Keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Hak dan Kewajiban Warganegara
Advertisements

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROBLEMATIK & TEORI KEADILAN
Negara Hukum (rule of Law)
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Hanindya Mustika Ningtyas
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
GOOD GOVERNANCE.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
A. Hubungan demokrasi dengan perilaku
PROBLEMATIK & TEORI KEADILAN
PENYUSUN : METTA MARINA KHAZA MUHAMAD RANGGA K MOCHAMMAD RAUF.W
BAB 5 Kita Semua Sederajat dan Bersaudara
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
KETERBUKAAN DAN KEADILAN
HAK DAN KEWAJIBAN EVY SOPHIA, S.Pd.,MMSI.
PEMAHAMAN WARGA NEGARA TENTANG KONSTITUSI DAN HAK ASASI WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
PERLINDUNGAN KONSUMEN
ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
Pendidikan kewarganegaraan
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Pendidikan Kewarganegaraan
INSTRUMEN HAM INDONESIA
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
KOMPETENSI V PERTEMUAN MINGGU VI
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Ilmu Budaya Dasar Karina Jayanti.,S.I.Kom
KOMPETENSI !V V PERTEMUAN MINGGU VI
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Apa dan Mengapa Demokrasi?
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Negara dan Sistem Pemerintahan
Negara dan Sistem Pemerintahan
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pancasila Sebagai Etika Politik
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Negara dan Sistem Pemerintahan
Konsep Negara Hukum Demokratis (demokratischer Rechtstaat)
Masyarakat madani.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Negara dan Sistem Pemerintahan
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
INSTRUMEN HAM INDONESIA
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH CLEAN AND GOOD GOVERNANCE Di Indonesia terminologi ini dipadankan dengan tata kelola pememrintahan yang baik,
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Nama : Fika ArumNingtyas Nim : Prodi : PPKn
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
Unggul Profesional Islami
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KEADILAN DALAM BISNIS Berbagai paham dan teori mengenai keadilan :
Pancasila sebagai Ideologi Nasional
Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

Keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Pengertian terbuka, Tidak tertutup Tersingkap Tidak terbatas pada orang tertentu Tidak dirahasiakan Transparan Apa adanya Mau menerima masukan Jadi keterbukaan: Toleransi dan membuka diri Bangsa menyatu dalam satu komunitas Bersedia menerima kenyataan pluralis Memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diperoleh

Pengertian adil : Tidak berat sebelah Tidak memihak Berpihak pada kebenaran Berpegang pada kebenaran Sepatutnya Tidak sewenang-wenang Jadi keadilan : Memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya Keutamaan manusia sebab dengan sadar mengakui hak orang lain

Pengertian menurut para ahli a. Frans magnis Suseno, keadilan merupakan salah satu prinsip dasar moral untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak. b. The Liang Gie, adil itu menurut teori keadilan Ciri-ciri adil : 1. tidak memihak/ impartial 2. sama haknya/ equal 3. bersifat hukum/ legal 4. sah menurut hukum / lawful 5. layak/ fair 6. wajar scara moral / equitable 7. benar scara moral / righteous

Macam-macam keadilan Menurut Aristoteles ; a. Keadilan komutatif / semua sama b. Keadilan distributif / berdasarkan jasa c. Keadilan kodrat alam / sesuai hukum alam d. Keadilan konvensional / aturan yang ada e. Keadilan perbaikan / nama baik 2. Thomas Hobbes ; adil itu sesuai dengan perjanjian yang berlaku

3. Menurut Prof Dr Notonagoro SH ; a. Keadilan komutatif b 3. Menurut Prof Dr Notonagoro SH ; a. Keadilan komutatif b. Keadilan distributif c. keadilan kodrat alam d. keadilan konvensional e. Keadilan perbaikan f. Keadilan legalitas / hukum 4. Menurut Plato ; a. Keadilan moral / selaras hak & kewajiban b. Keadilan prosedural / tata cara yang ada

5. Menurut Prof Notohamijoyo ; a. Justitia comutativa / tukar menukar b. Justitia distributive / membagi c. Justitia vindicativa / proporsional d. Justitia creative / hak cipta e. Justitia protective / perlindungan f. Justitia legalitas / hukum

Pentingnya keterbukaandalam kehidupan berbangsa dan bernegara Memperkokoh persatuan dan kesatuan Menumbuhkan kepercayaan masyarakat Meningkatkan partisipasi masyarakat Salah satu syarat negara demokrasi Pemerintah yang akuntable Terhindar dari kesalah pahaman Dialogis Melahirkan kontrol sosial Hubungan yang harmonis antar rakyat dan pemerintah

Asas-asas pemerintahan yang baik Menurut Tap:MPR no:XI/ MPR/ 1998 dan UU no: 28 tahun 1999 yaitu: a. Asas kepastian hukum b. Asas tertib penyelenggara negara c. Asas kepentingan umum d. Asas keterbukaan/ membuka diri e. Asas proporsional / keseimbangan f. Asas profesional / ahlinya g. Asas akuntabilitas / dipertanggungjawabkan

2. Menurut UNDP tahun 1997; a. Partisipasi b. Aturan hukum c 2. Menurut UNDP tahun 1997; a. Partisipasi b. Aturan hukum c. Transparansi d. Daya tanggap e. Berorientasi pada konsensus f. Berkeadilan g. Efektif dan efisiensi h. Akuntabilitas i . Bervisi strategis j. Kesalingkaterkaitan

Indikator pemerintah yang transparan; a Indikator pemerintah yang transparan; a. Pemerintahan berdasarkan hukum b. Pemerintahan yang demokratis c. Pemerintahan yang dialogis d. Pemerintahan yang konstitusional Indikator pemerintah yang tidak transparan; a. Pemerintah yang tidak berdasar hukum b. Pemerintah yang tidak demokrastis c. Pemerintah yang tidak dialogis d. Pemerintah yang diktator

Akibat dari pemerintahan yang tidak transparan; Rendahnya kepercayaan masyarakat Rendahnya partisipasi warga Sikap apatis K K N Krisis moral dan akhlak Penguasa jadi otoriter Pemerintah jadi tertutup Pejabat memposisikan dirinya sebagai penguasa Salah urus Dominannya pemerintah disemua lini Status quo Pejabat menganggap dirinya paling tau

Faktor penyebab pemerintah tidak transparan; Ingin mempertahankan kekuasaannya Peralihan kekuasaan sering menimbulkkan konflik Pemerintah mengabaikkan demokratisasi Sentralistik Penyalahgunaan kekuasaan Terabaikan nilai nilai agama dan budaya Konflik sosial KKN Politik otoriter Hukum dipakai sebagai alat kekuasaan

Upaya mencegah pemerintah yang tidak trans ; Pengawasan melekat Mmemakksimalkan fungsi penegak hukum Pembekalan Supremasi hukum Pergantian kkekuasaan scara tertib dan terprogram Meningkatkan profesionalisme,integritas LSM dan media massa Kontrol sosial Pkn Dialog interaktif Kerukunan sosial dan ras

Upaya mewujudkan pemerintah yang baik; Pembaharuan UUD Pembaharuan kekuasaan kehakiman Pembaharuan administrasi negara Supremasi hukum Evaluasi terhadap produk hukum yang lama Menata kembali pemerintahan desa Pengertian pemerintah, Arti luas; terdiri dari eksekutif,legislatif dan yudikatif Arti sempit, terdiri hanya eksekutif ( Presiden, Wapres beserta para kabinetnya )

Upaya menumbuhkan sikap keterbukaan ; Melakukan kunjungan ke daerah-daerah Pentas budaya scara nasional Membentuk organisasi lintas budaya Melakukan dialog antar suku Sikap yang mencerminkan keterbukaan Senantiasa berpikir positif Membuka diri Perencanaan kegiatan mmelibatkan semua pihak Tidak menyalahi kesepakatan Bersikap adil terhadap sesama Menghargai hasil karya orang lain Suka menolong Menghormati hak orang lain

Upaya peningkatan jaminan keadilan; Kepastian hukum Aparat hukum yang bersih dan profesional Penegakan HAM Keadilan gender Budaya patuh pada hukum yang berlaku Keadilan dalam distribusi pendapatan Tersedia peluang usaha bagi masyarakat kecil

Partisipasi dalam upaya peningkatan keadilan; Mentaati hukum yang berlaku Menghormati keputusan hukum Pengawasan jalannya proses hukum Membberikan hukuman yang setimpal Asas praduga tak bersalah Perlindungan hukum Kebebasan unntuk berserekat dan berkumpul Menghargai hak monoritas Mmemperlakukan parpol scara adil Upah sesuai prestasi Kesejahteraan yang merata Pemerataan hasil pembangunan Subsidi bagi daerah yang minus Menyantuni fakir miskin anak terlantar Bea siswa Tidak diskriminatif

Akibat terbesar dari pemerintah tidak transpara Yaitu korupsi , Penyebabnya; 1. dorongan dalam dirinya sendiri 2. rangsangan dari luar 3. gaji tidak seimbang dengan kebutuhan 4. latar belakang budaya 5. managemen yang tidak baik 6. sifat srakah manusia

Ciri-ciri korupsi; 1. melibatkan banyak orang 2 Ciri-ciri korupsi; 1. melibatkan banyak orang 2. sering menggunakan bahasa samir 3. dirahasiakan 4. bersifat timbal balik 5. ada unsur penipuan Akibat korupsi; 1. mengurangi kepercayaan publik 2. mendistorsi pengambilan keputusan 3. hubungan patro – klien 4. kwalitas pekerjaanya rendah 5. produk tidak kompetiitif 6. urusan menjadi tidak prosedural 7. lahirnya kelompok pertemanan yang pragmatis

Woro-woro Bagaimana pendapatmu tentang korupsi Bagaimana sebaiknya para koruptor Setujukah anda ,bila para koruptor dibuat miskin Apa yang dapat anda sumbangkan untuk membrantas korupsi Percayakah anda terhadap lembaga yang ada dapat menuntaskan korupsi di NKRI.........