi

Jebakan desentralisasi terhadap pembangunan sosial Money follow function atau function follows money Pembangunan ekonomi dulu baru pembangunan kes-sos Godaan lokalisme dan primordialisme