Proses Umum SEA (KLHS) Sektor Pembangunan Perkebunan Sawit

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Advertisements

PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Oleh: Oswar Mungkasa Direktur Tata Ruang dan Pertanahan,Bappenas
ANALISIS KONTEKS & PEMANGKU KEPENTINGAN untuk mempengaruhi kebijakan
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
TEMU SILATURAHMI DRD DENGAN MITRA
Exercise Perkiraan Tahun dan Lokasi Penyusunan RRTR
Workshop PPM Desa Sumberagung Fakultas Ilmu Sosial UNY UTAMI DEWI
RENSTRA MPW Sulsel Tugas & Wewenang MPP Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan Putusan Musyawarah Nasional; Melaksanakan.
METODE GCG ASSEMENT & SELF ASSEMENT
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
DIMENSI PEMBANGUNAN: KEDAULATAN ENERGI
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L)
Workshop Kaji Ulang dan Harmonisasi SNI 26 Agustus 2010 MEKANISME KAJI ULANG SNI DALAM RANGKA CAFTA Disampaikan oleh: Sumartini Maksum Kepala Pusat Perumusan.
ROAD MAP Kelompok IV Hardiman Maupe Ramlah Moh Guntur Nirwan Syahrul.
SEMINAR PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERPADU (INTEGRATED WATER RESOURCE CONSERVATION MANAGEMENT/IWCM) DEPUTI BIDANG SUMBER.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
PENGUATAN KAPABILITAS APIP MELALUI AAIPI
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PENYUSUNAN RENSTRA-KL Dr. Bambang Widianto
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
Oleh: Haryanto Perencana Utama-Kedeputian Bidang Ekonomi Bappenas
CAPAIAN RENCANA AKSI Nota Kesepahaman Bersama Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia (NKB PPKHI) BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN (B03.
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur di Indonesia
PENJELASAN UMUM MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Disampaikan dalam acara Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan.
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
RAPAT KOORDINASI POKJA KKIP
KEBIJAKAN PERDAGANGAN
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
Tujuan Penelitian Tujuan Umum :
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PEDOMAN KLHS SEKTORAL Ernan Rustiadi.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Vemmie D. Koswara Asdep Budaya dan Etika Iptek
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Assesment kepegawaian bnp2tki 2017
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
RPJMN Bidang Tata Ruang
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
BPS KABUPATEN BULELENG
Agenda Riset Nasional & Laporan Pelaksanaan Fokus Tugas DRN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI, RENSTRA, DAN RENOP
KEMENTERIAN KOORDINATOR
KEMENTERIAN PERTANIAN
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.
Transcript presentasi:

Proses Umum SEA (KLHS) Sektor Pembangunan Perkebunan Sawit

Outline Proses Umum SEA Perkebunan Sawit (juni-Agustus 2010) Proses SEA Pembangunan Kelapa Sawit tanggal 29-30 Juli 2010 Evaluasi & Tindak Lanjut

SEA of One Sector Medium-Term Strategic Plan Output 2: May-July 2010 Pendekatan: Consultative /interactive/ participatory based Approach Rapid –Semi Detail Assessment 3 Acara Workshop (29-30 Juni 2010) 4

Proses KLHS Pembangunan K Sawit pada Workshop 29-30 Juni 2010 Tahap Agenda 1 Identifikasi dan menyepakati isu-isu kunci pembangunan kelapa sawit berkelanjutan; 2 Identifikasi dan menyepakati KRP (Kebijakan-Rencana-Program) strategis yang perlu di-asses 3 Melakukan assesmen terhadap KRP strategis yang disepakati (Assesmen KRP Tahap 1)  korelasi antara KRP vs. isu-isu kunci; 4 Identifikasi pihak-pihak terkait untuk masing-masing KRP yang disepakati (Assesmen KRP Tahap 2)

Identifikasi dan Menyepakati Isu-isu Kunci 1 Identifikasi dan Menyepakati Isu-isu Kunci Tahap awal: Identifikasi 41 isu terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan; Isu-isu tsb dikelompokkan menjadi 4 kelompok isu: (1) Sosial; (2) Ekonomi; (3) Lingkungan; dan (4) Kelembagaan Proses identifikasi dan pengelompokan isu didasarkan pada: a. Hasil Kick-off Meeting; b. Hasil FGD sebelumnya; c. Hasil telaah isu kunci menurut pasal 16 UU 32/2009;dan d. Hasil identifikasi Tim SEA-Bappenas.

Tabel 1. Daftar 41 Isu Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang Teridentifikasi (Berdasarkan Pengelompokannya)

Tabel 1. (lanjutan)

17 ISU KELOMPOK LINGKUNGAN 6 ISU KELOMPOK KELEMBAGAAN Tabel 1. (lanjutan) 5 ISU KELOMPOK SOSIAL 41 ISU PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN 13 ISU KELOMPOK EKONOMI 17 ISU KELOMPOK LINGKUNGAN 6 ISU KELOMPOK KELEMBAGAAN

12 ISU KUNCI Dari 41 Isu Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang Teridentifikasi 12 ISU KUNCI Catatan: beberapa isu mengalami penyempurnaan narasi

12 ISU KUNCI Pemetaan Keterkaitan PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN E-2 E-3 EKONOMI S-2 L-2 E-1 L-1 SOSIAL- KELEMBAGAAN LINGKUNGAN S-3 S-1 K-2 L-3 L-4 K-1

Identifikasi dan Menyepakati KRP (Kebijakan-Rencana-Program) Strategis yang Perlu di-asses 2 Tahap awal: Identifikasi 29 KRP terkait pembangunan kelapa sawit berkelanjutan; Proses identifikasi KRP dibedah dari beberapa sumber dokumen: a. RPJMN; b. Renstra Kementerian Pertanian; c. Renstra Ditjen Perkebunan; dan d. Road Map Kelapa Sawit. Hasil Penilaian Seluruh Peserta (Sidang Pleno) 13 KRP YANG DISEPAKATI

Tabel 2. Daftar 29 KRP yang Terkait dengan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Tabel 2. (lanjutan)

Tabel 3. Daftar 13 KRP Prioritas (Strategis) yang Disepakati oleh Seluruh Peserta

Menilai korelasi antara 3 Assesmen KRP Tahap 1 korelasi antara KRP vs. isu-isu kunci 12 ISU KUNCI PEMBANGUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN 13 KRP PRIORITAS YANG DISEPAKATI Assesmen Tahap I Menilai korelasi antara KRP vs.isu-isu kunci

(KRP vs. ISU KUNCI) berdasarkan total bobot Berdasarkan hasil diskusi kelompok: 7 CELL HASIL ASSESMEN (KRP vs. ISU KUNCI) Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian seluruh peserta: 18 CELL HASIL ASSESMEN (KRP vs. ISU KUNCI) berdasarkan total bobot 7 cell assesmen hasil diskusi kelompok ternyata konsisten dengan penilaian seluruh peserta <<<

Tabel 4. Daftar 18 Cell Hasil Assesmen Berdasarkan Penilaian Seluruh Peserta (Diurutkan dari total bobot yang tertinggi)

Tabel 4. (lanjutan) Keterangan: Kode yang dilingkari merupakan assesmen yang konsisten dengan hasil diskusi kelompok

