PEMBANGUNAN DESA NEXT BACK MENU Pengantar Proses Perencanaan PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA PEMBANGUNAN DESA

Pengertian Pembangunan Desa NEXT BACK MENU PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA Menurut Dirjen Bangdes, pembangunan desa adalah metoda untuk menyelenggarakan usaha-usaha yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh penduduk secara langsung, umum, relatif merata, dan meningkat, yang didalam proses tersebut masyarakat setempat berkedudukan sebagai subjek pembangunan, dan pemerintah memberikan pengarahan, dorongan, koordinasi, pengendalian dan penggairahan. Menurut buku “Pembahasan UU No.5 Tahun 1979”, pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus dan berkesinambungan yang diselenggrakan oleh masyarakat bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan serta berlangsung di desa. Desa menurut UU No. 22 Tahun 1999, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul-usul yang bersifat istimewa.

Pangkal Tolak Pembangunan Desa NEXT BACK MENU PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA Pangkal Tolak Pembangunan Desa Pangkal tolak pembangunan desa adalah GBHN atau Trilogi Pembangunan : Stabilitas nasional (Pelita I) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (Pelita) Pemerataan (8 jalur pemerataan) Pemerataan dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi.

Strategi Pembangunan Desa Dalam Jangka Panjang NEXT BACK MENU PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA Strategi Pembangunan Desa Dalam Jangka Panjang Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh karena itu dibutuhkan suatu strategi. Strategi pembangunan desa dalam jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan desa dwakarya dengan memperhatikan : Keserasian antara pedesaan dan perkotaan Imbangan kewajiban pemerintah dan masyarakat Keterpaduan yang harmonis antara berbagai program sektral / regional / Inpres dan partisipasi masyarakat. Untuk mempercepat pembangunan desa maka dibentuk Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) pada tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh camat, dan UDKP ini merupakan Tim Koordinasi Sektoral (TKS).

NEXT BACK MENU PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA Arah Pembangunan Desa Tercapainya landasan kuat bagi masyarakat desa untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan sendiri. Terbinanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis Mampu menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat Dapat menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat Dapat mengatur dan mengendalikan penyebaran dan pertumbuhan penduduk

Program Pembangunan Desa NEXT BACK MENU PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA Program Pembangunan Desa Pembinaan LKMD Pembinaan PKK Bantuan Pembangunan Desa Pembinaan Prasarana Desa Pembinaan UDKP Perlombaan Desa Monitoring tingkat Pembangunan Desa Program Bantuan Pengembangan Kecamatan Terpadu (PBKT)

Bidang Pembangunan Desa NEXT BACK MENU PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA Bidang Pembangunan Desa Pembangunan Bidang Ekonomi a. Pertanian b. Industri (non pertanian) Pembangunan Bidang Sosial a. kependudukan : pertumbuhan dan penyebaran b. Kuantitas dan kualitas (imtaq dan Iptek) Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana a. fisik alami b. fisik buatan (prasarana dan sarana) Bidang Pemerintahan

Kelembagaan Desa (dalam desa swadaya, dst) NEXT BACK MENU PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA Kelembagaan Desa (dalam desa swadaya, dst) Rempug desa LKMD Rukun Tetangga, Rukun Kampung Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Perhimpunan Pemakai Air (Mitra Cai) Majelis Ulama dan Lembaga-lembaga keagamaan lainnya Perkumpulan kematian Perhimpunan Kerukunan Tani Indonesia Lembaga Sosial Kampung (LSK)

LKMD LKMD = dahulunya adalah LSD (Lembaga Sosial Desa) NEXT BACK MENU PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA LKMD LKMD = dahulunya adalah LSD (Lembaga Sosial Desa) LKMD merupakan suatu lembaga yang membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Tugas LKMD adalah mengkoordinasikan perencanaan pembangunan desa dalam segala bidang yang berasal dari masyarakat maupun tugas dari instansi pemerintah. Usaha : a. Mengusahakan perubahan yang terarah bagi desa dan masyarakat desa dalam kemajuan materil maupun spirituil. b. Meningkatkan perkembangan desa dan masyarakat desa sebagai satuan potensi ekonomi daerah. Pembiayaan LKMD pada prinsipnya didasarkan atas swadaya masyarakat desa dan juga menerima bantuan yang sah dan tidak mengikat.

Prioritas Pembangunan Daerah Saat ini NEXT BACK MENU PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA Prioritas Pembangunan Daerah Saat ini Perluasan kesempatan kerja di sector non pertanian di pedesaan Peningkatan kemampuan professional aparat pelaksana dan pengarah Pengembangan koperasi di pedesaan

NEXT BACK MENU PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA Beberapa Program yang Bersifat Pedesaan yang Mengembangkan Tanah untuk Pertanian 1. Program Resetlement (permukiman kembali), dilakukan oleh Depdagri yang mengatur tempat tinggal dalam kampung yang terpusat beserta tanah pertanian untuk penduduk pedalaman di luar Jawa yang tinggalnya masih tersebar dan masih melakukan peladangan liar. 2. Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR), dilakukan oleh Departemen Pertanian yang mengatur supaya penduduk mengusahakan perkebunan (yang masing-masing luasnya kecil), yang pemasaran dan pengolahan hasilnya digabung dengan perkebunan inti (perkebunan besar). Perkebunan rakyat yang luasnya kecil-kecil dikelola seperti perkebunan besar dengan digabung dalam satu badan koperasi.

Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan NEXT BACK MENU PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA, 1429 H / 2008 M Pengantar Proses Perencanaan MORFOLOGI DAN TATA RUANG DESA Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan