ETIKA; ETIKA ORGANISASI PEMERINTAHAN Bab 15 ETIKA; ETIKA ORGANISASI PEMERINTAHAN Fajar S 1401150075 Panji Rahman 1401154159 Dhimas Ilham Prakoso 1401154173 Made leo Aditya 1401154271 Ruthis Thira 1401150009

A. Memahami lebih lanjut tentang etika Pengertian etika dan moralitas Dalam kehidupan masyarakat modern, bahkan postmodern dewasa ini, setiap anggota masyarakat dalam interaksi pergaulannya dengan anggota masyarakat lainnya ata dengan lingkungannya, cenderung semakin bebas, leluasa, dan terbuka. Dengan demikian, moralitas dapat melatar belakangi etika seseorang atau suatu organisasi tertentu. Akan tetapi, antara moralitas dan nilai etika dapat asaja tidak sejalan atau bertentangan. 2. Konsepsi etika dan moralitas Meskipun uraian dan contoh kasus tersebut secara jelas memberikan gambaran perbedaan pengertian antara etika dan moralitas, bagi The Liang Gie (1986:1.19) sebagaimana dikutip oleh Gering Supriyadi (2001:4), perbedaan tersebut tidak berarti harus mempertentangkan penggunaan kedua istilah tersebut. Terdapat dua perbedaan antara etika, moral, dan moralitas. a. Etika pada dasarnya merujuk pada dua hal. b. Moral, dalam pengertian umum menekankan karakter atau sifat individu yang khusus. c. Moralitas mempunyai makna yang lebih khusus sebagai bagian dari etika. 3. Prinsip – prinsip etika Dalam modul “Etika Birokrasi” (supriyadi, 2001:19-20) dikemukakan bahwa dalam sejarah peradaban manusia sejak abad ke-4 sebelum masehi, para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagaii pedoman hidup bermasyarakat. Prinsip – prinsip etika tersebut adalah sebagai berikut. a. Prinsip keindahan b. Prinsip persamaan c. Prinsip kebaikan d. Prinsip keadilan e. Prinsip kebebasan f. Prinsip kebenaran

B. Etika organisasi pemerintah Dalam bagian ini, akan diuraikan dandibahas mengenai dimensi etika organisasi pemerintah, yang antara lain mencakup etika dalam organisasi, etika dalam pemerintahan, etika dalam jabatan, serta nilai – nilai kepemerintahan yang baik sebagai tren global pemerintahan Dimensi etika dalam organisasi Dalam konteks organisasi, etika organisasi dapat berarti pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi. Etika dalam pemerintahan Dalam organisasi administrasi publik atau pemerintah, pola sikap dan perilaku serta hubungan antarmanusia dalam organisasi tersebut. Etika dalam jabatan Pada penyelenggara negara berdasarkan Undang – Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme.

C. Good Governance sebagai trend global etika pemerintahan Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, etika sangat erat kaitannya dengan nilai – nilai dan pola perilaku dari setiap individu. Perhatian dan rasa terhadap nilai – nilai dam diri setiap aparatur sangat erat kaitannya dengan latar berlakang sejarah, budaya, dan perkembangan kondisi sosial dan lingkungan kehidupan dewasa ini. Sementara itu, di negara – negara Uni eropa telah menerapkan traktat atau kesepakatan untuk memerangi korupsi di lingkungan aparatur pemerintahan di masing – masing negara anggota. Demikianlah berbagai kecenderungan bahwaisu mengenai etika pemerintahan telah menjadi isu global, dan cenderung mengarah pada penerapan kode etik global dalam bidang pemerintahan, khususnya dalam rangka menghapuskan praktik – praktik korupsi dan suap.

TERIMA KASIH