4 Assesmen Identifikasi Pihak-pihak Terkait Tabel 5. Identifikasi Pihak-pihak Terkait dengan Pembangunan Sektor Kelapa Sawit No. Kode Pihak-pihak Terkait 1 KRP1L1 Kemenhut, KLH, KemenPU, Kemen ESDM, Bappenas, BPN, Kementan, Pemda, BKPRN 2 KRP21S2 Kementan, Kemendagri, Kemenkop dan UKM, Kemenakertrans, Kemenko Ekon, Litbang/PPKS, BKPM,Bank, Kemenkominfo, Kemenindustri, Pemda 3 KRP23E1 BPN, Kemendag, Kemenhub, Kemenkeu, Kemenlu, Kemenindustri, Bank, Kemenko Ekon, Kemenhut, KemenPU, Kemen BUMN, BKPM, Kementan, Pemda, Kemenakertrans, Kemenkop dan UKM 4 KRP9E1 Kementan, Kemendagri, Asosiasi Sawit, Kemenkop dan UKM, Kemenakertrans, Kemenko Ekon, Kemenindustri, Litbang/PPKS, Bank, Pemda, GPPI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit 5 KRP28K1 Pemda, Kemenhut, KLH, BPN, Kemenko Ekon, KemenPU, Kemendag, Kemenindustri, BPPT, Bappenas, Kementan, Komite Minyak Sawit 6 KRP28E1 BKPRN, BKPM, KLH, Kemenko Ekon, Kemenhut, KemenPU, Kemen ESDM, Kemendag, Kemenindustri, BPPT, Bappenas, BPN, Kementan , Kemenakertrans 7 KRP1K1 BPN, Kementan, KLH, Kemenko Ekon, Kemenhut, KemenPU, Pemda

TARGET WORKSHOP BERIKUTNYA Pelibatan para pihak yang lebih luas dan representatif Disepakatinya pendekatan identifikasi dan pengelompokkan “Isu Strategis K Sawit” terbaik dan “Model” identifikasi dan pengelompokkan “Isu Strategis Pembangunan” yang generik Disepakatinya pendekatan “perumusan KRP strategis” Pembangunan K Sawit dan pembelajaran “Perumusan KRP Pembangunan Nasional” yang generik Adanya Assesment teknis (semi detail assesment) Exercise Tahap ke -5 KLHS K Sawit: merumuskan Rekomendasi atas KRP yang ada (rekomendasi awal)

Pengelompokan NGO Kelompok Anggota Asosiasi Usaha Perkebunan dan Industri Sawit GAPKI (Gab.Pengusaha KS Indo), GPPI (Gab.Perusahaan Perkeb.Indo), GIMNI (Gab.Industri Minyak Nabati Indo), AIMMI (Aso Minyak Makan Indo), APOLIN (Aso Produsen Oleochemical Indo), APROBI (Aso Produsen Biofuel Indo), APIMI (Association of Plantation Investation of Malaysia in Indonesia) Asosiasi Petani dan Buruh Sawit APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), SPI, Komisi dan Komunitas Peduli Perkelapasawitan DMSI (Dewan Minyak Sawit Indonesia) KMSI (Komisi Minyak Sawit Indo), MAKSI (Masy Perkelapasawitan Indo), MAPI (Masy Perkelapaan Indo), METI (Masy Energi Terbarukan) Lembaga Penelitian dan Pendidikan Tinggi PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit), LPP (Lembaga Pendidikan Perkebunan), INSTIPER (Institut Teknologi Perkebunan), Para Pakar Lingkungan Organisasi dan LSM Lingkungan terkait Sawit WWF Indonesia, Green Peace, CIFOR/ICRAF, The Nature Conservancy, Sawit Watch, RSPO , Greenomics

TINDAK LANJUT DAN TAHAPAN BERIKUTNYA Pelibatan parapihak yang lebih luas: Identifikasi parapihak Non Pemerintah Cara pengelompokan Isu strategis: (1) berbasis aktor, (2) inter-linkage issues Penyempurnaan Identifikasi dan penyepakatan KRP (1) memasukan unsur target & sasaran (2) reformulasi KRP untuk di asses (3) strategic package of PPP (KRP) 4. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualiitas Proses Asessment: (1) pengayaan data, fakta & analisis relevan, (2) pelibatan nara sumber relevan Aspek Teknis Pelibatan high level decision makers Waktu FGD dan Workshop berikutnya Mekanisme komunikasi network KLHS