EKONOMI KELEMBAGAAN (Institutional Economics) Dr. Sutikno, SE., ME.

EKONOMI KELEMBAGAAN Ekonomi kelembagaan adalah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihat kelembagaan (rule of the game) berperan sentral dalam membentuk perekonomian yang effisien. Old Institutional Economics New Institutional Economics (NIE)

OLD INSTUTITIONAL ECONOMICS Lahir dari kritikan Thorsten Veblen atas asumsi dasar ekonomi klasik/neoklasik yang dianggapnya lemah. Beberapa asumsi yang dianggap lemah antara lain: Motif ekonomi melatarbelakangi setiap kegiatan. Setiap aktivitas manusia didasarkan atas perhitungan rasional untung ruginya. Mendahukukan kepentingan diri sendiri (Self interest) Persaingan akan meningkakan efisiensi Private property right merpakan sebuah keharusan Teori ekonomi klasik mengabaikan faktor-faktor sejarah, sosial dan kelembagaan dalam membangun struktur ekonomi

PANDANGAN VEBLEN Manusia bukan hanya mahkhluk rasional tapi juga makhluk emosional yang memiliki perasaan, selera, nilai, dan kecenderungan (instink) yang terikat dengan budaya Selera, perasaan, nilai dan kecenderungan juga mempengaruhi transaksi ekonomi yang dilakukan oleh manusia Pilihan-pilihan ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan teknologi Dunia ekonomi tidak dapat lepas atau bahkan dipegaruhi oleh faktor sejarah, sosial dan kelembagaan yang selalu berubah, dinamis Perkembangan ekonomi selalu dikondisikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh keadaan social dan kelembagaan yang melingkupinya Sejarah dan kelembagaan sosial menentukan struktur ekonomi namun ditempatkan pada posisi berserbrangan dengan neoclassical economics theory (market based economics),

NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS (NIE) Beberapa Kelemahan Ekonomi klasik/neoklasik menurut pandangan NIE Pasar dapat berjalan dengan sempurna tanpa biaya karena informasi tersebar secara merata sehingga konsumen tahu persis komoditas yang akan dibelinya Persaingan berjalan sempurna sehingga produsen barang dapat menekan harga sehingga murah Transaksi tanpa biaya Penegakan property right tidak memerlukan biaya Mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas, commons pool resources dan public goods

PANDANGAN NIE Untuk dapat berjalan, pasar membutuhkan biaya karena informasi bersifat asimetris Persaingan tidak berjalan sempurna karena tergantung pada ketersediaan informasi dan penguasaan sumber kekuatan (power resources) Transaksi tidak bersifat costless (zero cost) Penegakan property right tidak bersifat costless Mekanisme pasar tak mampu menyelesaikan kasus eksternalitas, commons pool resources dan public goods New institutionalist mencoba menerangkan politik, sejarah, ekonomi dan kelembagaan sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perushaan (firm), konvensi sosial, keluarga dll dalam bingkai neoclassical economic theory

APAKAH KITA MEMERLUKAN LEMBAGA ? UNTUK APA ?

diharapkan dapat mendukung LEMBAGA diharapkan dapat mendukung terjadinya transaksi (exchange) ekonomi secara EFISIEN, LANCAR, TERJAMIN, TERATUR, STABIL Meningkatkan rutinitas, keteraturan Insentif dan disinsentif kepada individu Membentuk/ mempengaruhi pola interaksi setiap individu

Ilmu Ekonomi Kelembagaan memusatkan diri pada pemahaman mengenai institusi (lembaga) yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi, sehingga dapat menurunkan biaya transaksi

BIAYA TRANSAKSI (Bromley,1989) Biaya transaksi komoditas : biaya transaksi yang dikeluarkan secara langsung atas komoditas yang diinginkan. Biaya transaksi kelembagaan : biaya transaksi yang dikeluarkan sebagai konsekuensi adanya kelembagaan yang turut serta/ mengatur pertukaran atas komoditas yang diinginkan.

BENTUK KELEMBAGAAN NORMA-KONVENSI ATURAN MAIN (HUKUM) PENGATUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN

NORMA-KONVENSI BENTUK : PERANGKAT yang dihasilkan berdasarkan KONSENSUS atau POLA TINGKAH LAKU yang DISEPAKATI BERSAMA DASAR PERTIMBANGAN : Nilai-nilai yang berlaku (value) TUJUAN : Dari pelaksanaan NORMA dan KONVENSI diharapkan dapat terjadi KETERATURAN dan KETERDUGAAN (Predictable) CARA PELAKSANAAN : untuk menjalankannya diperlukan adanya asas RECIPROCITY dan SOLIDARITY

ATURAN MAIN (HUKUM) BENTUK : ATURAN MAIN, biasanya lebih FORMAL (ditegakkan pemerintah) DASAR : memberi KEBEBASAN (liberation) dan LARANGAN (constraint). TUJUAN : memberikan PERLINDUNGAN/HARAPAN dan SANKSI terhadap individu dan kelompok dalam menentukan pilihannya CARA PELAKSANAAN : memerlukan PEMAHAMAN BERSAMA tentang alat-alat untuk menyelesaikan pertentangan (konflik).

PENGATUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN BENTUK : perangkat sosial yang mengatur : 1) kepemilikan Individu atau kelompok 2) Obyek nilai bagi pemilik dan orang lain 3) Orang atau pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan. TUJUAN : mengatur hubungan kepemilikan (property relations) UNSUR Hak Kepemilikan (Property Right): a. Hak eksklusif untuk menggunakan sumber daya b. Hak untuk memperoleh jasa/ benefit dari sumber daya tersebut c. Hak untuk menukarkan sumberdaya sesuai kesepakatan

RUANG LINGKUP KELEMBAGAAN Merupakan kreasi manusia secara sadar. Kadang berbentuk tertulis dan secara formal ditegakkan Dapat diprediksi (cukup stabil) sehingga mudah diterapkan pada situasi yang berulang-ulang. Dilakukan oleh kumpulan individu-individu (keputusan kelompok). Memiliki dimensi waktu – (dapat dilakukan pada situasi yang berulang-ulang). Memiliki dimensi tempat – (terkait dengan kondisi lingkungan fisik). Memiliki aturan main – norma yang mewarnai lembaga. Ada pemantauan dan penegakan aturan yang juga ditegakan secara internal oleh individu. Berada pada suatu hirarki dan jaringan atau keteraturan berjenjang dalam masyarakat. Merupakan bagian dari kelembagaan yang lebih kompleks (banyak lembaga lain yang terkait).

New Institutional Economics adalah perkembangan ilmu ekonomi kelembagaan yang berusaha memperluas ilmu ekonomi dengan menentukan pokok bahasan pada aspek sosial, aspek legal/norma dan aturan-aturan yang mendasari suatu kegiatan ekonomi. Para teoritisi : John R. Commons, Thorstein Veblen dan Wesley Mitchell

Dengan pendekatan ilmu ekonomi kelembagaan ini, maka setiap peristiwa ekonomi dapat dianalisis dengan aspek yang luas (meliputi aspek non-ekonomi), sehingga hasil analisis relatif akan lebih realistis.

ISU-ISU KELEMBAGAAN Principal-Agent Problems : keuntungan yang tidak adil antar mereka (misalnya agen dapat keuntungan lebih banyak). Dapat terjadi moral hazard, adverse selection, terjadi karena ketidaksempurnaan pasar dan informasi asimetris. Biaya Transaksi : biaya-biaya untuk memperoleh kepemilikan atas suatu sumber daya. Kepastian property right, misalnya HAKI Kerangka persaingan usaha Privatisasi Penyaluran ketidakpuasan (exit and voicing) ; customer service, YLKI Kompensasi, atas hal negatif yang dialami yang disebabkan oleh pihak lain.

CIRCULAR FLOW OF ECONOMY 1. Norma 2. Hukum 3. Kepemilikan Norma 1 Hukum 2 Kepemilikan 3 Faktor Produksi RUMAH TANGGA PRODUSEN LEMBAGA KEUANGAN Barang/Jasa NEGARA LUAR NEGERI KELEMBAGAAN SANGAT MENENTUKAN EKONOMI

Click to edit company slogan . Thank You ! Click to edit company slogan .