PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: DR. Mochamad Ridwan

Materi Bahasan Teori dan konsep mengenai keterkaitan kependudukan dan pembangunan Kebijakan kependudukan sebagai bagian dari strategi pembangunan Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini dan kaitannya dengan pembangunan nasional

Perdebatan Ideologi Ada 3 Kaum/Kelompok yang Berbeda Kaum Nasionalis : Pertumbuhan penduduk akan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi (Penduduk mendukung pembangunan) Kaum Marxist: Tidak ada kaitan antara pertumbuhan penduduk & pembangunan ekonomi (Penduduk tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan) Kelompok Neo Malthusian: Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi Mengakibatkan Gagalnya Pembangunan (Penduduk menghambat pembangunan)

Theories of Population and Development Interrelations (1) Coale-Hoover Theory (1950s): Population  Development Laju pertumbuhan penduduk yg tinggi menghambat pembangunan sosial ekonomi  Pengendalian jumlah penduduk Revisionist Theory (1970s): Development  Population Underdevelopment menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk  Investasi pada program2 pembangunan  “Development is the best contraceptive”

Theories of Population and Development Interrelations (2) Revisionist Theory (1980s): Population = Development Kependudukan tidak mempengaruhi proses pembangunan ekonomi  Isu2 lain lebih penting, a.l. pasar bebas, demokrasi, dll. A Paradigm Shift (1990s): Human  Sustainability Rights Development Hak asasi manusia menjadi pusat dari pembangunan berkelanjutan  Memberbaiki HAM, terutama kesetaraan & keadilan gender dan pemberdayaan perempuan sbg kunci keberhasilan pembangunan kependudukan & pembangunan sosial ekonomi.

Population and Development Interrelations Framework (1) Development Processes Konsumsi barang & jasa (a.l. makanan, kesehatan, pendidikan, perumahan) Tabungan & investasi Pendayagunaan SDM Pendayagunaan SDA Pendayagunaan teknologi dsb Population Outcomes Jumlah penduduk Laju pertumbuhan Struktur umur Sebaran penduduk Development Outcomes Distribusi pendapatan Lapangan pekerjaan Status pendidikan Status kesehatan & gizi Kualitas lingkungan dsb Population Processes Fertilitas Mortalitas Migrasi

Population and Development Interrelations Framework (2) Mortality Rates Social & Economic Structure Reproductive Norms Intermediate Variables Environment Fertility Political Administrative System Population Program Sociological Analysis of Fertility Levels, Freedman (1975) Public Policy

Population and Development Interrelations Framework (3) Variabel Penentu Fertilitas Demografi Sosial Ekonomi Fertilitas Variabel Lainnya MODERNISASI

Kebijakan kependudukan sebagai bagian dari strategi pembangunan Kesepakatan internasional: Konferensi Kependudukan Dunia (Bucharest pd thn 1974 s/d Cairo pd thn 1994)  perlunya integrasi kependudukan dalam pembangunan ICPD 1994: pemberdayaan perempuan dan hak individu  setiap pasangan berhak memiliki kehidupan kesehatan reproduksi yg baik, termasuk di dalamnya Keluarga Berencana.

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Kritik terhadap strategi pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi (1) Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Pembangunan Sosial Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan KEPENDUDUKAN

Kritik terhadap … (2) Human Development Index  Index yg digunakan oleh UNDP untuk mengukur hasil pembangunan yg lebih luas dari pertumbuhan ekonomi. Mencakup tiga dimensi: Life expectancy at birth, as an index of population health and longevity Knowledge and education, as measured by the adult literacy rate and the combined primary, secondary, and tertiary gross enrolment ratio. Standard of living, as measured by the gross domestic product (GDP) per capita at purchasing power parity (PPP) in US dollars HDI Tahun 2007 (data tahun 2005): Indonesia no. 107 dari 177 negara (di bawah negara2 Asean kecuali Laos, Cambodia & Myanmar)

Kritik terhadap … (3) Millenium Development Goals (MDGs) Disepakati pada tahun 2000 oleh hampir seluruh kepala negara anggota PBB. Mengisyaratkan 3 hal: Keberhasilan pembangunan kependudukan merupakan prasyarat tercapainya tujuan MDGs Program keluarga berencana sbg program utama kesehatan reproduksi menjadi faktor penentu keberhasilan MDGs, yg berkaitan dgn kuantitas & kualitas penduduk. Jaminan kecukupan pembiayaan global & nasional dalam implementasi program kependudukan, termasuk perlunya institusi pelaksana program yg jelas.

Masalah Kependudukan di Indonesia Jumlah penduduk besar Laju pertumbuhan masih tinggi Struktur umur kurang menguntungkan (klp umur 0 - < 15 thn relatif besar) Persebaran tidak merata Kualitas penduduk rendah

Kebijakan Kependudukan Indonesia Orde Lama: Penduduk dibutuhkan untuk membangun Indonesia  pro natalis Orde Baru: Jumlah penduduk besar tetapi kualitas rendah menjadi beban pembangunan anti natalis pengendalian jumlah penduduk melalui program KB

Kebijakan Pembangunan Kependudukan Pengendalian kuantitas penduduk: jumlah & laju pertumbuhan Peningkatan kualitas penduduk: kesejahteraan dan pembangunan SDM sbg subyek & obyek pembangunan (human capital & resources) Pengarahan mobilitas penduduk: perpindahan & persebaran  saling terkait dan harus ditangani secara simultan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sumber: Adioetomo, 2006

The Window of Opportunity Celah sempit diawali dengan bonus demografi terjadi mulai tahun 1990an The window of opportunity terjadi tahun 2020-2030 dimana Rasio Ketergantungan mencapai titik terendah yaitu 44 per 100 Hanya terjadi satu kali  Rasio Ketergantungan akan meningkat lagi sesudah 2030 karena meningkatnya proporsi penduduk lansia

Pengertian Bonus Demografi Keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas jangka panjang. Penurunan proporsi penduduk muda mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Ledakan Penduduk Usia Kerja Jumlah penduduk usia kerja meningkat drastis mencapai 170,9 jt tahun 2015, mencapai 195,2 tahun 2040 dan menurun menjadi 191,5 tahun 2050 Jumlah anak dibawah 15 tahun menurun, tetapi masih 50 juta tahun 2050 Jumlah lansia meningkat pelahan sampai tahun 2035 lalu meningkat pesat mencapai 49,6 tahun 2050 sama dengan jumlah anak.

Keuntungan ekonomi penurunan proporsi penduduk muda Investasi sosial untuk pelayanan kebutuhan dasar penduduk muda (0-14 tahun) jauh lebih kecil dibanding kalau tidak mengadakan program KB ‘Bayangkan’ andaikata TFR masih 5,6 dan proporsi penduduk muda 86 per 100 penduduk usia kerja  Berapa sekolah dan guru yang harus disediakan? Berapa bidan yang harus dididik untuk perawatan kehamilan, kelahiran, Berapa biaya imunisasi, biaya kesehatan, susu dll?

Hasil investasi program KB merupakan penghematan social cost untuk pelayanan kebutuhan dasar membesarkan anak. Seharusnya biaya yang dapat dihemat ini dialihkan untuk investasi peningkatan kualitas SDM

Beberapa karakteristik penduduk yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Indonesia masa y.a.d: Jumlah penduduk masih akan terus meningkat Usia harapan hidup yg semakin tinggi  pertambahan penduduk lansia Ukuran rumah tangga semakin kecil Ledakan penduduk usia kerja Peningkatan urbanisasi “window of opportunity” “door to disaster”

The window of opportunity atau the door to disaster? Angka pengangguran yang terus meningkat Disusul dengan jumlah lansia yang meningkat dengan pesat Para pengelola negara harus mewaspadai hal ini mulai sekarang, jumlah penduduk tidak dapat dikurangi lagi, harus dihadapi.

The window of opportunity baru dapat terjadi apabila Ada kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai tahun 2030 Konsekuensinya: Jaminan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanannya

KESIMPULAN Pembangunan Kependudukan tidak lagi dipahami secara sempit (hanya sebagai usaha untuk mempengaruhi pola & arah demografi saja)  sasarannya jauh lebih luas untuk mencapai kesejahteraan rakyat Kebijakan kependudukan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan secara keseluruhan  harus diletakkan dalam kerangka kebijakan pembangunan jangka panjang. Keberhasilan kebijakan kependudukan Indonesia telah memberikan landasan bagi pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang efektif  dengan mengurangi biaya investasi sosial atas penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi anak-anak.

Terima Kasih