APBN DAN APBD.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pertemuan Ke empat… APBD.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
PERTEMUAN 5.
Tentang Keuangan Negara
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
Pengertian Anggaran; Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang . Suatu pernyataan tentang perkiraan.
APBN& APBD Created by : ADETIA WARDANI
ASAS OTONOMI DAERAH – KEUANGAN PUSAT & DAERAH
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Perekonomian Indonesia
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PERTEMUAN 10 APBN, KEBIJAKAN FISKAL DAN UTANG LN
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
APBN APBD &.
APBD DAN APBN ARSITA DWI HANI PRATIWI ( )
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
PENGERTIAN, FUNGSI, TUJUAN APBN DAN APBD
APBN DAN APBD.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
TUGAS MODUL EKONOMI KELAS XI
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Tentang Keuangan Negara
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN dan Pembangunan di Indonesia
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
Bab 2 APBN dan APBD Tentunya kita sekarang menikmati pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Dari manakah pembangunan tersebut dibiayai? Dalam upaya.
A P B N.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Kardina Tria Lestari A
KEUANGAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN ANGGARAN
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
APBN DAN APBD.
APBN (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA)
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
APBN DAN APBD.
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
APBN, apbd, fungsi, tujuannya, serta tingkat inflasi
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
A P B N.
APBN dan APBD Nama Kelompok:  Adetiya  Amanda Yuni Sulistyani  Dhea Aliyah Nafa Irentsha  Daffa Bayu Raditya  Fajar Rivazio  Ina Kurnia Sari  Jodi.
Transcript presentasi:

APBN DAN APBD

PETA KONSEP: APBN dan APBD Pengertian Tujuan Fungsi Prinsip dan Asas Penyusunan APBN Proses Penyusunan APBN Landasan Hukum Proses Penyusunan APBD Struktur APBD Sumber Penerimaan Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah PETA KONSEP: APBN dan APBD Kebijakan Fiskal By: Zenith Arfian A. NIM. A210140097 Bidang Perpajakan dan PNBP Penganggaran Belanja Negara Pengelolaan Utang dan Optimalisasi Pembiyaan Anggaran Penataan Kelembagaan Keuangan Negara

PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN APBN PENGERTIAN TUJUAN FUNGSI PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN APBN PROSES PENYUSUNAN APBN STRUKTUR APBN SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN HOME

PENGERTIAN APBN Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. Berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). BACK

TUJUAN APBN Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas; Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah; Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal; Memungkinan pemerintah memenuhi prioritas belanja; Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan. BACK

FUNGSI APBN Fungsi Alokasi Diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi Distribusi Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi Stabilisasi Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. BACK

PRINSIP DAN ASAS PENYUSUNAN APBN Prinsip anggaran berimbang Prinsip dinamis Anggaran dinamis absolut Anggaran dinamis relatif Prinsip fungsional Asas: Asas kemandirian Asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas Asas penajaman prioritas pembangunan BACK

PROSES PENYUSUNAN APBN Tahap pendahuluan Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN Tahap pengawasan APBN VIDEO BACK

STRUKTUR APBN Format APBN yang sekarang ini sudah disesuaikan dengan format I-Account GFS IMF Standard, yang terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: sisi penerimaan, sisi pengeluaran, dan sisi pembiayaan BACK

SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Penerimaan Perpajakan Penerimaan Bukan Perpajakan Hibah Jenis Pengeluaran: Belanja pegawai Belanja barang Subsidi Belanja hibah BACK

PROSES PENYUSUNAN APBD PENGERTIAN LANDASAN HUKUM TUJUAN FUNGSI PROSES PENYUSUNAN APBD STRUKTUR APBD SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN HOME

PENGERTIAN APBD Daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun. BACK

LANDASAN HUKUM APBD Landasan hukum dari penyusunan APBD tercantum dalam: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah. BACK

TUJUAN APBD membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah daerah; membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan; memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja; meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas. BACK

FUNGSI APBD Fungsi otorisasi Fungsi perencanaan Fungsi pengawasan Fungsi distribusi BACK

PROSES PENYUSUNAN APBD Penyusunan anggaran lebih memerhatikan petunjuk-petunjuk dari pusat yang lebih bersifat sektoral. Setelah era otonomi daerah, penyusunan APBD lebih mengutamakan nuansa masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang diidentifikasi bersama dengan potensi lokal yang dimiliki. BACK

STRUKTUR APBD Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. BACK

SUMBER PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Jenis Pengeluaran: Pengeluaran belanja Bagi hasil Pembiayaan BACK

KEBIJAKAN FISKAL Bidang Perpajakan dan PNBP Penganggaran Belanja Negara Pengelolaan Utang dan Optimalisasi Pembiyaan Anggaran Penataan Kelembagaan Keuangan Negara

VIDEO SCRIBE VIDEO

TERIMAKASIH