STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Oleh: Fajar Iswahyudi, SE., MPA.

Tujuan Pembelajaran Peserta diharapkan mampu memahami: Pengertian, manfaat, dan prinsip SOP AP Jenis, Format, Dokumen, dan Penetapan SOP AP Langkah-Langkah Penyusunan SOP AP

Pengertian, manfaat dan prinsip sop ap Bagian Pertama Pengertian, manfaat dan prinsip sop ap

Dasar hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur Administrasi Pemerintahan

Pengertian Standar operasional prosedur yang selanjutnya akan disebut SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan SOP Administrasi Pemerintahan (SOP AP) merupakan SOP dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Manfaat Sebagai standarisasi cara yang dilakukan; Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian; Meningkatkan efisiensi dan efektivitas; Membantu aparatur lebih mandiri; Meningkatkan akuntabilitas; Menciptakan ukuran standar kinerja; Memastikan pelaksanaan tugas dapat berlangsung diberbagai situasi; Menjamin konsistensi pelayanan; Memberikan informasi mengenai kompetensi pelaksana; Dst..

Prinsip Prinsip penyusunan (kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan efektivitas, keselarasan, keterukuran output, dinamis, berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum); Prinsip pelaksanaan (konsistensi, komitmen, perbaikan berkelanjutan, mengikat, seluruh unsur memiliki peran penting, dan terdokumentasi dengan baik)

Jenis, Format, Dokumen, dan Penetapan SOP AP Bagian Kedua Jenis, Format, Dokumen, dan Penetapan SOP AP

Jenis Berdasarkan sifat kegiatan Teknis, dengan cirinya pelaksana berjumlah 1 orang/tim/jabatan dan berisi langkah rinci atau cara melakukan kegiatan. Ex.: perakitan kendaraan bermotor Administratif, dengan cirinya pelaksana berjumlah banyak atau lebih dari satu jabatan dan bukan merupakan satu kesatuan tunggal dan berisi langkah kegiatan yang tidak menggambarkan cara. Ex.: penanganan surat masuk

Jenis Berdasarkan cakupan dan besaran kegiatan Makro, kegiatannya mencakup beberapa SOP mikro yang mencerminkan bagian dari kegiatan tersebut atau merupakan gabungan dari beberapa SOP. Ex.: SOP penyelenggaraan Diklat. Mikro, kegiatannya merupakan bagian dari sebuah SOP Makro atau SOP yang menjadi bagian dari SOP makro. Ex.: SOP persiapan kegiatan Diklat

Jenis Berdasarkan cakupan dan kelengkapan kegiatan Final, SOP yang cakupan kegiatannya telah menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final. Ex.: SOP penyusunan tata naskah Dinas Parsial, SOP yang cakupan kegiatannya belum menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final. Ex.: SOP penyiapan rapat.

Jenis Berdasarkan cakupan dan jenis kegiatan Generik, SOP berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya relatif memiliki kesamaan dari kegiatan yang di SOP kan maupun dari tahapan pelaksanaan kegiatannya. Perbedaan disebabkan perbedaan lokasi SOP itu diterapkan Ex.: SOP kenaikan pangkat pegawai Spesifik, SOP yang berdasarkan sifat dan muatan kegiatannya relatif memiliki perbedaan dari kegiatan yang di SOP kan, tahapan kegiatan, aktor, dan tempat SOP itu dilaksanakan. Ex.: SOP penanganan demonstrasi warga.

Format Ada 4 faktor yang menentukan format SOP Berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam satu SOP; Berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan dalam suatu prosedur; Siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana SOP; Apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan SOP.

Format SOP Format umum SOP Langkah sederhana (single steps); Tahapan berurutan (Hierarchical steps); Grafik; Diagram alir

Format SOP Format SOP AP (merupakan format yang dipersyaratkan dalam kebijakan RB dan telah distandarkan) Diagram alir. Diasumsikan banyak kegiatan dan terjadi banyak pengambilan keputusan; Hanya menggunakan lima simbol; Pelaksana dipisahkan dari kegiatan

Dokumen Unsur dokumentasi (halaman judul, keputusan pimpinan kementrian/lembaga/pemda, daftar isi, penjelasan singkat penggunaan); Unsur prosedur (bagian identitas dan bagian flow chart)

Penetapan SOP Tim penyusun SOP Unit Kerja Mandiri/UPT Tim penyusun SOP unit kerja mandiri pembina Tim kerja RB kementrian/lembaga/pemda Menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah (peratruan) Pimpinan unit kerja mandiri menetapkan SOP sesuai dengan tugas fungsinya

