Peningkatan Profesionalisme Kepemimpinan Aparatur dalam Pengelolaan Program Pelayanan Kesehatan Guna Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri & Berkeadilan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
dr. Supriyantoro, Sp. P. MARS
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
PENYEHATAN LINGKUNGAN
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
HASIL SIDANG KOMISI VII
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Strategi dan Program 5 tahunan
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEGAWAI BERBASIS URUSAN BERDASARKAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Draft Modul Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
JAMPERSAL Kelompok 2.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN Dalam rangka Percepatan Pencapaian MDGs 2015 Tjetjep Yudiana,SKM, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI KEPULAUAN.
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
Menuju Kabupaten Sehat
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDMK
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Materi-2 MATA KULIAH SIMKES S1-KESMAS-AKK
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

Peningkatan Profesionalisme Kepemimpinan Aparatur dalam Pengelolaan Program Pelayanan Kesehatan Guna Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri & Berkeadilan Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN JUDUL

Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 5 Ketahanan Pangan 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat 2

PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010-2014 RKP 2010 RKP 2011 PENEKANAN SESUAI TEMA “PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH” RKP 2012 RKP 2013 RKP 2014 RPJMN 2010-2014 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 13 14 Sudah jelas dan konkrit sasaran dan K/L Pelaksana : Program Kegiatan Outcome Output Pendanaan Indikatif Ketahanan Pangan PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP 2012 DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP 2013 DITENTUKAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKP 2014 Inpres 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Inpres 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesejahteraan Rakyat 3

Masyarakat sehat yang mandiri VISI, MISI, dan NILAI KEMENKES 2010-2014 NILAI PROFESIONALISME MISI VISI Pemberdayaan masyarakat. Upaya kesehatan yg bermutu dan berkeadilan Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Tata kelola kepemerintahan yg baik. Pro Rakyat Responsif Inklusif Efektif Clean Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan NILAI PENEKANAN: PIREC sebagai nilai-nilai profesional yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di sektor kesehatan (Kemenkes). Nilai-nilai diimplementasikan dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang kesehatan sesuai yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes 2010-2014. Derajat kesehatan yg setinggi-tingginya

Implementasi Profesionalisme dalam Menghadapi Tantangan Bidang Kesehatan 2011 Pelayanan kesehatan bermutu Beban ganda penyakit Disparitas status kesehatan Distribusi obat yang bermutu dan terjangkau. SDM Kesehatan kurang Bencana dan perubahan iklim. Infrastruktur Kesehatan Profesionalisme Kepemimpinan Aparatur Capaian Target Pembangunan Kesehatan PENEKANAN: Diharapkan pemimpin-pemimpin yang bekerja secara profesional, dapat mengatasi tantangan bidang kesehatan tahun 2011 lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Jika profesionalisme kepemimpinan aparatur ini ditegakkan, capaian pembangunan kesehatan akan dapat dicapai.

RAN RAD ALUR PIKIR PEMBANGUNAN KESEHATAN PUSAT - DAERAH MDG 2015 RPJMN 2010 - 2014 MDG 2015 INPRES 1 TAHUN 2010 PEMBANGUNAN KESEHATAN Derajat kesehatan masy yang setinggi-tingginya RAN PUSAT RAD PROVINSI Saudara-saudara, Pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam RPJMN pada tingkat nasional dan RPJMD pada tingkat daerah. Pembangunan kesehatan diselengarakan secara sinergi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Guna mempercepat pencapaian MDGs berdasarkan Inpres 1 dan Inpres 3 tahun 2010, maka disusunlah Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah yang nantinya kita harapkan dapat mewujudkan derajat masyarakat yang setinggi-tingginya. KAB/KOTA RPJMD INPRES 3 TAHUN 2010

MASALAH DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN & PROGRAM Lemahnya Sinergisme Sukarnya merubah pola pikir (Mindset) Kurangnya kemauan dan kemampuan mengantisipasi masa depan Kurangnya Pemahaman dan Penggunaan berbagai metode perencanaan (meta policy) yang ada PENEKANAN: Permasalahan ini merupakan tantangan dalam mengimplementasi profesionalisme kepemimpinan aparatur. Seorang pemimpin harus dapat meningkatkan sinergisme, merubah pola pikir lama, mampu berpikir ke depan, dan mampu menggunakan keahlian analisis dalam penyelesaian masalah perencanaan kesehatan.

REFORMASI PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT 2010-2014 Revitalisasi PHC dan pemenuhan BOK Ketersediaan, keterjangkauan obat di seluruh faskes Ketersediaan, distribusi SDM Kes yg bermutu, adil dan merata Pengembangan jaminan kesehatan Affirmative action PDBK dan peningkatan yankes di DTPK Pelaksanaan reformasi birokrasi World class health care PENEKANAN: 7 Reformasi yang sejalan dengan perkembangan situasi kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan akselerasi pembangunan kesehatan. Jika peran profesionalisme kepemimpinan aparatur dapat diterapkan dengan baik pada saat yang sama, akan lebih mudah melaksanakan seluruh program/kegiatan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan.

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) Block grant untuk Kab/Kota Promotif/preventif untuk pencapaian SPM Pemanfaatan terintegrasi dgn dana lain APBD untuk Puskesmas jangan dikurangi Pemda mengawasi pelaksanaan PENEKANAN: Slide ini sebagai contoh kegiatan terobosan yang perlu profesionalisme kepemimpinan aparatur dalam implementasinya.

JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) Penurunan AKI & AKB Jaminan persalinan bagi yang belum mendapat Jamkes Pelayanan: ANC, persalinan, nifas, KB Di fasilitas kesehatan pemerintah dan mitra swasta Dana terintegrasi dgn Jamkesmas dan BOK PENEKANAN: Slide ini sebagai contoh kegiatan terobosan yang perlu profesionalisme kepemimpinan aparatur dalam implementasinya.

SAINTIFIKASI JAMU Jamu sbg tuan rumah di negeri sendiri Jamu masuk dlm praktek kedokteran Regulasi Jamu digunakan di fasilitas kesehatan Penelitian Formula jamu Pengembangan Klinik saintifikasi Jamu Klinik Jamu medik di 12 Rumah Sakit Pendidikan PENEKANAN: Slide ini sebagai contoh kegiatan terobosan yang perlu profesionalisme kepemimpinan aparatur dalam implementasinya.

PELAKSANAAN LPSE DI BEBERAPA KEMENTERIAN DAN DAERAH TAHUN 2010 PENEKANAN: Slide ini sebagai contoh keberhasilan penerapan nilai profesionalisme kepemimpinan aparatur di bidang kesehatan.

Indikator Renstra terkait SDM Aparatur  profesionalisme Unit Kerja Program/Kegiatan Indikator Ropeg Pembinaan Administrasi Kepegawaian % pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (PNS/PTT & penugasan khusus) Itjen Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Kemenkes % unit kerja yg menerapkan administrasi yg akuntabel Pusdiklat Aparatur Pendidikan & Pelatihan Aparatur Jumlah aparatur yg telah mengikuti pelatihan kepemimpinan & prasyarat jabatan, MOT & TOT pelatihan teknis, fungsional, & pelatihan manajemen kesehatan serta pelatihan yg berskala Nasional & global PENEKANAN: Kemenkes telah menetapkan indikator terkait dengan penerapan profesionalisme kepemimpinan aparatur. Ada indikator yang harus dicapai, guna menjaga keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan profesionalisme kepemimpinan aparatur ini.

RPJMN dasar Penganggaran Perubahan dalam RPJMN perubahan Anggaran Berbasis Kinerja RPJMN KPJM RPJMN dasar Penganggaran Perubahan dalam RPJMN perubahan Mekanisme perubahan Mengantisipasi keadaan

TUJUAN Inisiatif Baru bertujuan meningkatkan kualitas sistem perencanaan /penganggaran yang lebih baik, melalui cara: Meningkatkan FLEKSIBILITAS Fleksibilitas pada tingkat nasional untuk mengantisipasi perubahan keadaan Fleksibilitas pada tingkat K/L untuk mengelola anggaran (let the manager manages) Menjaga KONSISTENSI Memungkinkan penyesuaian, yang diarahkan untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan pembangunan nasional Meningkatkan TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS Proses pengusulan, penilaian dan penetapan terbuka Ada kejelasan tanggungjawab setiap lembaga/institusi yang terlibat Meningkatkan EFISIENSI & KINERJA Mendorong efisiensi karena ada mekanisme realokasi anggaran

1. PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT BARU KEMENTERIAN/ LEMBAGA PROGRAM BARU KEGIATAN OUTPUT KOMPONEN Penambahan PROGRAM BARU, yang disebabkan oleh: Perubahan struktur organisasi Penugasan terkait dengan kebijakan baru Perubahan kebijakan yang bersifat memperkuat pencapaian kebijakan berjalan

2. PENAMBAHAN VOLUME TARGET Contoh: Output = panjang jalan yang akan dibangun (km) KEGIATAN TARGET 2011 2012 2013 (PM 1) 2014 (PM 2) 2015 (PM 3) Kegiatan A Target Awal Anggaran (Baseline 2011) 50 km (Rp 50) 100 km (Rp 100) 150 km (Rp 150) 200 km (Rp 200) Penambahan Target (Baseline 2012) 120 km (Rp 120) 170 km (Rp 170) 220 km (Rp 220) 250 km (Rp 250)

3. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET Contoh: Output = panjang jalan yang akan dibangun (km) KEGIATAN TARGET 2011 2012 2013 (PM 1) 2014 (PM 2) 2015 (PM 3) Kegiatan A Target Awal Anggaran (Baseline 2011) 50 km (Rp 50) 100 km (Rp 100) 150 km (Rp 150) 200 km (Rp 200) Percepatan Target (Baseline 2012) 150 125 (Rp 125) 175 (Rp 175) 250 (Rp 250) BASELINE JANGKA MENENGAH AWAL BASELINE JANGKA MENENGAH BARU Percepatan target tidak boleh merubah total target baseline jangka menengah awal Baseline jangka menengah adalah tahun rencana (1 thn) + prakiraan maju (3 tahun)

Quadran : Quadran II Quadran I Quadran IV Quadran III Pencapaian indikator renstra Quadran II Pencapaian indikator tinggi dan Realisasi anggaran rendah (ITRR) Quadran I Pencapaian indikator tinggi dan Realisasi anggaran tinggi (ITRT) Quadran IV Pencapaian indikator rendah dan Realisasi anggaran rendah (IRRR) Quadran III Pencapaian indikator rendah dan Realisasi anggaran tinggi (IRRT) Realisasi Anggaran

Leadership Autocracry Democracy Laissez-Faire Toxic/narcistic Paternalistik charismatic

Apa yang diharapkan ? Maju dan Sejahtera

leadership Tahu posisi (where to go) Dapat menggerakkan yang lain Kenali bawahan Inovatif, jujur, Tahu tugas dan kemampuan Membawa ke tempat yang lebih baik Memberikan jalan keluar

Nilai Leadership Proffesionals Forward looking : dapat melihat kedepan Jujur : menentukan tujuan dan komitmen Sadar akan lingkungan Pandai/intelligent Siap berubah Dapat berkomunikasi dengan baik Menghargai /appreciation Pendengar dan pengamat yang baik

Kata bijak If your actions inspire others to dream more,learn more, do more and become more, you are a leader. John Quincy Adams Never tell people how to do things. Tell them what to do and they will surprise you with their ingenuity. George Patton

TERIMA KASIH TERIMA KASIH