Hanifa Nur Auliya (1113015000086) sosiologi pembangunan : Desentralisasi, Birokrasi dan Demokratisasi Lokal.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Advertisements

Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
MASYARAKAT MADANI NURUL RIZKY AMALIA
Masyarakat Sipil sebagai Ruang Publik
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Demokratisasi Lokal Mata Kuliah Dinamika Politik Lokal Semester Gasal 2011 Dosen: Ratri Istania, SIP, MA.
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
GOOD GOVERNANCE.
DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
NEGARA, DEMOKRASI, DAN MASYARAKAT SIPIL
PERAN LEMBAGA KOMUNITAS LOKAL
DESENTRALISASI KESEHATAN
ETIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
KONSEPSI KEWARGANEGARAAN
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Good Governance Etika Bisnis.
KONSEP PENANGANAN KUMUH
Universitas Indo Global Mandiri
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PEMERINTAHAN
ADMINISTRASI PEMDA Konsep Dasar Pemerintahan Daerah
Masyarakat ? Menurut Robert Maclver (Budiardjo) yaitu suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan. Menurut Harold Laski yaitu sekelompok manusia yang.
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
Quiz PPKn Pengertian PKN Tiga dimensi penting dalam PPKn
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
AKUNTABILITAS BIROKRASI
21 MEI 1998 ORBA BERGANTI REFORMASI DIANGGAP THE THIRD WAVE OF DEMOCRACY PADA DASAWARSA 1990-AN JULI 1995 TERBENTUK CIVITAS INTERNASIOANL DI PRAHA DIHADIRI.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
KONFIGURASI SISTEM GLOBAL
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian/Karakter
J. Kristiadi (Peneliti Senior CSIS, Jakarta)
PENDAHULUAN: PENDEKATAN DALAM MEMAHAMI KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
PENGANTAR Perkembangan budaya Politik masyarakat bergantung pada pendidikan kewargaan dalam sistem politik Ini karena dalam budaya politik terdapat norma,
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Pengertian Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan.
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian
KEBIJAKAN DESENTRALSIASI DAN OTONOMI DAERAH
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Karakter
KEKUATAN POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK
PRISAI (Prinsip, Kriteria, Indikator, Safeguards Indonesia)
Otonomi Daerah dan Good Governace
Konsep dan Implementasinya
Kebijakan Pendidikan di Daerah
Otonomi Daerah KELOMPOK 8: Rahmat Firdaus Hasan :
DESTANA desa tangguh bencana.
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
HUBUNGAN SOSIAL ANTAR KELOMPOK ETNIK
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
KELOMPOK 2: 1. Ridho 2. Roidah Khoirun N. 3. Lia Surya Parastika 4
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
MENGEMBANGKAN DEMOKRATISASI DESA
Membangun Asa Demokrasi Alternatif di Desa
Masyarakat Multikultural dan Partikularisme Masyarakat.
PROBLEM POLITIK REPRESENTASI DALAM DEMOKRASI LOKAL DI INDONESIA
Transcript presentasi:

Hanifa Nur Auliya (1113015000086) sosiologi pembangunan : Desentralisasi, Birokrasi dan Demokratisasi Lokal

Desentralisasi dan Demokrasi Lokal (Robert Putnam, “Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy”1993) Dssentralisasi menumbuhkan modal sosial dan tradisi kewargaan di tingkal lokal Berpotensi besar untuk merangsang pertumbuhan organisasi-organisasi dan jaringan civil society Menumbuhkan komune (institusi lokal yang dibentuk scr sukarela dan partisipatif melalui kontrak sosial primordial, yang bersifat mandiri untuk melindungi dan kepentingan bersama)

Harapan Demokrasi lokal Negara lebih dekat masyarakatnya Menghargai identitas lokal yang beragam Memperbaiki kualitas layanan publik yang relevan dengan kebutuhan lokal Membangkitkan potensi dan prakarsa lokal Memperkuat partisipasi masyarakat lokal

Masalah, tantangan, dilema dan benturan demokrasi lokal Komitmen pemerintah pusat hanya tertulis di atas kertas kurang mendukung otda dan pengakuan terhadap lokalitas dan memperkuat kesatuan Indonesia di tengah tengah perbedaan hanya sekedar pembagian wewenang antar tingkat pemerintahan

lanjutan....2 Desentralisasi dan otda memindahkan korupsi dari Jakarta ke daerah Desentralisasi melalui UU no 22/1999 telah membangkitkan identitas lokal daerah. Menimbulkan kekhawatiran bangkitnya feodalisme yang berpusat pada tokoh-tokoh adat Benturan terjadi antara kaum tua (pemangku adat dengan formalisme dan konservatisme) dengan kaum muda (yang menginginkan demokratis, partisipatif dan transparansi)

Lanjutan ....3 Isu putera daerah yang absurd juga jadi masalah. Arena pertarunagan antar identitas(etnis, agama, aliran, klan dll) yang rawan mobilisasi massa dan rawan konflik massal Implementasi: pelayanan publik dari birokrasi pemerintah daerah sbg warisan orba. (“republik surat, republik proyek dan republik amplop”)

Lanjutan....4 Kemitraan antara pemerintah daerah dengan unsur non pemerintah (Swasta, NGO dan Pergutuan Tinggi) masih model lama yaitu menjustifikasi kerja-kerja proyek pemerintah Inovasi pemda mengadopsi good governance tidak diikuti oleh respon positif DPRD dan respon cepat birokrasi bawahannya

lanjutan....5 Merangsang tumbuhnya modal sosial, tetapi polarisasi ideologis dan kepentingan lbh menonjol Parpol bukan pendukung otentik demokratisasi melainkan sbg bagian dari pemeriharaan status quo yang harus direformasi Terjadinya distrust antar elemen.

Tipologi Pendekatan Strategis Desentralisasi dan Demokratisasi lokal Tipologi Pendekatan Strategis Desentralisasi dan Demokratisasi lokal (Sutoro Eko, 2013) Pendekatan Strategis Agen Struktur   Negara Crafting elite Konvegensi elite Kepemimpinan yang kuat Kerangka kebijakan dan Legal Pembentukan Kemampuan Reorganisasi dan reformasi birokrasi Masyarakat Pendidikan politik masyarakat Penguatan aspirasi aktor-aktor masyarakat sipil Penguatan institusi lokal Penguatan partisipasi masyarakat Jaringan sosial Aksi kolektif organisasi masyarakat sipil