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SOP AP Bagian Ke Tiga LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SOP AP

Monitoring dan Evaluasi Siklus Penyusunan SOP Persiapan Penilaian Kebutuhan Pengembangan Integrasi Monitoring dan Evaluasi

PERSIAPAN

Persiapan Membentuk tim dan kelengkapannya; Melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota tim; Memberitahukan kepada seluruh unit tentang kegiatan penyusunan SOP

Tim Penyusun SOP AP Tim Penyusun SOP Level Organisasi Level Unit Kerja

Tim Penyusun SOP AP Tim Penyusun SOP AP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kseseluruhan proses penyusunan SOP AP. Tim ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah. Tim penyusun SOP AP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah bertugas untuk menyusun pedoman, program kerja, dan sosialisasi kebijakan, melaksanakan kegiatan asistensi dan fasilitas, serta melakukan koordinasi penyusunan SOP AP bagi seluruh satuan/unit organisasi yang ada di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tim Penyusun SOP AP Unit Kerja mandiri bertanggung jawab terhadap proses penyusunan SOP AP di unit kerja masing-masing. Tim ini dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja Mandiri yang bertugas melakukan sosialisasi kebijakan, melaksanakan kegiatan asistensi dan fasilitasi, melakukan koordinasi penyusunan SOP AP satuan/unit organisasi.

Unsur Tim Penyusun SOP AP Internal Independen Gabungan

Tugas Tim Penyusun SOP AP Melakukan identifikasi kebutuhan; Mengumpulkan data; Melakukan analisis prosedur; Melakukan pengembangan; Melakukan uji coba; Melakukan sosialisasi; Mengawal penerapan; Memonitor dan melakukan evaluasi; Melakukan penyempurnaan-penyempurnaan; Menyajikan hasil-hasil pengembangan kepada pimpinan. Tugas

Catatan: Tim harus dilengkapi dengan kewenangan dan tanggung jawab; Keanggotaan tim sebaiknya dibatasi, agar pengelolaan terhadap rentang kendali (span of control) dapat dilakukan dengan baik; Tim harus dilengkapi dengan struktur yang jelas, tidak terlalu banyak hirarki, dan lebih bersifat fungsional sehingga dapat dibagi kedalam sub-sub tim tertentu yang menangani aspek prosedur tertentu; Tim sebaiknya merumuskan dahulu apa misi, tujuan, dan sasaran tim serta berapa banyak waktu dan sumber-sumber lain yang diperlukan untuk pengembangan SOP AP; Tugas tim meliputi aspek substansi SOP AP dan aspek administratif; Tim pengembangan SOP AP sangat tergantung dari sumber-sumber apa yang dapat mereka peroleh dalam rangka pengembangan SOP AP tersebut.

Kelengkapan Tim SOP AP: Pedoman; Fasilitas; Komitmen pimpinan; Pelatihan; Memastikan bahwa seluruh unit mengetahui upaya pimpinan untuk melakukan perubahan terhadap prosedur.

PENILAIAN KEBUTUHAN

Penilaian Kebutuhan Tujuan Ruang Lingkup Jenis Jumlah

Aspek Yang Perlu Di Perhatikan Kebijakan Pemerintah Kebutuhan organisasi dan pemangku kepentingan Lingkungan operasional

Langkah-Langkah Penilaian Kebutuhan Kebutuhan Instansional/Organisasional Pada tingkatan Institusional SOP AP dapat dibagi kedalam dua kelompok jenis tugas, yaitu kelompok lini dan pendukung. SOP AP juga dapat dikelompokan atas dasar level unit kerja pada instansi, mulai dari yang tertinggi hingga terendah. Klasifikasi juga dapat lebih rinci dengan memisahkan tugas lini dan pendukung berdasarkan siklus manajemen, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Langkah-Langkah Penilaian Kebutuhan Level Satuan Kerja Jenis Tugas Lini Pendukung Organisasi Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V

Langkah-Langkah Penilaian Kebutuhan Kebutuhan Level Pemerintahan Dalam klasifikasi ini SOP AP dapat dibedakan kedalam tingkatan pemerintahan nasional dan sub nasional (provinsi dan kabupaten/kota). Pada kedua tingkatan level pemerintahan, umumnya melingkupi SOP yang sejenis, antara lain: SOP perencanaan nasional, penyusunan rencana kerja pemerintah, penanganan hal-hal yang bersifat darurat dan lainnya.

Langkah-Langkah Penilaian Kebutuhan Nama Prosedur yang akan distandarkan yang menjadi bagian dari bidang klasifikasi/pengelompokannya Penilaian Keterkaitan dengan peraturan perundangan (sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) Penilaian Keterkaitan dengan peraturan prosedur (sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) Nama Satker tempat SOP akan ditetapkan Satuan Kerja Bidang Prosedur Penilaian Keterkaitan Dengan: Prioritas Kebutuhan Tupoksi Peraturan Perundang -Undangan Stake holders Prosedur Lainnya Klasifikasi/pengelompokan SOP AP pada bidang tugas/proses tertentu. Ex. Perencanaan, pelaksanaan, monev, keuangan, dan lainnya Penilaian Keterkaitan dengan tupoksi (sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) Penilaian Keterkaitan dengan stakeholder (sangat terkait, terkait, kurang terkait, tidak terkait) Prioritas Kebutuhan (Sangat Penting, Penting, Kurang Penting, dan Tidak Penting)

Langkah-Langkah Penilaian Kebutuhan Nama prosedur yang akan distandarkan yang menjadi bagian dari bidang klasifikasi/pengelompokannya Nama Satker tempat SOP akan ditetapkan Satuan Kerja SOP AP yang akan dikembangkan Alasan Pengembangan Bidang Prosedur Alasan SOP AP tersebut akan dikembangkan Klasifikasi/pengelompokan SOP AP pada bidang tugas/proses tertentu. Ex. Perencanaan, pelaksanaan, monev, keuangan, dan lainnya

Langkah-Langkah Penilaian Kebutuhan Membuat Dokumen Penilaian Kebutuhan SOP AP Sebagai sebuah tahap akhir dari penilaian kebutuhan SOP AP, tim harus membuat sebuah laporan atau dokumen penilaian SOP AP. Dokumen memuat hasil kesimpulan semua temuan dan rekomendasi yang didapat dari proses kebutuhan ini

Pengembangan

Pengembangan SOP AP Analisis dan Pemilihan Alternatif Penulisan SOP AP Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Alternatif Analisis dan Pemilihan Alternatif Penulisan SOP AP Pengujian SOP AP Pengesa han SOP AP

Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Alternatif SOP AP Teknik Curah Pendapat Tim tidak memiliki cukup informasi dalam pengembangan SOP AP Teknik Diskusi Terfokus Tim telah memiliki informasi prosedur yang akan distandarkan namun ingin mendalaminya melalui narasumber yang dianggap lebih memahami Teknik Wawancara Tim ingin menggali informasi dari narasumber kunci Teknik Survey Tim ingin memperoleh gambaran tentang kualitas kegiatan yang akan dilaksanakan Teknik Perbandingan Kualitas Tim memandang bahwa telah banyak unit sejenis yang telah memiliki SOP Telaahan Dokumen Memperoleh informasi dari data sekunder

Identifikasi SOP AP Satuan Kerja Klasifikasi/pengelompokan SOP AP pada bidang tugas/proses tertentu, misalnya perencanaan, pelaksanaan, monev, kepegawaian dan seterusnya Narasi proses dari awal hingga dihasilkan sebuah output kegiatan Waktu yang diperlukan dalam proses kegiatan Bidang Prosedur Aktivitas Persyaratan Waktu Output Nama prosedur yang di SOP kan, misalnya penyusunan Renstra, Penyusunan LAKIP, dan seterusnya Persyaratan yang diperlukan dalam proses kegiatan Output yang dihasilkan dalam kegiatan

Identifikasi Judul SOP Bahwa setiap organisasi pemerintah dapat dipastikan selalu memiliki peraturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja sebagai dasar pembagian struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi organisasinya; Bahwa tugas dan fungsi organisasi pemerintah terbagi habis seiring dengan pembagian struktur organisasi dari tingkatan tertinggi sampai dengan tingkatan terendah; Bahwa setiap tugas dan fungsi struktur terendah dalam organisasi pemerintah dapat dipastikan mencerminkan tupoksi struktur ditingkat atasnya sampai dengan struktur yang paling tinggi;

Identifikasi Judul SOP Bahwa tupoksi organisasi pemerintah tercerminkan dari output final atau end product yang dihasilkan oleh seluruh tingkatan strutur organisasi yang bersangkutan baik yang berupa barang yang berdimensi produk maupun jasa; Bahwa judul SOP AP dirumuskan berdasarkan output final yang didahului dengan aspek kegiatan (aspek prosedur) secara keseluruhan maupun parsial, yaitu pada saat awal, pada saat, dan setelahnya; Bahwa setiap organisasi pemerintah memiliki operating core (fungsi utama), fungsi techno structure (fungsi bantuan teknis) seperti pengawasan dan fungsi support staff (fungsi pendukung dan kesekretariatan) sehingga judul-judul SOP AP sangat ditentukan dan sekaligus sebagai leading sector (unit inti) fungsi tersebut; Bahwa fungsi-fungsi struktur organisasi pemerintah yang sama akan memiliki SOP AP yang relatif sama dengan perbedaan hanya pada kolom pelaksana dan mutu baku serta identitas tertentu saja.

Langkah-Langkah Identifikasi SOP AP Menganalisis Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintah Merinci tugas dan fungsi struktur organisasi terendah menjadi kegiatan yang operasional yang mencerminkan output sementaranya baik yang berdimensi produk maupun yang berdimensi proses Mengidentifikasi output final Identifikasi output final dari output sementara yang dihasilkan struktur terendah organisasi pemerintah dengan melakukan penelusuran struktur yang menghasilkan output final tersebut; Mengidentifikasi aspek kegiatan dari output final

Langkah-Langkah Identifikasi SOP AP Identifikasi aspek kegiatan dari output final dengan merumuskan aspek kegiatan keseluruhan dan aspek parsial yang ada diawal, saat ini dan setelah dari output final; Merumuskan judul SOP AP Rumusan judul SOP AP dilakukan dengan menggabungkan aspek kegiatan dengan output final. Penggabungan aspek kegiatan secara keseluruhan dengan output final menjadi judul SOP Makro dan penggabungan aspek parsial menjadi judul SOP Mikro; Mengidentifikasi seluruh judul SOP AP Identifikasi seluruh SOP AP yang telah dihasilkan baik judul SOP mikro dan mikro frngsn mengelompokan sesuai dengan tingkat struktur organisasinya. Keseluruhan judul SOP inilah merupakan kebutuhan riil SOP AP yang harus disusun

Langkah-Langkah Identifikasi SOP AP Tugas diisi dengan tugas berdasarkan Tugas berdasarkan Peraturan yang ada Uraian tugas diisi dengan uraian tugas yang merupakan bagian dari fungsi yang ada Output final yang dihasilkan dari penelusuran end product sesuai struktur organisasi dan diberi nomor angka arab dalam kurung Terdiri dari unsur output final dan aspek kegiatan No Tugas Fungsi Uraian Tugas Kegiatan Output Aspek Judul SOP Nomor diisi dengan nomor urut tugas Fungsi diisi dengan fungsi berdasarkan peraturan yang ada Kegiatan diisi dengan Nama Kegiatan yang merupakan perwujudan riil dari uraian tugas yang ada Aspek kegiatan yang terkait dengan output baik parsial maupun keseluruhan. Misal: penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, publikasi, dan distribusi)

Analisis dan Pemilihan Alternatif Kemudahan dan kejelasan; Efisiensi dan efektivitas; Keselarasan; Keterukuran; Dinamis; Berorientasi pada pengguna; Kepatuhan hukum; dan Kepastian hukum.

Penulisan SOP AP Format SOP AP diagram alir bercabang; Menggunakan hanya lima simbol flowchart; Pelaksana dipisah dari kegiatan;

Dokumen SOP Dokuementasi Prosedur Dokumen SOP AP

Unsur Dokumentasi Halaman Judul Keputusan Pimpinan Kementrian/Lembaga Daftar isi dokumen SOP AP Penjelasan singkat penggunaan Dokumen SOP AP

Halaman Judul Standar Operasional Prosedur Kementrian/Lembaga/Pemda 20.. Jl………. Telpon……. Kota…..

Unsur Prosedur Nomor prosedur yang di SOP kan sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di kementrian/lembaga/pemerintah daerah Nomenklatur satuan /unit pembuatan Tanggal pertama kali SOP AP dibuat berupa tanggal selesainya SOP AP dibuat bukan tanggal dimulainya pembuatan Nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat, NIP, dan Stempel instansi Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh Nama SOP Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana Keterkaitan Peralatan /Perlengkapan Peringatan Pencatatan dan pendataan Tanggal SOP AP direvisi atau tanggal rencana ditinjau ulangnya SOP AP yang bersangkutan Tanggal diberlakukannya SOP AP atau sama dengan tanggal ditandatanganinya SOP AP Judul SOP Kompetensi pelaksana yang umum untuk semua pelaksana dan bukan bersifat individu Berupa peraturan perundang-undangan yang ,mendasari prosedur yang diSOP kan beserta aturan pelaksananya Memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan Memberikan daftar peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait langsung Memberikan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan Formulir-formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pelaksana SOP

Flowchart No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kepala Subbagian Nomor kegiatan Subjek atau pelaksana kegiatan. Ditulis berdasarkan urutan dalam kegiatan. Kelengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan SOP yang terkait No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan Kepala Subbagian Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Output Deskripsi kegiatan dalam satu kalimat dan tanpa subjek Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan Output yang dihasilkan

Simbol Dalam Flowchart Terminator Mendiskripsikan kegiatan mulai dan berakhir

Simbol Dalam Flowchart Kotak Mendiskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

Simbol Dalam Flowchart Kotak Mendiskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

Simbol Dalam Flowchart Kotak (Rapat) Mendiskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

Simbol Dalam Flowchart Belah Ketupat Kegiatan Pengambilan Keputusan Ya Tidak

Simbol Dalam Flowchart Anak Panah Mendiskripsikan arah kegiatan

Simbol Dalam Flowchart Segilima Hubungan antar simbil yang berbeda halaman

Pengujian SOP AP Simulasi Uji COba Kegiatan menjalankan prosedur sesuai dengan SOP AP yang telah dibuat, melainkan oleh tm penyusun SOP AP untuk melihat apakah prosedur yang disusun telah memenuhi prinsip penyusunan SOP AP Uji COba Percobaab untuk menjalankan prosedur sesuai dengan SOP AP yang telah dibuat dengan melibatkan pelaksana yang sebenarnya sehingga kendala-kendala yang kemungkinan ditemui pada tahapan penerapan nantinya

Pengesahan SOP AP Proses pengesahan merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh pimpinan puncak. Proses pengesahan akan meliputi penelitian ulang oleh pemimpin puncak terhadap prosedur yang distandarkan.

Integrasi

Penerapan SOP AP Tujuan penerapan SOP AP: Setiap pelaksana mengetahui SOP AP yang baru/dirubah dan mengetahui alasan perubahannya; Salinan/Copy SOP AP disebarluaskan sesuai dengan kebutuhan dan diakses oleh semua pengguna yang potensial; Setiap pelaksana mengetahui perannya dalam SOP AP dan dapat menggunakan semua pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk merapkan SOP AP secara aman dan efekti; Terdapat sebuah mekanisme untuk memonitor/memantau kinerja, mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul, dan menyediakan dukungan dalam proses penerapan SOP AP

Penerapan SOP AP Perencanaan Penerapan Pemberitahuan Distribusi dan Aksesibilitas Pelatihan Pemahaman SOP AP Supervisi

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring Membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP AP yang baru, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua pelaksana; Monitoring dilaksanakan secara reguler setiap 6 (enam) bulan; Pelaksanaan monitoring secara melekat pada saat SOP AP dilaksanakan oleh pelaksanaannya

Metode Monitoring Observasi supervisior; Interview dengan pelaksana; Interview dengan pelanggan/anggota masyarakat; Pertemuan dan diskusi kelompok kerja; Pengarahan dalam Pelaksanaan

Metode Monitoring No Prosedur Penilaian Terhadap Penerapan Catatan Hasil Penilaian Tindakan Yang Harus Diambil Paraf Penilai Berjalan dengan baik Tidak berjalan dengan baik Tindakan yang perlu dilakukan, misal: pelatihan, perbaikan, dll Diisi berdasarkan analisis Diisi dengan nomor urut Diisi SOP AP yang dimonitor proses penerapannya Alasan, hal yang dianggap menghambat, dan faktor yang mempengaruhi Paraf petugas yang melakukan penilaian

Evaluasi Tujuan: analisis yang sistematis terhadap serangkaian proses operasi dan aktivitas yang telah dibakukan dalam bentuk SOP AP dari sebuah organisasi dalam rangka menentukan efektivitas pelaksana tugas dan fungsi secara keseluruhan. Untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan SOP AP yang sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif Dilakukan secara reguler selama 1 (satu) tahun; Insidentil sesuai dengan kebutuhan

Evaluasi No Penilaian SOP AP (nomor) 1 2 3 4 5 6 Mampu mendorong peningkatan kinerja Mudah dipahami Mudah dilaksanakan Semua dapat menjalankan perannya msing-masing Mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan proses Mampu menjawab kebutuhan peningkatyan kinerja organisasi 7 Sinergi satu dengan lainnya 8 ----

Terima kasih