ANALISA PEMERINTAHAN INDONESIA (Aturan Perkuliahan)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Teknologi Mobile TEORI (3 sks): Selasa (TI-1) Pukul 15.00
Advertisements

PEMROGRAMAN CLIENT / SERVER (PERTEMUAN I)
Teori Organisasi Umum dosen: FIRDAUS.
GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN
Kontrak Kuliah Evaluasi Pembelajaran
GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN
Perencanaan Proyek Industri
Rencana Perkuliahan Manajemen Perubahan & Pengembangan
KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
Kontrak Kuliah Pengantar Akuntansi 1
KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
MANAJEMEN PELATIHAN Kontrak Perkuliahan.
PANCASILA (Aturan Perkuliahan)
Basic Finance Management
PANCASILA (Aturan Perkuliahan)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
METODE PENELITIAN KUALITATIF (Aturan Perkuliahan)
Rencana Perkuliahan Sistem Informasi Manajemen
Rencana Perkuliahan Manajemen Koperasi & ukm
PENGEMBANGAN MEDIA BELAJAR
Aturan dan Kontrak Perkuliahan
METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN (Aturan Perkuliahan)
KOMITMEN MENU.
ETIKA PEMERINTAHAN (Aturan Perkuliahan)
KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
ETIKA PEMERINTAHAN (Aturan Perkuliahan)
MATERI PERKULIAHAN ANALISIS ALGORITMA
USULAN PENELITIAN SKRIPSI
PANCASILA & UUD NRI 1945 (Aturan Perkuliahan)
METODE PENELITIAN KUALITATIF (Aturan Perkuliahan)
USULAN PENELITIAN SKRIPSI
KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
Rancangan Perkuliahan Semester
PANCASILA (Aturan Perkuliahan)
Accounting Departement Islamic University of Indonesia, Jogjakarta
KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
PANCASILA (Aturan Perkuliahan)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN
ETIKA PEMERINTAHAN (Aturan Perkuliahan)
ETIKA PEMERINTAHAN (Aturan Perkuliahan)
PANCASILA (Aturan Perkuliahan)
ETIKA PEMERINTAHAN (Aturan Perkuliahan)
PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN (Aturan Perkuliahan)
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Membaca V 阅读 Rahmat Mulioto.
PANCASILA dan UUD NRI Tahun 1945 (Aturan Perkuliahan)
PANCASILA (Aturan Perkuliahan)
KONTRAK KULIAH PERPAJAKAN 1
METODE PENELITIAN KUALITATIF (Aturan Perkuliahan)
PANCASILA (Aturan Perkuliahan)
UNTUK DIKETAHUI MAHASISWA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Aturan Perkuliahan)
PANCASILA (Aturan Perkuliahan)
METODOLOGI ILMU PEMERINTAHAN (Aturan Perkuliahan)
PANCASILA (Aturan Perkuliahan)
PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN (Aturan Perkuliahan)
Rencana Perkuliahan Perekonomian Indonesia
UNTUK DIKETAHUI MAHASISWA
Rencana Perkuliahan ETIKA & KOMUNIKASI BISNIS
KONTRAK KULIAH GENETIKA
Dosen pengajar Gustilas Ade Setiawan, S.pd. Mata kuliah ini membahas tentang hakikat belajar, berbagai teori belajar seperti teori behavioristik,kognitif,
PEREKONOMIAN INDONESIA
PENGANGGARAN KONTRAK BELAJAR & RPS.
PENGANGGARAN KONTRAK BELAJAR & RPS.
MATERI PERKULIAHAN ANALISIS ALGORITMA
Transcript presentasi:

ANALISA PEMERINTAHAN INDONESIA (Aturan Perkuliahan) Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.

WAKTU PERKULIAHAN Jadwal Kuliah: Jum’at, 07.00 – 08.30 (2 SKS),Teori Toleransi kehadiran di kelas 15 menit, konsekuensi: Mahasiswa terlambat tidak diperkenankan masuk kelas, absensi tetap diakui Dosen tidak masuk kelas tanpa pemberitahuan, mahasiswa boleh pulang dengan membuat absensi manual diserahkan ke sekretariat Prodi. Kehadiran mahasiswa WAJIB 80 %, selama satu semester. Kurang dari itu TIDAK LULUS.

PERFORMANCE MAHASISWA Dilarang memakai Kaos Oblong Tidak diperkenankan memakai Jeans Bolong Harus memakai Sepatu Membawa catatan, buku kuliah & alat tulis yg diperlukan Rambut tertata rapi Tidak Makan permen karet selama perkuliahan berjalan Tidak mengisi absensi temannya Tidak berbicara pada saat Dosen menerangkan Keep silent nada dering HP Mandi dulu sebelum kuliah

DESKRIPSI MATA KULIAH Mata Kuliah ini secara umum menganalisis materi tentang perkembangan kekuatan-kekuatan politik/pemerintahan di Indonesia, dengan membahas pengertian dasar kekuatan politik di Indonesia, angkatan bersenjata (militer), parpol, kelompok-kelompok kepentingan/pemerintahan, kelompok elit, serta organisasi masyarakat di Indonesia, sistem pemerintahan, keuangan pusat dan daerah, dan pelayanan publik. .

SILABUS (1) Pendahuluan Analisa Kekuatan Politik Analisa Kekuatan Militer Analisa Kelompok Kepentingan dan Ormas Analisa Sistem Pemerintahan Indonesia Analisa Hubungan Pusat dan Daerah

SILABUS (2) Analisa Kebijakan Pemerintah Analisa Demokrasi di Indonesia Analisa Politik Luar Negeri Indonesia Case Study

KOMPONEN NILAI AKHIR NA = 10% Quiz + 20% Tugas + 30% UTS + 40% UAS Tanpa pemberitahuan Tidak ada susulan Minimal 1 x dalam satu semester Tugas Mandiri via email: dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id Kelompok, Buat Makalah dipresentasikan

PENGERTIAN ANALISA Analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Analisis menurut Dale Yoder didefinisikan sebagai Prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis

Halim (2002:40) menjelaskan beberapa macam analisis yang sesuai dengan kegunaannya yaitu: Analisis Teknikal Analisis Kekuatan Relatif (Relative Strength Analysis) Analisis Fundamental Analisis Instansi Individual

PENGERTIAN PEMERINTAHAN Suhady menyatakan bahwa Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Pemerintah sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Kaufman menyebutkan bahwa: Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Bastian (2007:75) fungsi pemerintah yaitu: Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam-dam dan sebagainya.

Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

REFERENSI Dwiyanto, Agus. 2000. Pemerintah Yang Baik, Tanggap, Efisien, dan Akuntabel, Kontrol atau Etika, Seminar Forum Kebijakan Publik. Yogyakarta:Pasca Sarjana UGM. Lembaga Administrasi Negara. 2004. Etika dalam Penyelenggaraan Negara, Tinjauan atas strategi pengembangannya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Seri Wacana Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara. Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya. Jakarta:Raja Grafindo Persada. Mahaputra, Rama dan Wayan Putra. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

SEKIAN & TERIMA KASIH Contact Person: 08122390598