PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARBARU Berdasar Riskesdas 2013 + Podes 2011 PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA BANJARBARU (MENURUT IPKM 2013) Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) Disusun berdasar 30 indikator kesehatan. Indikator ini mudah mengukurnya. Menentukan peringkat provinsi dan Kab/kota dalam keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat. Dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan kesehatan (dan terkait kesehatan) di pusat dan daerah. Pemerintah Kota Banjarbaru dapat melihat keberhasilan upaya kesehatannya jika dibanding wilayah lain di Indonesia dan seharusnya menjadi motivasi untuk meningkatkan capaian dalam bidang kesehatan. Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Dari Mana Data IPKM? 2 (DUA) SUMBER DATA: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 Potensi Desa (Podes) 2011 (Balitbang Kemenkes) (Badan Pusat Statistik) Data-data tersebut diolah menjadi 30 indikator yang dikategorikan ke dalam 7 kelompok: (1) Kesehatan Balita, (2) Kesehatan Reproduksi, (3) Pelayanan Kesehatan, (4) Perilaku Kesehatan (5) Penyakit Tidak Menular, (6) Penyakit Menular, (7) Kesehatan Lingkungan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Bagaimana menghitung IPKM? 7 VARIABEL – 30 INDIKATOR Kesehatan Reproduksi (3 indikator – 10%) Kesehatan Balita (6 indikator – 20%) Pelayanan Kesehatan (5 indikator – 17%) Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kesehatan Lingkungan (2 indikator - 6% ) Perilaku Kesehatan (5 indikator – 17%) Penyakit Menular (3 indikator – 10%) Penyakit Tidak Menular (6 indikator 20%) Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator yang dipakai No Indikator Bobot   1. Kesehatan Balita 1 prevalensi balita gizi buruk dan kurang 5 (mutlak) 2 prevalensi balita sangat pendek dan pendek 3 prevalensi balita gemuk 4 (penting) 4 cakupan penimbangan Balita 5 cakupan kunjungan neonatal (KN1) 6 cakupan imunisasi lengkap

Indikator yang dipakai No Indikator Bobot   2. Kesehatan Reproduksi 7 proporsi penggunaan KB (MKJP) 5 (mutlak) 8 cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) (1-1-2) 9 prevalensi KEK pada WUS (Lila<23,5)

Indikator yang dipakai No Indikator Bobot   3. Pelayanan Kesehatan 10 cakupan persalinan oleh nakes di faskes 4 (penting) 11 proporsi kec yg mempunyai kecukupan dokter per penduduk 5 (mutlak) 12 proporsi desa yg mempunyai kecukupan Posyandu 13 proporsi desa yg mempunyai kecukupan bidan per penduduk 3 (perlu) 14 cakupan kepemilikan JPK

Indikator yang dipakai No Indikator Bobot   4. Perilaku 15 proporsi merokok 4 (penting) 16 proporsi perilaku cuci tangan dgn benar 3 (perlu) 17 proporsi perilaku BAB dgn benar 18 proporsi aktivitas fisik cukup 19 proporsi perilaku sikat gigi dgn benar

Indikator yang dipakai No Indikator Bobot   5. Penyakit Tidak Menular 20 prevalensi hipertensi 5 (mutlak) 21 prevalensi cedera 22 prevalensi Diabetes Mellitus 23 prevalensi gangguan mental 4 (penting) 24 prevalensi obesitas sentral 25 prevalensi penyakit gigi mulut

Indikator yang dipakai No Indikator Bobot   6. Penyakit Menular 26 prevalensi pneumonia 5 (mutlak) 27 prevalensi diare (Balita) 4 (penting) 28 prevalensi ISPA (Balita)

Indikator yang dipakai No Indikator Bobot   7. Kesehatan Lingkungan 29 cakupan akses sanitasi 3 (perlu) 30 cakupan akses dan sumber air bersih

Gambaran Wilayah Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Kalimantan Selatan (BPS, 2013) ∑ penduduk 3.854.485 jiwa Laki-Laki: 1.951.573 jiwa Perempuan: 1.902.912 Angkatan kerja 1.9 juta orang Pengangguran Terbuka di kisaran 3,66 % Penduduk Miskin 4,76 % Luas wilayah 36.535 km2 Kepadatan penduduk 99 orang/ km2 13 Kab/ Kota 152 Kecamatan 1.296.432 Rumah Tangga Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

GAMBARAN UMUM KOTA BANJARBARU A. Geografi Luas Wilayah : 371,30 Km2 Jumlah Kecamatan : 5 Jumlah Kelurahan : 20 Jumlah Penduduk 2014 : 243.819 jiwa Jlh Peserta JKN : jiwa

Kota Banjarbaru Data Penduduk: 2009: 171.496 jiwa 2012: 216.066 jiwa

B. Fasilitas kesehatan 1. Pemerintah Jumlah Rumah Sakit: 3 buah Jumlah Puskesmas : 8 buah terdiri : * Puskesmas Perawatan: 1 bh * Puskesmas non perawatan: 6 buah * puskesmas dg ruang persalinan: 1 buah Jumlah Pustu : buah Poskesdes /Polindes : buah Pusling : 8 buah

2. Swasta 3. UKBM Posyandu : buah Rumah sakit : buah Klinik : buah Rumah Bersalin : buah Apotek : buah 3. UKBM Posyandu : buah

Bagaimana Capaian Kota Banjarbaru ? Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

IPKM Nasional Tahun 2013 Kalimantan Selatan IPKM: 0.4857 Peringkat Nasional: 31 dari 33 provinsi IPKM: 0.4857 Jumlah Bumil: 78.756 Jumlah Bulin: 74.766 Jumlah Kematian Ibu: 91 Jumlah Kelahiran Hidup: 60.954 Jumlah Bayi: 73.509 Jumlah Balita: 369.852 Jumlah Kematian Bayi: 897 (data rutin 2013) Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

IPKM Kota Banjarbaru IPKM 2007 (24 indk) Nas 39 prov 1 IPKM 2013 (24 indk) Nas 45 prov 1 IPKM Pengembangan 2013 (30 indk) Nas 125 prov 2 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

IPKM Kota Banjarbaru IPKM Pengembangan 2013 (30 indk) Nas 125 prov 2 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Posisi Masing - Masing Variabel IPKM: 0.5720 IPKM: 0.4857 IPKM: 0.5404 Kelompok Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional Kesehatan Balita 0.7069 0.5899 0.6114 Kesehatan Reproduksi 0.4681 0.2707 0.4756 Pelayanan Kesehatan 0.4665 0.1406 0.3808 Perilaku Kesehatan 0.4632 0.1693 0.3652 Penyakit Tidak Menular 0.6209 0.2731 0.6267 Penyakit Menular 0.8866 0.4103 0.7507 Kesehatan Lingkungan 0.3919 0.3465 0.5430 ... Tahun 2013, seluruh kelompok indikator IPKM Banjarbaru no 2 terbaik di Provinsi Kalsel. Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Peringkat 25 dari 33 propinsi Kesehatan Balita Peringkat 25 dari 33 propinsi Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Kesehatan Balita Kalsel Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Apa masalah kesehatan balita di Banjarbaru? IPKM Kesehatan Balita: 0.7069 Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 1. Prev Balita Gizi Buruk dan Kurang 9.85 27.40 19.63 2. Prev Balita Sangat Pendek dan Pendek 34.03 44.24 37.21 3. Prev Balita Gemuk 16.35 11.76 4. Cakupan Penimbangan Balita 74.72 62.76 68.28 6. Cakupan Imunisasi Lengkap 62.24 46.85 50.39 5. Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1) 88.69 95.02 69.37 Baik – 1 Kf 1 kunj nifas 6 jam sampai 3 hari Paling Buruk - 29 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Kesehatan Balita: Gizi Buruk dan Kurang Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Kesehatan Balita Kalsel: Gizi Buruk dan Kurang Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Kesehatan Balita: Balita Pendek dan Sangat Pendek Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Kesehatan Balita Kalsel: Balita Pendek dan Sangat Pendek Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Kesehatan Balita: Balita Gemuk Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Kesehatan Balita Kalsel: Balita Gemuk Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 4 Kesehatan Balita: Cakupan Penimbangan Balita Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 4 Kesehatan Balita Kalsel: Cakupan Penimbangan Balita Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 5 Kesehatan Balita: Cakupan Imunisasi Lengkap Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 5 Kesehatan Balita Kalsel: Cakupan Imunisasi Lengkap Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL) April 2013-Maret 2014 BAYI LAHIR* PINDAH/MENINGGAL/KIPI SASARAN IDL IMUNISASI LENGKAP TIDAK LENGKAP   *Laporan kelahiran seksi KIA Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

KONVENSIONAL JANUARI 2014 - DESEMBER 2014 BULAN BAYI LAHIR* HB-0 BCG SELISIH BCG PERSEN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER RS JUMLAH * Laporan Kelahiran Seksi KIA Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 6 Kesehatan Balita: Kunjungan Neonatal Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 6 Kesehatan Balita Kalsel: Kunjungan Neonatal Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Kesehatan Reproduksi Peringkat 23 dari 33 Provinsi Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Kesehatan Reproduksi Kalsel Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Apa masalah kesehatan reproduksi di Bjb? IPKM Kesehatan Reproduksi: 0.4681 Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 7. Proporsi pengguna KB (MKJP) 8.27 5.91 11.28 8. Cakupan Pemeriksaan Kehamilan (K4) 62.14 54.36 60.93 9. Prev Kurang Energi Kronik (KEK) pada WUS 21.33 23.03 20.97 Masa nifas masih merupakan masa yang rentan bagi kelangsungan hidup ibu baru bersalin. Menurut Studi Tindak Lanjut Kematian Ibu SP 2010 (Tin Afifah dkk, 2011), sebagian besar kematian ibu terjadi pada masa nifas sehingga pelayanan kesehatan masa nifas berperan penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu. Pelayanan masa nifas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ibu selama periode 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan. Kementerian Kesehatan menetapkan program pelayanan atau kontak ibu nifas yang dinyatakan dalam indicator: KF1, kontak ibu nifas pada periode 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan KF2, kontak ibu nifas pada periode 7-28 hari setelah melahirkan dan KF3, kontak ibu nifas pada periode 29-42 hari setelah melahirkan. Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Kesehatan Reproduksi: Penggunaan Alat Kontrasepsi (MKJP) Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Kesehatan Reproduksi Kalsel: Penggunaan Alat Kontrasepsi (MKJP) Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Kesehatan Reproduksi: Pemeriksaan Kehamilan (K4) Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Kesehatan Reproduksi Kalsel: Pemeriksaan Kehamilan (K4) Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Kesehatan Reproduksi: Kurang Energi Kronik (KEK) pada WUS Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Kesehatan Reproduksi Kalsel: Kurang Energi Kronik (KEK) pada WUS Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Provinsi Kalimantan Selatan (Riskesdas 2013 vs Laporan Rutin 2013) % Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Pelayanan Kesehatan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Pelayanan Kesehatan Kalsel ! Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Apa masalah pelayanan kesehatan Banjarbaru? IPKM Pelayanan Kesehatan: 0.4665 Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 10. Cakupan Persalinan oleh nakes di faskes 84.90 42.49 69.99 11. Proporsi kecamatan yang mempunyai kecukupan 1 dokter per 2500 penduduk 20.00 3.30 9.55 12. Proporsi desa yang mempunyai kecukupan Posyandu (minimal 4) 80.00 11.00 40.72 13. Proporsi desa yang mempunyai kecukupan 1 bidan per 1000 penduduk 00.00 31.20 24.54 14. Cakupan Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan (KPK) 43.49 39.14 49.47 Ratio dokter per puskesmas: proporsi kecamatan dengan dokter cukup yaitu 1 dokter per 2500 penduduk Standar 10 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

K4 - PERSALINAN FASKES – KECUKUPAN & KUALITAS BIDAN/DOKTER ! Perhatian Khusus untuk Pelayanan Kesehatan K4 - PERSALINAN FASKES – KECUKUPAN & KUALITAS BIDAN/DOKTER Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional Persalinan oleh nakes di faskes 84.90 42.49 69.99 Proporsi desa dengan kecukupan 1 bidan per 1000 penduduk 00.00 31.20 24.54 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Pelayanan Kesehatan: Persalinan oleh Nakes di Faskes Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Pelayanan Kesehatan Kalsel: Persalinan oleh Nakes di Faskes ! Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Pelayanan Kesehatan: Proporsi Kecamatan dengan Jumlah Dokter/ Penduduk Data ppsdm 2013 58 bidan utk 100.000 pend Rato dr umum 1 dokter per puskesmas Rasio dokter cukup jika dalam 1 kecamatan memiliki minimal 1 dokter per 2500 penduduk Jumlah bidan cukup jika dalam 1 desa memiliki minimal 1 bidan pe r1000 penduduk Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Pelayanan Kesehatan Kalsel: Proporsi Kecamatan dengan Jumlah Dokter/ Penduduk ! Data ppsdm 2013 58 bidan utk 100.000 pend Rato dr umum 1 dokter per puskesmas Rasio dokter cukup jika dalam 1 kecamatan memiliki minimal 1 dokter per 2500 penduduk Jumlah bidan cukup jika dalam 1 desa memiliki minimal 1 bidan pe r1000 penduduk Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Pelayanan Kesehatan: Proporsi Desa dengan Kecukupan Jumlah Posyandu per Desa Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Pelayanan Kesehatan Kalsel: Proporsi Desa dengan Kecukupan Jumlah Posyandu per Desa ! Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 4 Pelayanan Kesehatan: Proporsi Desa dengan Kecukupan Jumlah Bidan/ Penduduk Jumlah bidan cukup jika dalam 1 desa memiliki minimal 1 bidan pe r1000 penduduk Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 4 Pelayanan Kesehatan Kalsel: Proporsi Desa dengan Kecukupan Jumlah Bidan/ Penduduk Jumlah bidan cukup jika dalam 1 desa memiliki minimal 1 bidan pe r1000 penduduk Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 5 Pelayanan Kesehatan: Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 5 Pelayanan Kesehatan Kalsel: Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Perilaku Kesehatan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Perilaku Kesehatan Kalsel Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Apa masalah perilaku kesehatan di Banjarbaru? IPKM Perilaku Kesehatan: 0.4632 Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 15. Proporsi Merokok 25.14 25.66 29.31 16. Proporsi perilaku Cuci tangan dengan benar 59.80 32.35 47.01 17. Proporsi perilaku Buang air besar dengan benar 98.87 75.52 82.59 18. Proporsi Aktivitas fisik cukup 30.92 20.86 22.82 19. Proporsi perilaku sikat gigi dengan benar 2.27 4.69 2.14 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Perilaku Kesehatan: Merokok Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Perilaku Kesehatan Kalsel: Merokok Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Perilaku Kesehatan: Cuci Tangan dengan Benar Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Perilaku Kesehatan Kalsel: Cuci Tangan dengan Benar Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Perilaku Kesehatan: BAB di Jamban Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Perilaku Kesehatan Kalsel: BAB di Jamban Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 4 Perilaku Kesehatan: Aktivitas Fisik Cukup Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 4 Perilaku Kesehatan Kalsel: Aktivitas Fisik Cukup Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 5 Perilaku Kesehatan: Menggosok Gigi dengan Benar Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 5 Perilaku Kesehatan Kalsel: Menggosok Gigi dengan Benar Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Penyakit Tidak Menular Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Penyakit Tidak Menular Kalsel Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Apa masalah penyakit tidak menular di Banjarbaru? Indeks Penyakit Tidak Menular: 0.6209 Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 20. Prev Hipertensi 27.54 29.09 24.33 21. Prev Cedera 6.12 9.64 8.25 22. Prev Diabetes Mellitus 1.87 1.37 1.53 23. Prev Gangguan Mental 2.44 5.09 5.98 24. Prev Obesitas Sentral 29.29 25.94 26.60 25. Prev penyakit Gigi Mulut 25.25 36.10 25.93 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Penyakit Tidak Menular: Hipertensi Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Penyakit Tidak Menular Kalsel: Hipertensi Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Penyakit Tidak Menular: Cedera Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Penyakit Tidak Menular Kalsel: Cedera Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Penyakit Tidak Menular: Diabetes Mellitus Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Penyakit Tidak Menular Kalsel: Diabetes Mellitus Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 4 Penyakit Tidak Menular: Gangguan Mental Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 4 Penyakit Tidak Menular Kalsel: Gangguan Mental Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 5 Penyakit Tidak Menular: Obesitas Sentral Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 5 Penyakit Tidak Menular Kalsel: Obesitas Sentral Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 6 Penyakit Tidak Menular: Sakit Gigi dan Mulut Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 6 Penyakit Tidak Menular: Sakit Gigi dan Mulut Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Penyakit Menular Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Penyakit Menular Kalsel Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Apa masalah penyakit menular di Banjarbaru? Indeks Penyakit Menular: 0.8866 Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 26. Prev Pneumonia 0.52 2.86 2.14 27. Prev Diare (Balita) 10.78 11.99 28. Prev ISPA (Balita) 27.28 42.82 40.64 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Penyakit Menular: Pneumonia Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Penyakit Menular: Pneumonia Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Penyakit Menular: Diare Balita Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Penyakit Menular: Diare Balita Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Penyakit Menular: ISPA Balita Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 3 Penyakit Menular: ISPA Balita Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Kesehatan Lingkungan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Kesehatan Lingkungan Kalsel Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Apa masalah kesehatan lingkungan di Banjarbaru? Indeks Kesehatan Lingkungan: 0.3919 Indikator Banjarbaru Kalsel Nasional 29. Cakupan Akses Sanitasi 58.73 54.03 58.19 30. Cakupan Akses dan Sumber Air Bersih 19.64 43.75 50.41 Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Kesehatan Lingkungan: Akses Sanitasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 1 Kesehatan Lingkungan: Akses Sanitasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Kesehatan Lingkungan: Akses dan Sumber Air Bersih Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Indikator 2 Kesehatan Lingkungan: Akses dan Sumber Air Bersih Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

! 1. Kesehatan Balita No 1 2 3 4 5 6 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ? 9.85% balita gizi buruk dan kurang 2 34.03% balita sangat pendek dan pendek 3 16.35% balita gemuk 4 Hanya 74.72% Balita yang ditimbang 5 Hanya 88.69% neonatal yang dikunjungi (KN1) 6 Hanya 62.24% Balita yang imunisasi lengkap Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

! No 2. Kesehatan Reproduksi 7 8 9 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ? Hanya 8.27% PUS yang menggunakan KB (MKJP) 8 Hanya 62.14% ibu hamil yang diperiksa kehamilan sesuai standar (1-1-2) 9 21.33% WUS yang KEK (Lila <23,5 cm) Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

! No 3. Pelayanan Kesehatan 10 11 12 13 14 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ?  No 3. Pelayanan Kesehatan 10 Hanya 84.90% Bulin yang ditolong nakes di faskes 11 Hanya 20% kec yg cukup rasio dokter per penduduk 12 Hanya 80% kelurahan yg cukup rasio Posyandu 13 Tidak ada (0%) kelurahan yg cukup rasio bidan per penduduk 14 Hanya 43.49% warga yang punya JPK Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

! No 4. Perilaku 15 16 17 18 19 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ? 25.14% penduduk merokok 16 Hanya 59.80% warga yang cuci tangan dgn benar 17 98.87% warga yang BAB dgn benar 18 Hanya 30.92% warga yang aktivitas fisiknya cukup 19 Hanya 2.27% warga menyikat gigi dgn benar Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

! No 5. Penyakit Tidak Menular 20 21 22 23 24 25 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ?  No 5. Penyakit Tidak Menular 20 27.54% warga hipertensi 21 6.12% warga pernah cedera 22 1.87% warga pernah Diabetes Mellitus 23 2.44% warga mentalnya terganggu 24 29.29% warga obesitas sentral 25 25.25% warga sakit gigi mulut Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

! No 6. Penyakit Menular 26 27 28 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ? 0.52% warga sakit pneumonia 27 0.52% Balita sakit diare 28 27.28% Balita sakit ISPA Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

! No 7. Kesehatan Lingkungan 29 30 Masalah Kesehatan di Banjarbaru ? Hanya 58.73% warga punya jamban sendiri 30 Hanya 19.64% warga pakai air bersih 20 liter/orang/hari Pembangunan Kesehatan Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

CATATAN BPS yang melaksanakan pengumpulan data Podes pada tahun 2011. Data yang dikumpulkan antara lain jumlah dokter, jumlah Posyandu, jumlah Bidan. Wawancara petugas pencacah dgn Kepala Desa atau staf yang ditunjuk. Mungkin ada kesalahan sehingga indikator 11, 12, 13 punya Banjarbaru jelek (tidak sesuai kenyataan) ? Jadi tugas kita untuk mensuplai data yang benar pada kelurahan dan tokoh masyarakat Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan menurut IPKM 2013

Pemanfaatan IPKM Keadaan kesehatan masyarakat Peringkat kab/kota (nasional/provinsi) Advokasi ke pemerintah daerah Penajaman lokasi (nasional/provinsi) Penajaman program intervensi (nas/prov) Kinerja Pemda cq Dinas Kesehatan Alokasi bantuan dana dari Pusat Perumusan DBKBK (Daerah Bermasalah Kesehatan Berat/Khusus) Mendukung KMPDT (Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal)

1) Keadaan kesehatan masyarakat Tiap kab/kota bisa melihat keadaan kesehatan masyarakat masing2, dengan menelaah 30 indikator kesehatan dalam IPKM + indikator lainnya Untuk bisa mawas diri, indikator tersebut dibandingkan dengan kab/kota lain, baik dalam satu provinsi maupun dari provinsi lain Kesenjangan yang ada dipakai acuan mengejar ketertinggalan indikator kesehatan tersebut agar menyamai/melampaui kab/kota acuan.

2) Peringkat kab/kota Peringkat kab/kota bisa dilakukan secara nasional maupun didalam satu provinsi Sebagai contoh ditampilkan peringkat IPKM Kab/Kota di Provinsi Kalsel Untuk Kab. Banjar, tidak usah merujuk ke kabupaten terbaik nasional (Kab. Gianyar), tetapi lebih baik merujuk ke kab terbaik provinsi yaitu Kota Banjarmasin. Target yang terlalu muluk sering menjadi “dis-insentif” bagi petugas di lapangan.

3) Advokasi ke Pemda IPKM bisa dijadikan sebagai alat advokasi yang ampuh bagi pemerintah daerah Bila ada peringkat kab/kota, setiap pemda ingin tahu mereka berada di peringkat berapa Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa mereka di peringkat tersebut Bisa dicontohkan Dinkes Prov. Kalsel bisa melakukan advokasi ke seluruh Pemda kab/kota di Prov. Kalsel dengan menampilkan data IPKM kabupaten dan kota secara terpisah sbb.

4) Penajaman lokasi (Nasional) Bila digunakan cut-off point IPKM yaitu rata-rata Nasional = 0,5404, maka terdapat banyak kab/kota yang mempunyai IPKM < 0,5404 Makin kecil IPKM, makin berat masalah kesehatan di kabupaten/kota Kabupaten/kota dengan IPKM rendah merupakan prioritas pembangunan kesehatan, agar bisa mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain.

Penajaman lokasi (Provinsi) Di setiap provinsi dapat ditentukan peringkat kab/kota Kab/kota dengan IPKM terrendah merupakan prioritas utama pembangunan kesehatan Jenis intervensi untuk masing-masing program bisa lebih tajam, sesuai dengan data hasil Riskesdas dan Podes Sebagai contoh diambil Provinsi Kalsel

Peringkat IPKM Kab/Kota di Prov Kalsel Kabupaten/Kota IPKM R-Nas R-Prov Kota Banjarmasin 0.5978 72 1 Kota Banjarbaru 0.5720 131 2 Kab Tabalong 0.5192 283 3 Kab Tapin 0.5083 309 4 Kab HSS 0.4939 344 5 Kab HST 0.4898 362 6 Kab Tanah Laut 0.4852 375 7 Kab Tanah Bumbu 0.4739 397 8 Kab HSU 0.4734 400 9 Kab Kotabaru 0.4662 413 10 Kab Balangan 04577 426 11 Kab Barito Kuala 0.4034 471 12 Kab Banjar 0.3766 484 13

IPKM Kab/Kota di Kalsel Dari 13 kab/kota, variasinya cukup lebar yaitu: Terbaik adalah Kota Banjarmasin (peringkat 72) dan terburuk Kab Banjar (peringkat 484) Kota Balikpapan (peringkat 12) adlah kab/kota tertinggi di Kalimantan, bisa dijadikan acuan pembangunan kesehatan oleh Kota Banjarbaru

5) Penajaman program (Nasional) Dilihat indikator kesehatan yang dipilih (prevalensi penyakit, cakupan program, dll) Dibuat peringkat kab/kota di seluruh Indonesia, dari yang terbaik sampai terburuk Penanggulangan program diprioritaskan ke kab/kota dengan indikator kesehatan terburuk Intervensi program bisa difokuskan kepada kab/kota yang memang bermasalah Contoh: prevalensi balita pendek dan hipertensi

Balita ‘pendek’ terbanyak (Nas: 36,8%) Kabupaten/Kota (%) Seram Bagian Timur 67,4 Nias Selatan 67,1 Aceh Tenggara 66,8 Simeulue 63,9 Tapanuli Utara 61,2 Aceh Barat Daya 60,9 Sorong Selatan 60,6 Timor Tengah Utara 59,7 Gayo Lues 59,5 Kapuas Hulu 58,9

Hipertensi terbanyak (Nas: 31,7%) Kabupaten/Kota Hipertensi Natuna 50,9 Soppeng 49,9 Kota Tomohon 49,7 Mamasa 48,1 Minahasa 47,8 Katingan Wonogiri 47,4 Hulu Sungai Selatan 46,2 Rokan Hilir 45,7 Kuantan Sengingi 45,1

Penajaman program (Provinsi) Dilihat indikator kesehatan yang dipilih (prevalensi penyakit, cakupan program, dll) Dibuat peringkat kab/kota di provinsi yang bersangkutan, dari yang terbaik sampai terburuk Penanggulangan program diprioritaskan ke kab/kota dengan indikator kesehatan terburuk Intervensi program bisa difokuskan kepada kab/kota yang memang bermasalah Contoh: Akses air minum di Prov. NAD

Akses air minum di Prov. NAD KabupatenKota (%) Gayo Lues 0,5 Aceh Besar 4,8 Nagan Raya 9,2 Aceh Jaya 14,1 Aceh Timur 14,3 Kota Banda Aceh 38,0 Kota Langsa 38,7 Simeulue 41,3 Aceh Singkil 43,6 Kota Lhokseumawe 51,3

Akses air minun di Prov. NAD KabupatenKota (%) Bener Meriah 52,7 Aceh Barat 54,2 Aceh Utara Aceh Tengah 56,8 Aceh Selatan 59,8 Aceh Tamiang 60,7 Aceh Barat Daya 67,6 Aceh Tenggara 73,6 Piddie 73,7 Bireuen 77,4 Kota Sabang 82,4

Akses air minum di Prov. NAD Ada 5 kabupaten yang paling parah akses terhadap air minum (< 20%) Bila masalahnya berat seperti ini, mereka tidak mungkin bisa mengatasi sendiri, harus dibantu dari Pemda Provinsi dan dari luar Program Pemda Prov. NAD untuk air minum sebaiknya diprioritaskan ke 5 kabupaten tersebut, baik dari dana APBD I maupun dicarikan bantuan dari Pusat atau luar negeri

6) Kinerja Pemda cq Dinas Kesehatan IPKM akan dihitung secara berkala, setiap Riskesdas akan dihasilkan IPKM. Tahun 2013 akan dilaksanakan Riskesdas, akan dihitung lagi IPKM masing2 kab/kota Perbandingan IPKM 2009 dan 2013 merupakan hasil kinerja Pemda cq Dinas Kesehatan Bila IPKM naik, kinerja Pemda bagus; sebaliknya bila IPKM turun, kinerja kurang bagus IPKM bisa naik tetapi peringkat turun, karena kab/kota lain lebih cepat kemajuannya

7) Paket bantuan anggaran dari Pusat dan 8) Penentuan DBKBK Paket bantuan anggaran kesehatan kepada kabupaten/kota diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan di kab/kota yang bersangkutan Kab/kota yang tergolong daerah bermasalah kesehatan berat/khusus (DBKBK) selayaknya mendapatkan paket bantuan anggaran kesehatan Oleh karena itu kab/kota dengan IPKM rendah, akan mendapatkan paket bantuan anggaran yang lebih besar.

Paket bantuan anggaran dari Pusat Bila digunakan nilai batas IPKM = 0,415987 sebagai penentuan kabupaten DBKBK, maka dari 70 kab dengan masalah kesehatan berat: 16 kab sangat miskin (proporsi penduduk miskin > 35,87% ) 36 kab miskin (prop. penduduk miskin 18,40% – 35,87%) 18 kab tidak miskin (prop. penduduk miskin < 18,40%)

Kemiskinan - IPKM % Penduduk miskin IPKM Kab/Kota Total < 0,415987 > 0,415987 ≥ 35.87 16 11 27 22,9% 3,0% 6,1 18.40 - 35.87 36 128 164 51,4% 34,6% 37,3% < 18.40 18 231 249 25,7% 62,4% 56,6%  Total 70 370 440 100%

Paket bantuan anggaran dari Pusat Data diatas juga menunjukkan bentuk bantuan yang diperlukan untuk masing-masing kelompok kab, yaitu: Intervensi kab tidak miskin, cukup “bantuan teknis” saja Intervensi kab sangat miskin dan miskin, memerlukan bantuan teknis dan dana blockgrant, yang bisa untuk biaya operasional maupun investasi. Jenis intervensi juga berbeda, bergantung pada masing2 masalah kesehatannya

Paket bantuan anggaran dari Pusat Untuk mengatasi DBKBK, diusulkan kebijakan sbb: Dibentuk tim pendampingan, satu tim untuk satu kab DBKBK, yang bekerja selama 5 tahun Diberikan dana blockgrant yang bisa digunakan untuk biaya investasi maupun operasional, juga selama 5 tahun Tim pendampingan bersama pemda setempat merancang berbagai program inovatif / kreatif yang tujuannya adalah meningkatkan IPKM Keberhasilannya akan dilihat pada Riskesdas 2013

Paket bantuan anggaran dari Pusat Untuk mempercepat agar 70 kabupaten didampingi secara serentak, bisa ditawarkan kepada PT, Lembaga Internasional, LSM untuk masing-masing membina kabupaten tertentu, selama 5 tahun Difasilitasi adanya persaingan sehat, bisa didisain sebagai lomba membina DBKBK. Evaluasi untuk menilai keberhasilan pendampingan dilakukan pada Riskesdas 2013 Berbagai pengalaman pendampingan DBKBK merupakan pembelajaran yang sangat bagus.

9) IPKM untuk membantu KNPDT Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) mempunyai 199 kab yang digolongkan sebagai tertinggal Kajian IPKM menunjukkan bahwa dari 75 kab dengan masalah kesehatan berat (IPKM < 0,337), ternyata 64 kab (85,3%) termasuk daerah tertinggal. Atau sebaliknya, dari 199 kab tertinggal, ada 64 kab (32,16%) mempunyai masalah kesehatan yang berat

Daerah Tertinggal - IPKM IPKM Kab/Kota Total < 0,337 > 0,337 Daerah tertinggal 64 135 199 85,3% 37,0% 45,2% Daerah Tidak Tertinggal 11 230 241 14,7% 63,0% 54,8% 75 365 440 100,0%

Daerah Tertinggal - IPKM Jum-lah Daerah tertinggal 64 32,1% 135 67,8% 199 Bukan daerah tertinggal 11 4,5% 230 95,4% 241 Jumlah 75 17,0% 365 82,9% 440

