RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Advertisements

1 Muhtar Mahmud. 1.Asumsi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan APBN 2012 Arah Kebijakan Fiskal 2012 Postur APBN-P 2011 dan APBN 2012 Kebijakan.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
“Seminar Sehari UHAMKA Menyongsong Masa Depan”
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Pertemuan 8 Perkembangan Sektor Pertanian
MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Pendahuluan: Pengertian dan ruang lingkup ekonomi makro
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
MANFAAT INVESTASI DAN KENDALA DALAM INVESTASI
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pertemuan Kebijakan Makro Ekonomi
Perekonomian Indonesia
Utang Pemerintah dan Kebijakan Fiskal
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
KEBIJAKAN FISKAL.
Konsep Dasar Ekonomi Makro
PENGELUARAN PEMERINTAH
Garapan Drs. Puji Suharjoko
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
PEREKONOMIAN INDONESIA
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Indikator Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Mendeskripsikan cara mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi.
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
KETENAGAKERJAAN Penduduk dan Kesempatan Kerja
STABILITAS EKONOMI DI SUSUN OLEH : RIFANDI SETYO HADI ( )
POKOK PERMASALAHAN EKONOMI, PELAKU EKONOMI DAN SISTEM EKONOMI
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
Perekonomian Indonesia
PAJAK Kelas X Semester 2 Hery Budiantoro A
PENGELLUARAN PEMERINTAH
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
ERNA YULIANA A / A FKIP/PEND.AKUNTANSI
PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai.
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
APBN DAN APBD.
RASIO PENTINGNYA UU PERSAINGAN
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
Pajak Menjaga NKRI.
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
PENGELLUARAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
PENGELLUARAN PEMERINTAH
MATERI : KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
INFRASTRUKTUR DAN RISIKO FISKAL
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Kebijakan Fiskal dalam Hutang Pemerintah dan Pengaruhnya Bagi Perekonomian Negara Nama : Zuda Karimatur Rohmah NIM :
Transcript presentasi:

PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN/STRATEGI PERPAJAKAN NASIONAL

RASIONAL PERANAN P.T. DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN URGENSI PERAN PAJAK DALAM PEREKONOMIAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

URGENSI PERAN PAJAK DALAM PEREKONOMIAN Sumber utama pendapatan negara (73,6%) Instrumen utama kebijakan fiskal Menentukan kemampuan negara untuk memberikan layanan kepada khalayak Wahana redistribusi pendapatan untuk meningkatkan pemerataan Sarana untuk mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO Secara teoretis kebijakan ekonomi diarahkan untuk: Pertumbuhan ekonomi Pemerataan pendapatan Efisiensi Stabilisasi Kebijakan ekonomi makro di Indonesia: PertumbuhanEkonomi Peningkatan Pendapatan Riil Masyarakat Perkuatan Sumber-sumber Investasi Peningkatan Ekspor Stabilitas Ekonomi Makro Neraca Pembayaran Ketenagakerjaan dan Kemiskinan

Kebijakan fiskal Pendapatan:Peningkatan Rasio Perpajakan menjadi sekitar13,5% - 14% terhadap PDB Perbaikan Administrasi dan Pelayanan Perpajakan Pelaksanaan UU Perpajakan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Pembiayaan dalam negeri dan sumber lain yang murah dan risiko rendah Resiko: Risiko Perubahan Asumsi(sensitivitas) Risiko Belanja Risiko Dukungan Infrastruktur Risiko Utang

lanjutan Harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengoptimalkan pertumbuhan Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Desentralisasi Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja sebagai stimulus pembangunan Memperbaiki pelaksanaan anggaran didaerah-daerah untuk mendukung percepatan pembangunan Percepatan persetujuan APBD Pelaporan dan penggunaan belanja APBD Peningkatan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah diprioritaskan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

lanjutan Perubahan orientasi kebijakan fiskal dari konsilidasi ke stimulus dengan tantangan Quality of Spending Prioritas belanja negara Investai, ekspor, kesempatan kerja Revitalisasi sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan pedesaan Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi Akses dan kuaitas pendidikan dan kesehatan Penanggulangan kemiskinan Korupsi dan reformasi birokrasi Pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri Penanganan bencana, resiko bencana dan penyakit menular

RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT Rendahnya tingkat pendidikan Rendahnya tingkat pendapatan Kelemahan kultural kelemahan dalam kecintaan kepada negara dan kepedulian sosial Korupsi di kalangan birokrasi Kurang gencarnya kampanye sadar pajak (kontinyuitas dan variasi program)

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT PENELITIAN

PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN Mengintegrasikan dan mengintensifkan materi perpajakan dalam kurikulum matakuliah yang relevan dan terkait Peningkatan frekuensi kegiatan akademik yang terkait dengan kampanye perpajakan (seminar, workshop, olimpiade dll) Peningkatan frekuensi kuliah tamu dari kalangan perpajakan Menghasilkan tenaga perpajakan yang handal

PENELITIAN Pendirian Pusat Kajian Perpajakan di bawah Lembaga Penelitian Pengembangan topik perpajakan sebagai acuan dalam penyusunan karya penelitian ilmiah mahasiswa (tugas akhir, skripsi, thesis dan disertasi) Pengembangan jurnal penelitian perpajakan Merancang penelitian pengembangan program pendidikan sadar pajak bagi sekolah di berbagai jenjang

PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Membangun pusat bantuan layanan perpajakan bagi masyarakat wajib pajak Merancang program-program kampanye sadar pajak bagi masyarakat Memasukkan program kampanye sadar pajak dalam kegiatan KKN mahasiswa Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah