Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
Advertisements

KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
KI kd/indikator materi pustaka
Hakikat Bangsa dan Negara
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Pendidikan Karakter di SMP oleh Eko Widodo
Presented by Impron sarifudin, S.Pd SMA N 2 PEMALANG.
Strategi yang diterapkan Negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan bingkai Bhinneka.
PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP
Lina Miftahul Jannah linamjannah.wordpress.com. Kesamaan kedudukan di muka hukum: Mengikuti proses persidangan jika melakukan tindakan yang merugikan.
KODE ETIK PROFESI TEKNOLOGI PENDIDIKAN
Profesionalisme Sumberdaya Aparatur Dalam Pelayanan Publik 2010
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
KETERBUKAAN DAN KEADILAN
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
PENGEMBANGAN KARAKTER DOSEN PGPAUD
RESPON TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
WAWASAN NUSANTARA.
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
MANUSIA DAN KEADILAN Yanti Trianita S.I.Kom.
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Ilmu Budaya Dasar Karina Jayanti.,S.I.Kom
1. Mengenal karakteristik peserta didik
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
CITIZEN JOURNALISM Pertemuan 9.
Ilmu Budaya Dasar Manusia dan Keadilan
Aspek Etika Bisnis dalam skb
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
Pelaksanaan PP No.53 tahun 2010
Apa dan Mengapa Demokrasi?
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Pertemuan 8 Kewajiban , Larangan dan Hak-Hak tenaga
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
18 NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Pancasila Sebagai Etika Politik
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
5 (LIMA) bukti / fakta 8. Penilaian untuk Kompetensi 8
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Bab 1 Hak Asasi Manusia.
Nama : Fika ArumNingtyas Nim : Prodi : PPKn
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB
Peran Serta Dalam Upaya Pemajuan, Penghormatan, Dan Penegakan HAM Di Indonesia By chandra setiawan.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
Keadilan dan hak hak minoritas. Negara kita yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam jenis ras, suku, agama, kebudayaan, dll, hal.
KOMISI INFORMASI PUSAT PERAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM MENDUKUNG KEBEBASAN PERS Dipaparkan dalam Focuss Group Discussion (FGD)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
ASPEK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
Transcript presentasi:

Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara By Chandra Setiawan

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar  3.1 Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Indikator Mendeskripsikan pengertian keterbukaan dan keadilan Mengidentifikasikan macam-macam keadilan Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Mengidentifikasikan ciri-ciri keterbukaan

Pengertian Keterbukaan Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, dan kritik dari orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi.

Pengertian Keadilan Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil” (bahasa Arab ; ‘adl) mengandung pengertian : Tidak berat sebelah atau tidak memihak. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenang-wenang dan maksiat atau berbuat dosa. Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq (orang yang tidak mengerjakan perintah).

Tujuan keterbukaan dalam UU no. 14 tahun 2008 Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program, proses, serta alasan pengambilan keputusan suatu kebijakan publik. Mendorong partisipasi rakyat Meningkatkan peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik Mewujudkan penyelenggaraan yang baik Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik

Ciri-ciri keterbukaan : Transparan dalam proses maupun pelaksanaan kebijakan publik. Menjadi dasar/pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi. Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan orang lain. Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain.

Sikap Positif untuk Keterbukaan Menjalankan nilai-nilai agama dan budaya bangsa Saling bertoleransi dan menghargai perbedaan Peduli terhadap penyelenggaraan pemerintah Menuntut ilmu dan pengetahuan dengan baik Bersikap dan bergaul tanpa membedakan suku, agama dan ras. Berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum Meningkatkan etos kerja dan disiplin Meningkatkan kualitas diri Bersikap jujur dan terbuka Berani mengungkapkan kebenaran

Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya. Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain. Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya. Menyadari tentang keberagaman dalam berbagai bidang kehidupan Mau bekerja sama dan menghargai orang lain. Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan.

Keadilan Konvensional Keadilan Komutatif Keadilan Distributif Keadilan Kodrat alam Keadilan Konvensional Keadilan Perbaikan Teori keadilan - Aristoteles -

Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan : Keadilan Komutatif Yaitu, perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Seseorang yang telah melakukan kesalahan/ pelanggaran tanpa memandang kedudukannya, dia tetap dihukum sesuai dengan kesalahan/ pelanggaran yang dibuatnya. 2. Keadilan Distributif Yaitu, perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa –jasa yang telah diberikannya. Beberapa orang pegawai suatu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda, berdasarkan masa kerja, golongan, kepangkatan, jenjang pendidikan, atau tingkat kesulitan pekerjaannya.

3. Keadilan Kodrat Alam Yaitu, memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Seseorang yang menjawab salam yang diucapkan orang lain dikatakan adil karena telah menerima salam dari orang tersebut. 4. Keadilan Konvensional. Yaitu, jika seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara mobil dan helm untuk pengendara motor. 5. Keadilan Perbaikan Yaitu, jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercermar. Tindakan klarifikasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan seseorang.

Sikap Terbuka Dalam kehidupan berbangsa, diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi serta menghindari konflik. Dalam kehidupan bernegara, bagi pemerintah atau pejabat publik diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pejabat publik harus mampu mewujudkan “Clean Government” atau pemerintah yang bersih. Sikap Terbuka Suatu sikap berupa kesediaan seseorang untuk mau menerima terhadap hal-hal yang berbeda dengan kondisi dirinya