IPKM untuk membantu KNPDT Dari 199 kab daerah tertinggal, 64 (32,1%) adalah kab DBKBK  perlu dilakukan model pendampingan DBKBK (minimal 5 tahun) KNPDT bisa menambah dana blockgrant untuk mendukung pembangunan kesehatan di lokasi tersebut, agar IPKM meningkat Evaluasi kinerja tim bisa dilakukan melalui Riskesdas 2013 Pada 135 kab tertinggal lainnya, pembangunan kesehatan dilakukan melalui masing2 program

Pokok Bahasan Wacana tentang IPKM Latar belakang, batasan, tujuan dan manfaat IPKM Perumusan IPKM (Rangkaian kegiatan, Alternatif IPKM, Penentuan IPKM terpilih) Kemiskinan dan IPKM Pemanfaatan IPKM (9 hal) Wacana tentang IPKM Kesimpulan

Wacana: IPKM Kab dan IPKM Kota Ada wacana untuk membedakan IPKM Kota dan Kabupaten, karena ternyata tidak ada satupun kota yang masuk daerah bermasalah kesehatan berat (IPKM < 0,415987) Kajian distribusi normal IPKM Kota dan Kab ternyata memang berbeda: Rerata IPKM Kota = 0,608678 Rerata IPKM Kab = 0,482541 Untuk menentukan kota tertinggal dibandingkan kota yang lain, sebaiknya dibedakan IPKM Kota dan IPKM Kab

Wacana: IPKM regional Ada beberapa penyakit yang menonjol di satu wilayah tetapi tidak ada di wilayah lain, contohnya adalah malaria yang sangat sedikit di Jawa Bali, tetapi banyak di luar Jawa Bali Mengingat masalah malaria sangat berarti di luar Jawa Bali, maka dimungkinkan untuk mengembangkan IPKM regional (yang mengandung indikator malaria) dan berlaku untuk luar Jawa Bali.

Pokok Bahasan Kesimpulan Latar belakang, batasan, tujuan dan manfaat IPKM Perumusan IPKM (Rangkaian kegiatan, Alternatif IPKM, Penentuan IPKM terpilih) Kemiskinan dan IPKM Pemanfaatan IPKM (9 hal) Wacana tentang IPKM Kesimpulan

6. Kesimpulan IPKM merupakan penjabaran lebih lanjut indikator kesehatan (Umur Harapan Hidup) pada HDI Dengan IPKM bisa dirumuskan: Masalah kesehatan setempat Prioritas wilayah yang harus diintervensi. Prioritas program yang harus diintervensi pada suatu kab/kota. Penentuan besarnya paket bantuan anggaran dari Pusat untuk membiayai prioritas program kesehatan kab/kota Membantu kementerian lain dalam membangun kab/kota Menilai kinerja Pemda dengan membandingkan kemajuan IPKM sekarang dan periode berikutnya

IPKM pada masa mendatang dapat berubah indikator-indikatornya IPKM hasil Riskesdas 2007 hanya menggambarkan sebagian proses dan output dari program upaya kesehatan Input dan sebagian lain dari proses program upaya kesehatan akan dapat dijelaskan oleh Riset Fasilitas Kes Pengaruh lingkungan luas (budaya, sos-ek, perubahan iklim dsb)  Riset Khusus, Susenas dsb

Survei Berskala Nasional Kegiatan 2009 2010 2011 2012 2013 Persiapan Rikom Rifas Rikus Pelaksanaan & Laporan Analisis Lanjut Keterangan: Rikom: Riskesdas berbasis komunitas  output & sebag proses Rifas : Riskesdas berbasis fasilitas  input & sebagian proses Rikus : Riskesdas khusus (pencemaran & aspek sosbud)

DERAJAT KESEHA-TAN YG TINGGI SENSUS, SUSENAS DSB RISKESDAS RIS FAS KES INPUT: SDM OBAT FASILITAS LOGISTIK KEBIJAKAN BIAYA DSB PROSESS MANAJEMEN - PROGRAM MONEV PEMBERDAYAAN MASY DSB DAMPAK DERAJAT KESEHA-TAN YG TINGGI OUTPUT: CAKUPAN2 PROGRAM Lingkungan Kesehatan RIS KHUSUS

FKMUI: Purnawan Junadi, Sandi Ilyanto Terima Kasih Tim IPKM: Balitbangkes: Trihono, Atmarita, Dwi Hapsari, Teti Tejayanti, Suparmi, Rofingatul, Nirmala Makruf FKMUI: Purnawan Junadi, Sandi Ilyanto

Informasi Lebih Lanjut: Trihono HP: 08129557410 E-mail: trihono@centrin.net.id trihono1954@yahoo.com trihono@litbang.depkes.go.id

Agus Suwandono Puslitbang BMF, Badan Litbangkes HP +62818491874 Email: suwandono49@gmail.com agussuwandono@litbang.depkes.go.id

Terima Kasih