PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP AMDAL DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

GERAKAN DUNIA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP WCED membuat laporan yang berjudul ‘OUR COMMON FUTURE’ tentang sustainable development KTT yang diselenggarakan PBB di johannesburg World conference on human and environment 1992 1983 1972 1987 2002 PBB membentuk World Commission On Environment And Development (WCED) KTT bumi/earth summit yang diselenggarakan PBB di rio de janeiro (Un conference on environment and development - unced)

PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Pengelolaan lingkungan dipandang sebagai biaya yang harus dihindari dan mengurangi competitve advantage Attitude : Defensif Menghindari berbagai klaim lingkungan Bersengketa dengan ajar rumput Pengelolaan lingkungan dipandang sebagai investasi masa depan dan meningkatkancompetitve advantage Attitude : Proaktif Kreatif Tumbuh Ecologically concius management Bekerjasama dengan ajar rumput 1980

PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Command and control Market based mechanism Motivasi wajib Motivasi sukarela Pengelolaan parsial Pengelolaan bersifat sistemik Cara pengelolaan yang bersifat individual Pengelolaan jaring kerjasama (net works) Bersifat instrumental Fundamental (values, ethics)

PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA Fase pemahaman dan penyadaran permasalahan lingkungan dengan mengadopsi tata penyelenggaraan modern Fase desentralisasi dan revitalisasi 1980 1990 2000 2009 Fase penguatan institusi pengelolaan lingkungan

SISTEM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Tradisionil : Penyelenggaraan Oleh Komunitas Konvensional : Pengelolaan Oleh Pemerintah Modern : Penyelenggaraan Oleh Pemerintah Dan Konstituennya

RAGAM INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Regulasi dalam format standar atau baku mutu kualitas lingkungan : Pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam. Pelarangan pembangunan fisik dan non-fisik. Baku mutu efluen. Baku mutu emisi. dll. Rencana alokasi penggunaan sumberdaya alam dan lahan: Rencana tata guna lahan Rencana tata guna air dll 7

RAGAM INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Kajian lingkungan terhadap krp dan kegiatan pembangunan : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) DPPL Audit Lingkungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Mekanisme insentif dan disinsentif : Penghargaan Adipura Kalpataru Proper dll

RAGAM INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Investigasi langsung terhadap kerusakan sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan Mekanisme pasar melalui iso 14000, trade barrier, dsb Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan : Perencanaan Pemantauan Pengawasan Pengaduan dll

PENGERTIAN AMDAL Kajian mengenai dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan Ijin Lingkungan

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI AMDAL Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI AMDAL Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenaai Dampak Lingkungan Hidup Keputusan Kepala BAPEDAL No 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-124/12/1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 105 Tahun 1997 Tentang Panduan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL

TUJUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MELALUI AMDAL Mengurangi atau meniadakan akibat (yang tidak direncanakan) atas perubahan lingkungan, khususnya akibat yang mendasar, meluas, berjangka panjang Mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal Mencegah atau mengatasi konflik kepentingan Melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan Tujuan pengendalian dapat dicapai jika kedudukan amdal dalam proses pembangunan tepat

FUNGSI AMDAL AMDAL merupakan salah satu upaya preventif pengendalian dampak lingkungan oleh kegiatan pembangunan (selain tata ruang, tata guna lahan, audit lingkungan, plca, dsb) Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Perizinan Bagian studi kelayakan Perencanaan pengembangan wilayah IJIN LINGKUNGAN Perencanaan teknologi dan perancangan proses

KARAKTERISTIK AMDAL AMDAL merupakan keputusan dan arahan eksternal yang mempengaruhi keputusan internal Untuk memaksakan agar keputusan eksternal dipatuhi, maka di indonesia amdal dikaitkan dengan perijinan Di banyak negara, keputusan eksternal dikaitkan dengan kontrol sosial, sehingga keberdayaan masyarakat dan keterbukaan informasi menjadi syarat penting Amdal merupakan instrumen pengendalian pembangunan yang bersifat komprehensif dan situasional

KETERBATASAN AMDAL Amdal bersifat reaktif terhadap suatu rencana kegiatan Amdal hanya mengenai proyek Amdal tidak ditujukan untuk pengendalian masalah lingkungan secara parsial Amdal tidak dapat dipergunakan untuk pengendalian kegiatan yang berkembang atau tumbuh secara terus menerus Amdal hanya untuk kegiatan yang berada dalam suatu kesatuan ruang

EVALUASI PENYELENGGARAAN AMDAL Tidak efisien Tidak cost effective Proses panjang dan birokratis Metodologi amdal bersifat kaku Amdal tidak terintegrasi dalam studi kelayakan teknis dan ekonomis Mitigasi cenderung berorientasi kepada end of pipe approach Bersifat statis dan tidak dapat mengakomodasikan kompleksitas dan dinamika (ketidakpastian) Tidak terkait dengan sistem pengelolaan lingkungan lainnya Pengawasan penyelenggaraan amdal lemah Peranserta masyarakat rendah

TAHAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN MENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI AMDAL

PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN AMDAL Komisi Penilai AMDAL Dokumen K.A. Andal; Andal; Rkl; Dan Rpl Pemerintah Masyarakat Pemrakarsa Lembaga Swadaya Masyarakat Konsultan Pakar Pemrakarsa KEPUTUSAN : Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota IMPELEMENTASI KEGIATAN/PROYEK : Organisasi Struktural

PROSEDUR PENYELENGGARAAN AMDAL

Prosedur Penyelenggaraan AMDAL (Lanjutan) KEPUTUSAN TERHADAP PROYEK Menteri Negara LH Gubernur Bupati/Walikota PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI) Di luar kewenangan Komisi Penilai RENCANA PENGENDALIAN DAN AMDAL PENANGANAN DAMPAK Bagian dari kewenangan birokrasi struktural 21

Proses Kemasyarakatan PROSEDUR AMDAL SEBAGAI SUATU SISTEM RENCANA KEGIATAN PENAPISAN TIDAK WAJIB AMDAL WAJIB AMDAL KERANGKA ACUAN (KA) ANDAL UKL & UPL ANDAL IDENTIFIKASI HAL PENTING IDENTIFIKASI DAMPAK PENTING PELINGKUPAN PRAKIRAAN DAMPAK PENTING ANALISIS DAN EVALUASI DAMPAK PENTING RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK RENCANA PEMANTAUAN DAMPAK Proses Kemasyarakatan Iterasi/Reiterasi

KECENDERUNGAN MEMPERLUAS LINGKUP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN Makro Mikro EIS : Enviromental Impact Assessment (AMDAL) SEA : Strategic Enviromental Assessment (KLHS)

USAHA/KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN BERLOKASI DI DALAM ATAU BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KAWASAN LINDUNG Kawasan hutan lindung Kawasan bergambut Kawasan resapan air Sempadan pantai dan sempadan sungai Kawasan sekitar danau/waduk dan mata air Kawasan suaka alam dan suaka alam laut Kawasan pantai berhutan bakau Taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam Kawasan cagar budaya Kawasan rawan bencana alam

POSISI INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN