DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA

Advertisements

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

TELAAH PENGADUAN PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Subbag umum / kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008

Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)

Kewenangan Pengelolaan

PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.

PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG

S E L A M A T D A T A N G 2017 PESERTA SOSIALISASI INSPEKTORAT

OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan

BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015

FORMAT PEMBINAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEDEPUTIAN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.

PAKTA INTEGRITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Workshop Tata Cara Pemeriksaan Bagi Auditor Kepegawaian BKN

PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.

Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah

INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK

E-Delivery edelivery.surabaya.go.id.

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016

PERAN APIP DALAM UU 23 TAHUN 2014 DAN UU 30 TAHUN 2014

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 193 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK

Inspektorat Kabupaten Sleman

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

PAPARAN Inspektur Wilayah III

S E L A M A T D A T A N G.

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 69 TAHUN 2017

PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH

Di Gedung Rekonfu Polres Pemalang, 25 Mei 2016

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

SOSIALISASI DIVKUM POLRI

BIRO HUKUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH

TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019

KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA

KEMENTERIAN KESEHATAN

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

MITIGASI HUKUM PENGADAAN

Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi

2019 PENGAWASAN & PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKTORAT

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS

LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK

Tata Cara Penanganan Pengaduan

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.

MAL-ADMINISTRASI OLEH : Drs. H. HIPNI, M.Si Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.

Transcript presentasi:

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUP KECAMATAN

DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASANATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

TITIK BERAT PEMERIKSAAN DIPRIORITASKAN PADA PEMBINAAN SDM DI SKPD DENGAN HARAPAN KEDEPAN LEBIH BAIK

POIN PEMERIKSAAN REGULER ADMINISTRASI PEGAWAI PENATAUSAHAN KEUANGAN PENATAUSAHAN BARANG MILIK DAERAH

PENANGANAN PENGADUAN SUMBER INFORMASI PENGADUAN TERTULIS PERINTAH WALIKOTA BERITA MEDIA MASA DAN MEDIA SOSIAL

PENYELESAIAN PENANGANAN PENGADUAN INSPEKTORAT MELAKUKAN KONFIRMASI ATAS PERMASALAHAN YANG DITANGANI DENGAN PIHAK TERKAIT INSPEKTORAT BERKOORDINASI DENGAN SKPD AGAR DILAKUKAN PEMERIKSAAN BERDASAR KETENTUAN PASAL 23 (1) PERATURAN PEMERINTAH 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL INSPEKTORAT MELAPORKAN HASIL KONFIRMASI KEPADA WALIKOTA DAN MEMANTAU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH SKPD

APABILA DALAM PENANGANAN PENGADUAN TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT MAKA PERLU DIBENTUK TIM PEMERIKSA GUNA PENJATUHAN SANKSI BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 25 (1) PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TERIMAKASIH