E-Commerce dan E-Government MATERI 11

E-COMMERCE

E-Commerce Metodologi bisnis modern yang dapat memenuhi kebutuhan organisasi, merchant dan konsumen dalam menekan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dengan disertai perbaikan mutu barang dan jasa, serta peningkatan kecepatan service delivery. Metodologi tersebut mengubah pola bisnis tradisional menjadi pola bisnis modern dengan pemanfaatan Internet sebagai media bisnis yang menjadi trend saat ini. Trend ini kemudian dikenal dengan istilah Internet Commerce yang kemudian menjadi Electronic Commerce (E-Commerce)

Definisi : E-Commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik (David Baum, “Business Links”, Oracle Magazine, No 3, Vol XIII, May/June 1999, pp. 36-44)

Kegiatan yang dapat dilakukan Perdagangan online melalui Web Transaksi online bisnis antar perusahaan Internet Banking TV Interaktiv, Internet via TV WAP

Keuntungan : Revenue stream (aliran pendapatan) baru yang mungkin lebih menjanjikan Meningkatkan pangsa pasar Menurunkan biaya operasional Melebarkan jangkauan Memperpendek waktu produksi Meningkatkan mata rantai pendapatan

Jaringan infrastruktur Internet 1

Jaringan Infrastruktur Internet 2

Resiko E-Commerce Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan Pencurian informasi rahasia yang berharga Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak Kehilangan kepercayaan dari komsumen Kerugian-kerugian yang tidak terduga

Tipe-tipe situs di Internet Situs Statis Menampilkan informasi yang tidak memerlukan updating secara teratur Situs Database Menampilkan Informasi yang selalu terbaru dan terkini

Pembentukan E-Commerce Electronic Commerce Electronic Document Interchange Electronic messaging Corporate digital library Electronic publishing Electronic Funds Transfer (EFT) Electronic Data Interchange (EDI) E-Mail Fax Information sharing Collaborative work Marketing, advertising Sales, customer support

Faktor pendorong kemunculan keamanan E-Commerce Kemajuan infrastruktur sistem komunikasi Meledaknya sistem perdagangan global Sistem perdagangan real time

Fungsi sistem keamanan E-Commerce Authentication (pembuktian keaslian) Confidentiality (kerahasiaan) Data integrity (integritas data)

Konsep Dasar Sistem Keamanan Informasi Confidential, menjamin informasi yang dikirim tidak dapat dibuka atau diketahui orang lain yang tidak berhak Integrity, menjamin data masih utuh sesuai aslinya Availability, menjamin pengguna yang sah mengakses informasi miliknya Legitimate Use, menjamin bahwa sumber tidak digunakan oleh yang tidak berhak

Bidang-bidang yang diamankan : Keamanan Komunikasi Keamanan Komputer Digabungkan dengan Keamanan secara fisik Keamanan personal Keamanan administratif Keamanan Media yang digunakan

Ancaman : System Penetration Authorization Violation Planting Communication Monitoring Communication Tampering Denial of Service

Safeguards : Mencegah timbulnya ancaman sebelum benar-benar terjadi Meminimumkan kemungkinan terjadinya ancaman tersebut Mengurangi akibat yang timbul karena ancaman yang sudah terealisasi

Konsep Kriptografi Text Biasa Text Ter Enkripsi Enkripsi Dekripsi

SSL (Secure Socket Layer) Adalah suatu sistem keamanan di Internet yang lengkap, yaitu suatu proses saat mentransfer informasi antara dua komputer di Internet dengan menggunakan teknik enkripsi Kriptografi adalah suatu bidang ilmu yang menggunakan persamaan matematis untuk melakukan enkripsi

Aplikasi E-Commerce secara Umum Business to business, sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis Business to Consumer

E-Commerce – B2B Certification Authority INTERNET Bea dan Cukai Karyawan di suatu organisasi yang mengurusi masalah procurement hingga pembayaran Institusi keuangan, bank, credit card companies Global suppliers Business customers Perpajakan Bea dan Cukai Jasa Pengiriman Barang Certification Authority Asuransi INTERNET

E-Commerce B2C Masalah yang dihadapi : Pelanggan Promosi Barang dagangan Pelayanan Proses transaksi Pengiriman Analisis data pemasaran Penampilan Web Site

E-Commerce – B2C User/Card Holder : orang yang akan membeli secara on-line Merchant : Perusahaan yang akan menjual secara on-line Acquirer : lembaga keuangan dari perusahaan biasanya Bank Issuer : perusahaan yang menerbitkan credit card Certification Authority : pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada pedagang, issuer dan pemegang credit card

Konsep Jaringan Corporate Network Firewall Internet Enterprise LAN or WAN Internet Firewall Corporate Network

E-GOVERNMENT

Defenisi Teknologi Informasi Information Technology (IT) is a broad subject cencerned with technology and other aspects of managing and processing information, especially in large organization. (http://www.wikipedia.org, Ensiklopedia. ) Teknologi Informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi dan jaringan data / informasi.

Makalah ini memberikan informasi tentang bagaimana peningkatan pelayanan publik melalui penerapan e-Government agar mampu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Sumatera Utara. e-Government adalah satu produk teknologi informasi, yakni merupakan sistem informasi layanan pemerintah yang berbasis internet. Internet adalah sebuah media informasi dan komunikasi modern yang berbasis jaringan komputer global yang besar dan terorganisasi yang menghubungkan hampir seluruh bagian dunia sehingga semuanya dapat bertukar dan berbagi pesan / informasi.

Teknologi informasi selalu digambarkan sebagai hasil pemanfaatan teknologi komputer bagi kepentingan penyiaran, telekomunikasi dan jaringan data. Oleh karena itu, kini istilah teknologi informasi lebih sering disebut menjadi teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT).

Fakta menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemanfaatan ICT di Indonesia tidak merata di setiap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbedaan kesiapan daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan dilakukannya inisiatif dan inovasi pemanfaatan ICT guna tercapainya tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengikis kesenjangan serta mengurangi kemiskinan.

ICT juga telah menjadi indikator penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, yang selanjutnya dikenal sebagai e-Government, yang digunakan untuk: mengukur perkembangan tingkat kesiapan dari masing-masing satuan kerja di lingkungan pemerintahan dalam memanfaatkan dan menerapkan telematika untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengarahkan kebijakan pengembangan bidang ICT dan sebagai langkah awal dari tahapan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik.

ICT juga telah menjadi indikator penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, yang selanjutnya dikenal sebagai e-Government, yang digunakan untuk: mengukur perkembangan tingkat kesiapan dari masing-masing satuan kerja di lingkungan pemerintahan dalam memanfaatkan dan menerapkan telematika untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengarahkan kebijakan pengembangan bidang ICT dan sebagai langkah awal dari tahapan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik.

Strategi Pemanfaatan ICT dalam e-Government Bagaimana menetapkan kriteria pelayanan publik melalui e-Government Bagaimana menempatkan posisi ICT dalam upaya pencapaian pelayanan publik yang baik yang ditandai dengan adanya tasnparansi, akuntabilitas, adil, efektif dan dapat mengakomodasikan partisipasi seluruh warga.

Strategi Pemanfaatan ICT dalam e-Government Penggunaan ICT di sebuah institusi pemerintahan bisa berbeda-beda bergantung kepada kemampuan dan bidang yang ada institusi itu sendiri. Bisa jadi sebuah instansi pemerintahan setingkat pemerintah provinsi menggunakan produk ICT hanya untuk keperluan tertentu saja tanpa perlu mengembangkannya, misalnya menggunakan ICT untuk bidang hukum, sastra, dan lain-lain.

Isu Utama Pemanfaatan e-Government Bagaimana menetapkan kriteria pelayanan publik melalui e-Government Bagaimana menempatkan posisi ICT dalam upaya pencapaian pelayanan publik yang baik yang ditandai dengan adanya tasnparansi, akuntabilitas, adil, efektif dan dapat mengakomodasipartisipasi seluruh warga.

Untuk menerapkan e-Government institusi pemerintahan perlu memperhatikan Apa nilai tambah (value added) yang diperoleh dengan adanya pemanfaatan ICT tersebut? Apakah nilai tambah ini lebih besar dari nilai investasi? Apakah dengan adanya pemanfaatan ICT tersebut kita menjadi lebih unggul dari segi pelayanan publik atau justru malah mempersulit akses publik terhadap instansi pemerintahan?

Informasi dan Peningkatan Pelayanan Publik Sumber Daya Manusia (SDM) selaku brainware merupakan faktor penentu utama keberhasilan di bidang pengembangan e-Government tidak dapat ditawar lagi, karena perannya yang sangat strategis akan sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam implementasinya. Kesiapan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang cukup canggih saja belumlah cukup apabila tidak diimbangi dengan dukungan brainware atau SDM yang memadai, karena posisi manusia secara utuh dalam perannya sebagai perencana, pelaksana dan pengendali serta pengevaluasi terhadap jalannya proses masih belum ada yang menggantikannya.

Akses terhadap informasi membutuhkan ketersediaan infrastruktur seperti telekomunikasi, listrik dan perangkat-perangkat komputer (hardware dan software), serta penguasaan penggunaan komputer (literasi komputer). Yang termasuk ke dalam kategori perangkat keras (hardware) antara lain adalah komputer, terminal, maupun ponsel. Sementara perangkat lunak (software) antara lain termasuk sistem operasi, aplikasi, dan database. Literasi komputer dibutuhkan karena mekanisme akses terhadap informasi elektronik ini membutuhkan penggunaan komputer. Ketersediaan informasi terkait dengan jenis informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu harus diidentifikasikan kebutuhan primer manusia yang terkait dengan informasi. .

Konsep e-Government e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government. (World Bank Group)

Konsep e-Government G to G G-B, B-G G-C, C-G B to B C to C B-C, C-B

Penyediaan sumber informasi e-Government ini dapat diimplementasikan dalam berbagai cara: Penyediaan sumber informasi Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan juga di tempat umum Penyediaan e-Procurement

Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat Manfaat e-Government: Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Implementasi e-Government pada pemerintahan daerah Electronic Government (e-Government) saat selalu mendapat perhatian karena dianggap dapat menjadi pemacu dari penggunaan ICT. Dikaitkan dengan otonomi daerah, maka kita akan melihat bahwa peranan “Telematika” menjadi penting bagi Pemerintah Daerah.

Penerapan Telematika dapat membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan putra daerah dengan kemudahan mendapatkan informasi dari mana saja di seluruh dunia. Sebagian bantuan dan konsultasi dapat dilakukan melalui Internet tanpa perlu mendatangkan konsultan asing. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka penerapan Telematika secara politis menjadi sangat penting.

Inisiatif e-Government di Sumatera Utara Inisiatif e-Government di Sumatera Utara sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu, ini ditandai telah dibangunnya beberapa website dari pemerintahan daerah, seperti contoh tampilan berikut ini.

Website Pemropsu www.pempropsu.go.id

Situs Bappeda Pemprop SU

Situs Kantor PDE Pemprop SU

Website Pemko Medan

Kultur berbagi belum ada. Kultur mendokumentasi belum lazim. Hambatan dalam Mengimplementasikan e-Government Kultur berbagi belum ada. Kultur mendokumentasi belum lazim. Masih langkanya sumberdaya manusia yang handal. Tempat akses yang terbatas.

Inisiatif Masyarakat Dalam Mempercepat Implementasi e-Government Memperhatikan beberapa hambatan dalam implementasi e-Government seperti yang disebutkan diatas maka dipandang perlu lebih memberdayakan peran aktif masyarakat dalam mengimplementasikan e-Government. Menyikapi hal tersebut ternyata sebagian dari masyarakat telah mengambil peran aktif dengan melakukan pendekatan dan bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk mengefektifkan pelayanan terhadap publik atas beberapa kebijaksanaan pemerintah.

Salah satunya adalah Lembaga ”Information Technology for Small and Medium Entreprises and Cooperation” (Lembaga IT-SME), yang telah mulai melakukan beberapa kegiatan pelayanan publik terutama dalam konsultasi di bidang teknologi informasi kepada usaha kecil dan menengah serta koperasi (UKMK).

Situs IT-SME

Lembaga ini secara aktif melakukan fungsi penyebaran informasi dan komunikasi terhadap masyarakat di bidang UKMK.

Kesimpulan Langkah-langkah penerapan e-Government dapat ditingkatkan kepada hal-hal yang lebih canggih seperti layanan transaksi (misalnya, mendaftarkan perusahaan, membayar pajak, dan lain-lain) sampai ke layanan pemilihan umum secara on-line. Namun untuk mencapai hal ini harus segera dimulai dengan membangun sistem kecil terlebih dahulu. e-Government juga tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja. Masyarakat umum dapat membantu pemerintah dalam hal mengumpulkan data dan mengorganisirnya (atau bahkan ikut serta dalam meng-online-kannya). Tenaga teknis yang handal dapat membantu pemerintah setempat dalam melakukan setup server dan access point di berbagai tempat.

TERIMA KASIH