INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

SURVAI PNPM MP PELAKSANAAN PNPM MP 2. PENYEDIAAN APBD PENDAMPING PNPM MP TA KEMITRAAN ANTARA SKPD DAN BKM 4. KEGIATAN PRONANGKIS YANG DILAKSANAKAN.

Advertisements

PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI

Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.

Tujuan Lokakarya Untuk berbagi hasil konsultasi pasca 2015 Berbagi pengalaman dan kisah sukses mengenai kontribusi kerelawanan untuk memperkuat pembangunan.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

DATABASE MDGs & DATABASE

PELATIHAN MASYARAKAT PNPM-R2PN TAHUN

PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) ACEH

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI

Peluang BKM pasca UU Desa

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

“Bersama Membangun Kemandirian”

PERAN PENDAMPING DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN BKM

PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,

Millenium Development Goals

PNPM Mandiri Perkotaan DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.

MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

MDG’s (Millenium Development Goals)

DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)

MENDORONG KEBIJAKAN LAYANAN LAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN MISKIN *dr. Delis J Hehi, MARS (*Anggota DPD RI )

MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.

Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara

Sekretaris PP Aisyiyah

PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas

TUJUAN DAN EKSES PEMBANGUNAN EKONOMI

PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

PROGRAM PAMSIMAS III Menuju Pencapaian Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Berkelanjutan.

PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN

PERAN PKK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MASALAH GIZI DI KELUARGA

PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN PROGRAM KULIAH KERJA

PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN

PROGRAM KELUARGA HARAPAN MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KELUARGA MISKIN

Pentingnya Data Terpilah Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Pembangunan Dr. Soedarti Surbakti.

AGUS JOKO PITOYO, S,SI,, M,A Fakultas Geografi, UGM

MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013

KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF GENDER

Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan

LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN

Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan

DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)

KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)

Kinerja Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Disertai Implementasi Kebijakan dan Korelasinya Terhadap Millennium Development Goals Kelompok.

Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo

DEPUTI BIDANG PUG BIDANG EKONOMI TA. 2014

Epidemi HIV/AIDS dan Biaya Kesehatan

PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Paradigma Pembangunan Gender.

ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia

DINAS SOSIAL, P3A KABUPATEN BANTUL

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kab. Banyuwangi

DESTANA desa tangguh bencana.

PEMBANGUNAN & PERUBAHAN SOSIAL

Posdaya, MDG’s dan Indikator Keberhasilannya

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Masyarakat Peduli, Tanggap serta Mampu untuk Hidup Bersih dan Sehat Disampaikan pada: Orientasi Kader Pemberdayaan.

Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah PERTEMUAN – 11 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP

MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun

Transcript presentasi:

INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat dalam Inpres ini meliputi program : Pro-rakyat Keadilan untuk semua (justice for all) Pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals – MDGs).

Program pro-rakyat fokus pada : Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil Program keadilan untuk semua fokus pada : Program keadilan bagi anak Program keadilan bagi perempuan Program keadilan di bidang ketenagakerjaan Program keadilan di bidang bantuan hukum

Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan Program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium fokus pada : Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Program penurunan angka kematian anak

Program kesehatan ibu Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya Program penjamiman kelestarian lingkungan hidup Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan kontribusi pemerintah daerah terhadap PNPM-Mandiri Tindakan : menyempurnakan mekanisme penetapan DDUB berdasarkan Permenkeu No.168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan. Sasaran : meningkatnya cakupan kegiatan dan alokasi BLM PNPM Mandiri

Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa / Kelurahan Tindakan : Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa/kelurahan Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa/kelurahan mampu menyiapkan program jangka menengah desa/kelurahan yang lebih komprehensif Menyusun mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa/kelurahan yang reguler sehingga menghasilkan program pembangunan berbasis masyarakat

Menyusun mekanisme agar aparat desa/kelurahan dapat mengakomodir dan memproses PJM desa / keurahan sebagai bahan musrenbang di tingkat yang lebih tinggi Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM-Mandiri Sasaran : Terlaksananya integrasi PNPM-Mandiri di tingkat desa / kelurahan

Integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan Tindakan : menyusun mekanisme agar usulan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat dapat memperoleh pembiayaan misalnya KUR atau CSR. Sasaran : terintegrasinya PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan.